Rabu, 04 September 2019

Iuran BPJS Naik 100%, Siapa Yang Diuntungkan?

BPJS JKN KIS
Iuran BPJS naik
Aspek kesehatan merupakan salah satu komponen utama ukuran kesejahteraan masyarakat. Dalam kacamatan statistik, aspek ini merupakan salah satu indikator dalam penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM didefinisikasikan sebagai indikator outcome dari pembangunan. IPM Indonesia dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Beragam upaya pembenahan pelayanan kesehatan telah dilakukan demi mendukung kualitas kehidupan masyarakat yang sehat sehingga memberi peluang memperbesar Umur Harapan Hidup (UHH).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, IPM Indonesia tahun 2018 adalah sebesar 71,39 poin. Sebagaimana tahun sebelumnya, IPM Indonesia sudah masuk sebagai kategori tinggi, yakni sekitar 70 sampai 80 poin. Hal ini patut disyukuri mengingat demikian banyak faktor yang menjadi hambatan pembangunan manusia di Indonesia. IPM yang semakin meningkat menunjukkan pembangunan baik di bidang pendidikan, ekonomi, serta kesehatan telah dirasakan oleh masyarakat.

Meski angka IPM terus meningkat, ada baiknya pemerintah tetap memiliki skala prioritas dalam menentukan kebijakan nasional. Sebab, IPM merupakan gambaran secara umum seberapa besar dampak pembangunan nasional pada setiap aspek penyusun IPM pada masyarakat.

Bukan baru-baru ini, topik kesehatan diguncang oleh besarnya defisit yang dialami oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). Di tengah bangkitnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kesehatan, pemberian pelayanan kesehatan masyarakat justru dipersulit dari sisi manajemen, administrasi, serta pendanaannya. Hasil audit BPKP mencatat, defisit anggaran BPJS tahun 2019 mencapai 28 triliun rupiah, atau membengkak 9,1 triliun rupiah dibandingkan tahun 2018. Kondisi ini diperkiraan akan semakin parah pada tahun 2024 nanti. Hasil proyeksi audit BPKP juga menyebutkan bahwa defisit anggaran BPJS jika tidak segera diatasi.

Beberapa bulan lalu sempat berserakan opini di berbagai media daring mengenai solusi untuk menutup defisit anggaran BPJS. Salah satunya adalah menaikkan cukai rokok. Wacana tersebut tidak mengherankan, di samping volume korporasi rokok di Indonesia yang masih gemilang, alasan untuk menurunkan angka kematian akibat rokok di Indonesia juga mewarnai gagasan demi menutup defisit anggaran BPJS. Lantas kemudian, isu-isu tersebut lenyap dan menguap. Entah kemana hilangnya, yang jelas permasalahan BPJS masih belum terselesaikan. Sudah tentu polemik yang ditimbulkannya merembet di kemudian hari.

Ternyata benar. Beberapa waktu ini, persoalan yang dihadapi BPJS akibat membengkaknya defisit anggaran internal kembali mengusik jalannya pemerintahan presiden Joko Widodo. Padahal, dilantik saja belum. Sabar saja ya, Pak. Kontroversial BPJS semakin membuat masyarakat terheran-heran. Apalagi, di tengah kondisi keuangan Indonesia yang tengah dirundung utang sebegitu banyak. Seakan negara ini tak lagi memiliki ruang untuk bernafas dari deburan ujian dan cobaan.

Belum lama ini, wacana kontroversi BPJS juga mencuat di permukaan publik. Seluruh direktur BPJS mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja mereka kepada pemerintah. Pemerintah sontak menolak, sebab tunjangan kinerja ya sepatutnya dikaitkan dengan prestasi kerja atau capaian kinerja yang dimiliki oleh BPJS terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Kenyataan di lapangan juga terlihat sebaliknya, banyak terdapat anomali-anomali pelayanan kesehatan dan administrasi yang berpotensi pada kerugian negara oleh BPJS.

Masyarakat juga dibuat pusing dengan wacana akan dinaikkannya iuran BPJS hingga 100 persen pada 2020 mendatang. Meskipun tataran kenaikannya hanya untuk nasabah BPJS kelas I dan II, namun sejak saat ini pula, banyak masyarakat yang menyatakan penolakannya terhadap kebijakan pemerintah. Di tengah defisit anggaran BPJS, direksi BPJS yang sudah mendapat penghasilan 300 an juta rupiah lebih per bulan, malah pemerintah memberi solusi menaikkan iuran BPJS sampai 100 persen. Masyarakat tidak mengerti dengan jalan pikiran pemerintah. Sebenarnya kenaikan iuran BPJS 100 persen tersebut menguntungkan siapa? Pelayanan BPJS juga tidaklah amat sempurna. Bahkan, yang dialami oleh penulis sendiri juga jauh dari espektasi yang diharapkan.

Mereka yang beruntung
Kesehatan memang mahal harganya. Tapi, untuk apa kesehatan dimahal-mahalkan?. Campur tangan pemerintah dalam kesemrawutan tata kelola BPJS seolah memberi sinyal adanya persekongkolan untuk menutup-nutupi kenyataan yang sebenarnya terjadi dalam tubuh BPJS. Kalau misalkan BPJS defisit, maka hukuman yang patut dikenakan adalah pada direksinya sendiri. Ketikdakmampuan mereka dalam memanajemen dan mengelola BPJS harus dibayar dengan harga diri pada direksinya. Minimal, setiap direksi menyumbang dananya dari sebagian gaji mereka untuk menutup defisit tersebut. Bukan justru mengorbankan nasabah yang notabene juga belum tentu dalam periode kenasabahannya mengklaim pelayanan BPJS.
Pihak selanjutnya yang diuntungkan adalah anggota DPR yang menyuarakan kenaikan iuran BPJS tersebut. Dengan gaji DPR yang fantastis, belum ditambah dengan dana reses mereka setiap periodenya, serta tunjangan-tunjangan lainnya, justru membiarkan defisit BPJS "mencaplok" habis pendapatan nasabah. Usaha meng-goal-kan wacana kenaikan iuran BPJS tersebut juga sedikit banyak akan melahirkan lahan-lahan korupsi baru di kemudian hari yang mengaitkan BPJS dan DPR serta pihak lainnya.

Sesat pikir
Entah apa yang bersemayam dalam benak orang yang mengatakan bahwa kenaikan gaji pejabat akan berdampak pada peningkatan kinerja mereka. Kinerja itu dalam kenyataannya tidak selalu linier menghasilkan pejabat yang jujur dan berintegritas. Apalagi kalau pemicunya melulu disebabkan penambahan gaji, tunjangan, atau insentif lainnya. Sebaliknya, penambahan gaji, tunjangan, atau insentif lainnya kepada pejabat atau pegawai dapat menimbulkan ladang-ladang kesempatan baru untuk melakukan penyelewengan keuangan dengan negara sebagai korbannya.
Kausalitas antara penambahan gaji, tunjangan, dan insentif lainnya dan peningkatan kinerja itu hanya berlaku ketika ditunjang oleh adanya kejujuran dan integritas. Dan yang perlu digarisbawahi, kejujuran dan integritas itu adalah dua hal yang tergantung pada diri pribadi pejabat atau pegawai masing-masing.

Jadi, kembali lagi pada prinsip dasar, yang utama adalah perbaikan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Negara ini sudah bosan memelihara koruptor dan pejabat kaya raya, sampai-sampai lupa memelihara anak yatim dan fakir miskin yang terlantar.(*)