Rabu, 10 Juli 2019

Menimbang Dampak: Upaya Pemerintah Membuka Peluang Maskapai Asing Masuk Indonesia

Tiket pesawat naik
Sebuah analisis sederhana
Sudah setengah tahun lebih, harga tiket pesawat seluruh maskapai yang beroperasi di Indonesia mengalami kenaikan. Hal tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat terutama mereka yang menjalani hidup di perantauan, entah dalam rangka transmigrasi, menuntut ilmu, entah bekerja kontrak.

Mobilitas masyarakat yang demikian tinggi tentu menuntut negara untuk menghadirkan pelayanan transportasi antar wilayah, utamanya antar provinsi di seluruh Indonesia. Tak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, pelayanan transportasi juga memberi sumbangsih besar dalam menggerakkan perekonomian melalui arus perdagangan antar regional. Namun, hal itu tidak terjadi untuk jenis transportasi udara yang notabene menggunakan pesawat.

Kira-kira bulan Desember 2018, harga tiket pesawat udara di Indonesia merangkak naik dari harga sebelumnya. Lebih-lebih menjelang awal tahun 2019 lalu, terjadi kecelakaan pesawat bermaskapai Lion Air yang hilang kontak sekaligus menelan korban. Dengan alasan meningkatkan pelayanan dan keamanan transportasi udara, maskapai menegaskan kembali adanya kenaikan harga tiket pesawat.

Pemerintah dalam situasi itu agaknya tidak berbuat lebih, sebab kepemilikan aset serta pengelolaan aset transportasi udara itu tidak semuanya berada di bawah naungan BUMN, melainkan juga menjadi milik swasta. Tarik-ulur kebijakan harga tiket pesawat pun tampak berlarut-larut, terlebih sekitar bulan Juni 2019, di Indonesia sudah masuk bulan Puasa. Masyarakat dibuat kebingungan lantaran adanya ketidakpastian langkah pemerintah untuk bisa mengendalikan harga tiket pesawat. Tak sedikit perantau yang mengeluhkan ketidakjelasan pemerintah dalam mengatur harga tiket sampai-sampai harganya tak sepadan dengan pendapatan masyarakat sehari-hari sebagai perantau.
Andil transportasi terhadap inflasi Desember 2018, sumber: bps.go.id
Bila kita amati bersama, andil transportasi terhadap inflasi bulan Desember 2019 bisa dikatakan besar, bahkan hampir menyamai andil bahan makanan. Ini sekilas menunjukkan bahwa transportasi pada saat tertentu bisa jadi menjadi prioritas utama yang dibutuhkan masyarakat. Namun, karena pendapatan riil masyarakat yang tidak mampu menjangkau fasilitas tersebut, maka berdampak menyumbang besaran angka inflasi.

Khusus harga tiket pesawat sendiri, kepala Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa situasi sekarang ini tidak biasa. Menurutnya, jika dilihat pattern tahun lalu, angkutan udara memberi andil inflasi di beberapa bulan tertentu, seperti hari raya dan libur sekolah. Ini agak aneh, karena harga tarif tiket pesawat tidak biasa sejak Januari 2019 (cnnindonesia, 1/4/2019).
Andil transportasi terhadap inflasi Maret 2019, sumber: bps.go.id
Pada Maret 2019, andil dari transportasi secara umum terhadap besarnya inflasi sebesar 0,02 persen. Hal ini masih mengindikasikan bahwa pengaruh dari kenaikan harga tiket pesawat sepanjang Januari hingga Maret masih dirasakan oleh masyarakat.
Andil transportasi terhadap inflasi April 2019, sumber: bps.go.id
Meski di satu sisi, fasilitas yang mendukung transportasi darat dan laut sudah ditingkatkan oleh pemerintah. Ada beberapa kendala yang menjadikan transportasi udara sebenarnya menjadi pilihan masyarakat. Salah satunya karena transportasi udara dinilai lebih efisien waktu dalam mendukung perjalanan serta mudik jelang Idul Fitri tahun 2019. Hal kedua yang menjadi pertimbangan masyarakat untuk lebih memilih transportasi udara adalah karena situasi laut yang tidak stabil beberapa bulan terakhir. Gelombang laut yang tinggi disertai angin yang kencan di beberapa daerah menjadikan risiko perjalanan melalui laut meningkat.

Berdasarkan data BPS, andil transportasi terhadap besarnya inflasi bulan April sedikit meningkat, menjadi 0,05 persen. Kendati di satu sisi, tiket pesawat demikian tinggi, banyak masyarakat yang justru memutuskan beralih pada transportasi darat dan laut. Harga tiket pesawat yang masih belum bisa dinego oleh pemerintah menjadikan pengaruhnya terhadap besaran inflasi masih tinggi.

Penumpang pesawat turun drastis
Sepertinya kinerja transportasi udara tahun 2019 menurun drastis. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah penumpang pesawat pada Januari-April 2018 mencapai 29 juta orang, sementara pada tahun ini jumlahnya hanya sekitar 24 juta orang. Tercatat, pada April 2019 lalu, jumlah penumpang pesawat hanya sekitar 5,66 juta orang. Kondisi ini terlihat menurun sebanyak 370.000 dibanding bulan Maret 2019 yang mencapai 6,03 juta orang.

Penurunan jumlah penumpang ini pada dasarnya bisa kita jadikan sebanyak suatu keniscayaan dalam perekonomian. Ketika harga tiket melambung dan tidak terkendali, maka nilai riil dari pendapatan masyarakat yang berkebutuhan terhadap tiket pesawat akan melemah. Harga penawaran dari maskapai tidak mampu diraih oleh pendapatan riil masyarakat sehingga mereka menahan pengeluarannya untuk bepergian menggunakan transportasi udara.

Di tinjau dari sisi permintaan, harga tiket pesawat yang mahal menyebabkan masyarakat menurunkan kuantitas kebutuhannya terhadap tiket pesawat. Bila tidak menahan, mereka mengurangi frekuensi perjalanan menggunakan pesawat, bahkan beralih untuk menggunakan transportasi darat atau laut. Hal inilah yang menyebabkan jumlah penumpang pesawat pada Januari-April 2019 turun drastis.

Alih-alih biaya operasional maskapai merangkak naik serta pergerakan rupiah yang mengalami depresiasi, pemerintah yang memiliki power pun tidak mampu berkutik memberi solusi untuk menekan harga tiket pesawat. Malah, yang beredar di media daring, pemerintah tampak saling lempar tanggung jawab terhadap naiknya level harga terendah tiket pesawat.

Maskapai pun memberikan penegasan bahwa memang sebenarnya dorongan menaikkan harga tiket itu sudah lama direncanakan. Sebab, biaya operasional bandara dan fasilitas pendukung transportasi udara juga membengkak. Namun sayangnya, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengakibatkan terjadinya shock ekonomi sehingga menyumbang inflasi hingga detik ini.

Maskapai asing masuk Indonesia?
Inilah wacana yang sempat membuat masyarakat menjadi pesimis dengan kinerja pemerintah. Di saat rupiah beberapa bulan lalu mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika, pemerintah malah mengompori akan hadirnya maskapai penerbangan asing masuk dan beroperasi di Indonesia.

Hal ini seolah-olah pemerintah tidak mau kecolongan untuk mendapatkan dolar untuk mereka pegang mengingat rupiah yang beberapa waktu tertekan. Di saat keharusan untuk membela rupiah akibat tertekan dan sempat menimbulkan pesimistis, malah mereka juga ingin meraup dan memilih untuk memegang uang asing ketimbang rupiah sendiri. Ini kan aneh.

Semestinya ketika rupiah tertekan oleh embargo peperangan dagang sedemikian rupa sehingga berdampak pada tingginya biaya operasional transportasi udara karena secara riil pesimis, semestinya kran maskapai asing masuk ke Indonesia tidaklah didengungkan kepada masyarakat.

Walaupun dalihnya akan meningkatkan tingkat persaingan usaha penerbangan dalam negeri, pada waktu yang sama malah berpotensi untuk menggelontorkan aliran dana kepada pihak asing. Seolah sudah jatuh tertimpa tangga, bukan? (*).