Selasa, 28 Mei 2019

Lebih Pilih Mana, Pengangguran Tinggi atau Inflasi Tinggi?

Pengangguran dan Inflasi
Memilih antara pengangguran dan inflasi
Beberapa waktu ini, saya kebetulan aktif sebagai salah satu bagian anggota platform brainly.co.id. Hitung-hitung sambil bekerja, juga membantu orang lain, ada banyak pertanyan menarik di sana yang bisa saya munculkan ke permukaan sebagai bahan diskusi. Sebetulnya saya lebih dominan nimbrung di bidang matematika, tetapi karena latar belakang pendidikan saya yang berbau ekonomi, jadinya sedikit-sedikit saya mengintip diskusi di bidang ekonomi.

Ada pertanyaan menarik yang disampaikan oleh seorang penanya di brainly.co.id itu, namanya saya lupa. Namun, yang jelas ia bertanya perihal ekonomi, pertanyaanya kurang lebih seperti ini:

Dalam perekonomian, lebih memilih mana antara pengangguran tinggi atau inflasi yang tinggi?

Kira-kira begitu pertanyaanya. Beberapa waktu kemudian saya mulai membaca-baca artikel untuk memperkaya informasi terkait pengangguran dan inflasi ini. Tak lama kemudian, saya menemukan beberapa artikel yang mengulas mengenai Kurva Philips yang mengaitkan antara pengangguran dan tingkat inflasi yang pernah diteliti di Amerika Serikat. Dalam artikel yang lain, saya membaca ulasan bahwa sebelum Kurva Philips ditemukan, sebenarnya Irving Fisher seorang ekonom asal Amerika juga telah mengemukakan teori hubungan antara pengangguran dan tingkat harga dalam karya tulisnya.

Terdoronglah saya untuk lebih menggali lagi hubungan antara pengangguran dan inflasi ini. Dari website Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu bps.go.id, saya memperoleh informasi mengenai inflasi year on year pada Februari 2019 adalah sebesar 2,57 persen, sedangkan inflasi year on year Februari 2018 sebesar 3,18 persen. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2019 sebesar 6,82 persen atau turun dari 6,87 persen di tahun 2018. Dari data tersebut terlihat adanya kecenderungan bahwa tingkat inflasi tahunannya menurun, diiringi pula dengan TPT yang relatif menurun.

Menurut time reference-nya, ada kemungkinan situasi ini hanyalah dalam jangka pendek. Tidak nampak sama sekali kurva Philips relevan di sana. Kemudian saya mengulik artikel kembali untuk melihat apakah memang benar di Indonesia, kurva Philips tidak sepenuhnya berlaku?

Dugaan saya ternyata benar. Kurva Philips tidak berlaku dan relevan dalam analisis makroekonomi di Indonesia. Hal tersebut dikuatkan dengan hasil studi empiris yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi (HIMIESPA) merupakan organisasi formal mahasiswa ilmu ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2018 lalu. Adapun datanya disajikan sebagai berikut:
Kurva Philips
Sumber: Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi (HIMIESPA) merupakan organisasi formal mahasiswa ilmu ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (2018); https://www.kompasiana.com/himiespa
Terlihat bahwa koefisien korelasi antara pengangguran dan tingkat inflasi di Indonesia positif meskipun kekuatan korelasinya lemah. Kendati demikian, data tersebut menunjukkan bukti bahwa kurva Philips di Indonesia tidak terjadi.

Mengapa Kurva Philips di Indonesia Tidak Terjadi?
 
Menurut analisis dari tim Himiespa UGM dalam artikelnya yang berjudul Apakah Kurva Philips Sudah Mati? Setidaknya ada dua alasan mengapa di Indonesia sendiri tidak ditemui adanya kurva Philips dalam keterkaitan antara variabel makroekonomi pengangguran dan tingkat inflasi. Pertama adalah menurunnya daya tawar tenaga kerja. Pada saat kurva Philips diujicoba kekuatannya dalam analisis ekonomi di AS, pada saat itu belum terjadi industrialisasi berbasis teknologi. Sedangkan saat ini, di Indonesia pun tengah terjadi industrialisasi di berbagai sektor sehingga tingkat ketergantungan terhadap tenaga kerja kian berkurang.

Alasan yang kedua berdasarkan pernyataan dari Friedman (1968) dan Blanchard (2017) yang menyatakan bahwa para pelaku pasar sekarang cenderung memiliki ekspektasi terhadap tingkat inflasi. Hal ini sangat tampak di Indonesia, pelaku pasar yang ada juga mempunyai analis-analis untuk melakukan prediksi dan simulasi terhadap kondisi dan prospek usaha yang dijalankan. Dengan bermodal teknologi, prediksi yang dilakukan berdasarkan statistik sehingga keputusan yang diambil oleh perusahaan juga lebih tepat sasaran. Meskipun dalam analisis jangka pendek akan terjadi kurva Philips, tetapi dalam jangka panjang kurva Philips kian melandai bahkan tidak terlihat sama sekali sebagaimana yang terjadi di Indonesia.

Kendati alasan pertama berlaku, di Indonesia juga terdapat keunikan mengenai tingkat pengangguran ini. Terdapat kelompok angkatan kerja yang sangat dinamis, ia adalah pekerja informal dan pekerja di sektor pertanian. Bila karyawan perusahaan sangat ditentukan oleh upah yang berkaitan langsung dengan inflasi, maka pada kelompok tersebut relatif tidak berlaku. angkatan kerja yang berpendidikan SD ke bawah lebih cenderung bekerja seadanya dan sedapatnya. Mereka tidak memiliki pilihan-pilihan atas pekerjaan sehingga di dalam pendataannya, mereka inilah yang bisa memberi anomali terhadap analisis-analisis makroekonomi. Ada sekitar 74,08 juta orang yang bekerja di sektor informal. Selama Februari 2018 - Februari 2019, jumlah pekerja informal ini juga terlihat menurun sebesar 0,95 persen. Artinya, tingkat perubahan pekerja di sektor ini demikian cepat karena pelakunya bisa beralih kerja bahkan tidak bekerja alias menganggur.

Jadi? Pilih Pengangguran Tinggi atau Inflasi yang Tinggi?

Pengangguran dan inflasi yang tinggi, keduanya merupakan masalah besar dalam perekonomian. Pengangguran yang tinggi berdampak pada terpuruknya perekonomian sehingga mengakibatkan tingkat kemiskinan bertambah. Di sisi lain, inflasi yang sangat tinggi juga menjadikan banyak perusahaan gulung tikar karena biaya produksi dan margin perdagangan yang tinggi. Pada waktunya juga menyebabkan PHK tenaga kerja besar-besaran dan pengangguran pun akan meningkat.
Dengan meninjau efek yang dikandung pada dua kondisi makroekonomi tersebut, saya mengambil solusi untuk memilih inflasi yang tinggi. Mengapa? Karena inflasi yang tinggi itu masih bisa dikendalikan oleh pemerintah. Dengan menggulirkan kebijakan yang tepat sasaran terhadap distribusi barang dan jasa serta mensubsidi barang-barang yang memiliki andil besar dalam pembentukan angka inflasi, saya rasa dampaknya tidak terlalu merugikan. Toh, di satu sisi, inflasi itu juga mempunyai fungsi untuk mendorong produsen meningkatkan kuantum produksinya untuk memenuhi permintaan pasar.

Agaknya akan lebih buruk bila saya memilih tingkat pengangguran yang tinggi. Sebab, pengangguran demikian rentan mengantarkan pada tingkat kemiskinan yang meningkat. Orang yang menganggur logikanya memiliki daya beli yang rendah terhadap barang dan jasa sehingga ia akan terjerumus pada kondisi tidak terpenuhi kebutuhan dasar. Di samping itu, pengangguran yang tinggi mengakibatkan lemahnya perekonomian akibat meningkatnya angka ketergantungan. Perekonomian tidak akan inklusif ketika pengangguran dan kemiskinan malah meningkat sebab tidak ada daya untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan manusia di sana. Oleh karena itulah mengapa ujung jemari saya memutuskan untuk memilih inflasi yang tinggi.(*)