Senin, 31 Desember 2018

Mencermati Arah Paket Kebijakan Ekonomi Akhir Tahun

paket kebijakan ekonomi
Arah paket kebijakan ekonomi
Di akhir tahun menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang, capaian ekonomi pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan masyarakat. Pihak oposisi pemerintah menganggap bahwa capaian saat ini tidak sesuai dengan harapan. Dalam kampanye Pilpres 2014 lampau, presiden berjanji akan menjadikan pertumbuhan ekonomi meroket hingga 7 persen. Ironinya, sampai titik nadir pemerintahan pertumbuhan ekonomi terus meleset dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketidakpuasan pihak oposisi terhadap capaian pertumbuhan ekonomi kian menjadi-jadi beberapa bulan terakhir.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan di angka 5 persen dalam 3 tahun terakhir. Pada kuartal awal 2018, Indonesia disambut dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06 persen. Pada kuartal kedua sampai kuartal ketiga 2018, angka pertumbuhan ekonomi sempat memberi sinyal kecemasan, karena pertumbuhan ekonomi 2018 diperkirakan kembali meleset dari target. Situasi ini tentu menjadi amunisi bagi pihak oposisi untuk melancarkan sejumlah serangan politik. Meskipun, pemerintah berdalih bahwa iklim investasi di Indonesia saat ini tengah berkembang pesat.

Pemerintah sendiri menyakini, bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun ini diprediksi sebesar 5,20 persen. Namun, dengan melihat kondisi perekonomian yang ada, serta didukung dengan data statistik hasil jepretan BPS, rasa-rasanya angka pertumbuhan sebesar itu sulit dicapai. Mengapa? Sebab sampai kuartal ketiga 2018, ekonomi Indonesia hanya bisa tumbuh sebesar 5,17 persen. Kuartal sebelumnya masih bertengger di angka 5,27 persen. Dengan hitungan sederhana, untuk meraih pertumbuhan ekonomi 5,20 persen, pemerintah perlu upaya merealisasikan target pertumbuhan ekonomi kuartal keempat 2018 minimal 6 persen. 

Meski kenyataan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia meroket sebagaimana janji presiden waktu itu, menteri keuangan mengungkap bahwa pertumbuhan ekonomi 5 persen itu sudah lumayan baik, kalau melihat tekanan eksternal. Perekonomian Indonesia yang relatif perkasa di tengah lesunya perekonomian global akibat perang dagang antara China dan Amerika Serikat (AS) mungkin terlihat baik-baik saja. Namun, apakah kita merasa puas dengan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar itu? Di tengah defisit neraca berjalan, tentu pertumbuhan ekonomi yang berputar di sekitar 5 persen masih belum menambah keyakinan kita bahwa pertumbuhan ekonomi sampai saat ini berkualitas.

Melalui pendekatan pengeluaran, Mintaroem (2017) menyatakan selama ini sekitar 50 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh sektor konsumsi. Padahal, struktur perekonomian yang bertumpu pada sektor konsumsi dinilai akan dipengaruhi daya beli masyarakat. Ketika terjadi penyumbatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, maka kekuatan ekonomi akan rapuh. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita semestinya lebih fokus memperhatikan kualitas dibandingkan kuantitas dari pertumbuhan ekonomi.

Menyoal kualitas
 
Dalam kacamata saya, pertumbuhan ekonomi dikatakan berkualitas apabila pertumbuhan tersebut dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Selama ini yang terjadi justru sebaliknya, pertumbuhan ekonomi malah dinikmati oleh pemilik modal dan masyarakat ekonomi menengah ke atas. Menurut Kuncoro (2012), ironi yang terjadi berkaitan dengan kualitas pertumbuhan ekonomi selama ini adalah penurunan kue nasional yang dinikmati kelompok 40 persen penduduk termiskin diikuti oleh kenaikan kue nasional yang dinikmati oleh 20 persen kelompok terkaya. Kenyataan ini mengindikasikan masih adanya ketimpangan serius antara kelompok penduduk miskin dan penduduk kaya. Sebagai bukti, rasio Gini Indonesia sejak 2014 hingga semester I 2018 masih berkisar 0,3 – 0,4 poin.

Penentu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tak terlepas dari kemampuannya untuk menggerus kemiskinan. Pada Maret lalu, BPS mencatat angka kemiskinan nasional telah menyentuh satu digit, yakni sebesar 9,82 persen. Angka kemiskinan tersebut memang terendah sejak krisis moneter 1998. Walaupun demikian, di tengah pertumbuhan ekonomi yang bila ditinjau dari perbandingan antarnegara tadi tampak baik-baik saja, justru menyimpan sejumlah permasalahan. Sebab, pertumbuhan ekonomi masih bertumpu pada sektor konsumsi, pemerintah sepertinya belum benar-benar fokus untuk mengejar target pertumbuhan 6 persen di kuartal akhir tahun ini.

Arah kebijakan ekonomi akhir tahun

November lalu, pemerintah kembali merilis paket kebijakan ekonomi XVI. Ringkasnya, isi dari paket kebijakan tersebut dijabarkan dalam tiga poin utama. Pertama, pemerintah hendak melakukan perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan atau memperluas pemberian tax holiday. Yang kedua, pemerintah akan merelaksasi kembali Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagai upaya untuk mendorong aktivitas ekonomi pada sektor-sektor unggulan. Terakhir, pemerintah akan memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan.

Kalau kita simpulkan, pada kuartal empat tahun ini, pemerintah berupaya menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan menguatkan sektor investasi. Pemerintah menganggap bahwa ketika investasi masuk, pada waktunya mendorong terciptanya lapangan kerja. Investasi juga dinyakini mempunyai peranan penting sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi.

Kendati demikian, investasi yang tengah digencarkan pemerintah masih memiliki beberapa kelemahan. Investasi memang dapat berdampak domino terhadap semua sektor, namun realisasinya tak menjamin pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melaju kencang. Pertumbuhan 6 persen itu justru terancam meleset, bahkan bisa jauh dari prediksi.

Sebetulnya, pemerintah bisa saja mengambil jalan pintas untuk mencapai pertumbuhan sebesar itu. Sektor konsumsi agaknya masih menjadi harapan, porsi sektor tersebut 50 persen lebih masih mendominasi kue ekonomi. Intrumennya juga mudah, karena sudah menjadi “budaya” pemerintah selama ini. “Budaya” itu adalah dengan mengendalikan inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat.

Pemerintah cukup menjaga agar fluktuasi harga komoditas tetap stabil di penghujung tahun. Takaran inflasi yang selama ini dipatok 2,5 – 4,5 persen bisa ditunaikan apabila harga-harga barang dan jasa tetap dikawal menjelang Natal dan Tahun Baru. Agaknya taktik mencapai pertumbuhan ekonomi melalui sektor konsumsi memberi efek sesaat, namun setidaknya upaya untuk mencapai target pertumbuhan dapat dipenuhi. Fokus pada sektor investasi memang penting untuk menjamin kualitas perekonomian jangka menengah dan panjang, tapi target jangka pendek juga tak kalah penting. Berharap pertumbuhan ekonomi melesat, malah nyatanya: meleset.(*)

Artikel ini dimuat di Harian Malut Post, 27 Desember 2018

2 comments

Mantap Gan. Semoga para penentu kebijakan bisa membuatkan kebijakan yg pro terhadap Rakyat Gan.

PEMILU 2019

Aamiin Pak, semoga pilpres tahun ini berjalan damai dan aman