Senin, 06 Agustus 2018

Mencermati Bertambahnya Kemiskinan Maluku Utara

Kemiskinan Satu Digid
Kemiskinan di Maluku Utara malah bertambah, dokpri.
Pembangunan di Indonesia terus bergulir. Infrastruktur nasional yang dulu sepi, kini ramai dengan menjulangnya gedung-gedung tinggi. Tapi, ada saja pemandangan tak elok berseliweran. Sebegitu metronya infrastruktur nasional dan megah, ada saja masyarakat yang tertidur dengan perut lapar.

Pembangunan serasa tak adil. Seiring pesatnya perekonomian yang digaungkan pemerintah, kemiskinan senantiasa mempertontonkan dirinya. Bila kita cek datanya, jumlah penduduk miskin dari tahun 1970an hingga 2018 tampak menurun. Meski sempat mengalami kenaikan pula di tahun 1997/1998 akibat krisis multidimensi. Setidaknya pemerintah masih memiliki komitmen dalam mengurangi kemiskinan. Pada tahun 1970, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih asebanyak 70 jutaan orang, per Maret tahun 2018 hanya tersisa 25,95 juta orang. Ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) sekaligus warisan bagi pemimpin-pemimpin berikutnya.

Penyebab Kemiskinan
Kemiskinan seolah menjadi benalu bagi Indonesia. Banyak penyebab yang melatarbelakangi mengapa kemiskinan tetap ada. Pertama, terjadinya inflasi. Inflasi memberikan pemahaman bahwa sewaktu terjadi kenaikan sekelompok barang dalam periode waktu tertentu, maka daya beli masyarakat akan menurun. Inflasi membuat uang yang dipegang masyarakat terasa "panas" sehingga masyarakat cepat-cepat membeli barang atau jasa, meski nilai riilnya menurun. Kondisi ini menyebabkan jumlah uang beredar di pasar meningkat.

Kedua, kemiskinan terjadi karena ekonomi kurang berkualitas. Pemerintah terkadang terlalu bangga dengan sebuah capaian yang namanya pertumbuhan ekonomi. Padahal, laju pertumbuhan ekonomi sebesar apapun tak akan bermakna tanpa kemampuannya mengurangi angka kemiskinan. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 sebesar 5,07 persen, tetapi kemiskinan per Maret 2017 masih berada di angka dua digit, yakni 27,77, tampak mengalami kenaikan dibandingkan September 2016 yang berjumlah 27,76 juta orang. 

Pertumbuhan ekonomi dibangun oleh mereka yang mampu menimbulkan nilai tambah suatu barang dan jasa, lantas bagaimana mungkin penduduk miskin bisa "menguasai" kemampuan itu. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi lebih "disentuh" dan dinikmati oleh mereka yang "menguasai" nilai tambah suatu barang dan jasa tersebut.

Ketiga, tidak tepatnya kebijakan pemerintah menyentuh penduduk di bawah garis kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia sudah diterapkan beberapa tahun terakhir, salah satunya bantuan sosial tunai dan nontunai. Meski demikian, ketika mekanisme penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat tergolong miskin tidak tepat waktu dan sasaran. Belum lagi akibat adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dana bantuan sosial.

Ekonomi dan Kemiskinan Malut
Kepala BPS RI mengungkapkan bahwa angka kemiskinan Indonesia per Maret 2018 menunjukkan angka terendah, yakni 9,82 persen. Angka kemiskinan nasional per September 2017 tercatat 10,12 persen. Itu artinya, angka kemiskinan nasional relatif menurun sebesar 0,30 persen.

Bila dilihat menurut daerah, persentase kemiskinan baik di perdesaan dan perkotaan juga sama-sama relatif turun. Per Maret 2018, persentase penduduk miskin di perdesaan menjadi 13,20 persen, sementara di daaerah perkotaan mengalami penurunan menjadi 7,02 persen. Angka kemiskinan nasional tampaknya sejalan dengan penurunan rasio Gini. Per September 2017 tercatat sebesar 0,391 poin, di Maret 2018 turun mencapai 0,389 poin. Artinya, tingkat ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan agregat cenderung mengalami penurunan.

Kalau dilihat dari level nasional, penurunan angka kemiskinan yang selaras dengan rasio Gini ini tentu menjadi kabar baik bagi Indonesia. Meskipun, bila kita break down ke level daerah, terdapat beberapa hal yang justru kontradiktif terhadap capaian nasional. Di Provinsi Maluku Utara (Malut) misalnya, angka kemiskinan justru bertambah. Data BPS Provinsi Malut mengungkap jumlah penduduk miskin Malut pada Maret 2018 adalah sebesar 81,46 ribu orang atau sebesar 6,64 persen. Ada tambahan sebanyak 3,2 ribu penduduk miskin bila dibandingkan terhadap bulan September 2017.

Kondisi ini tampak berlawanan dengan laju pertumbuhan ekonomi Malut setahun terakhir. Tercatat, laju pertumbuhan ekonomi Malut tahun 2017 year on year (yoy) mencapai 7,67 persen. Angka pertumbuhan ekonomi Malut bahkan melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional. Pada triwulan I 2018 saja, pertumbuhan ekonomi Malut sebesar 7,98 persen. Sumber pertumbuhan memang didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan pertumbuhan 30,99 persen (yoy), dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang tumbuh 14,77 persen (yoy).

Terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekalipun belum tentu menurunkan tingkat kemiskinan. Terlebih pada kasus di Malut, lapangan usaha yang memberikan andil pertumbuhan kelihatannya masih bersifat padat modal. Maka wajar bila agregat nilai tambah bruto yang dihasilkan dari turbulensi ekonomi tidak mampu mendongkrak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Upaya yang Perlu Dilakukan
Kemiskinan itu akan tetap ada. Ia hanya dapat ditekan jumlahnya, namun ia tidak bisa dilenyapkan. Kemiskinan merupakan konsekuensi logis adanya perbedaan dan variasi pendapatan serta pemerataan ekonomi lapisan masyarakat. Kendati begitu, beberapa upaya tetap perlu dilakukan untuk menekan jumlah penduduk miskin yang terus mengancam.

Pertama, stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok merupakan hal pertama dan utama dilakukan. Upaya ini dilakukan dengan menggencarkan operasi pasar secara kontinu dengan melibatkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sehingga inflasi tetap berada di dalam nisbah aman.

Kedua adalah meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Jikalau terdapat banyak industri pengolahan di Malut, seyogyanya tidak menyia-nyiakan ketersediaan SDM Malut yang melimpah. Terdapat sejumlah SDM yang sebenarnya belum tereksplor dan terekspos sebagai input industri pengolahan Malut lebih berdaya.

Yang terakhir adalah mengupayakan penyaluran bantuan sosial, termasuk di dalamnya rastra sesuai aturan, tepat sasaran, dan tidak koruptif. Ketika pengimplementasian program saja tidak sesuai aturan, bahkan dikorupsi atau dimanipulasi, korbannya sekali lagi adalah masyarakat Malut sendiri.

Pertumbuhan ekonomi bukanlah satu-satunya indikator keberhasilan suatu pemerintahan. Jika pertumbuhannya tak mampu mengeliminasi tingkat kemiskinan, berarti ada yang salah dengan kebijakan yang perlu dievaluasi kembali. Kemiskinan perlu disentuh dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Sudah selayaknya, bila pertumbuhan ekonomi kian meningkat, jumlah penduduk miskin semakin menurun. Semoga tak sekadar teori.(*)

Artikel ini dimuat di Malut Post, edisi Selasa, 31 Juli 2018