Minggu, 29 April 2018

Data Terbaru: Jumlah Populasi Penduduk Indonesia dan Tantangannya

Populasi penduduk yang padat menimbulkan masalah

Penduduk merupakan aspek utama yang menjadi dasar pembangunan setiap negara. Penduduk dunia saat ini demikian cepat dan tumbuh melesat dibandingkan sebelum abad ke-20. Populasi penduduk dunia saat ini, berdasarkan data  realtime worldometers.info (2018), berjumlah 7.618.442.600 jiwa. Pertumbuhan populasi setiap harinya mencapai 4 persen . Tahun 2018, populasi dunia telah tumbuh sebesar 26.675.800 jiwa.
Data 10 negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia, dokpri
Di Indonesia sendiri, data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa populasi penduduk per 2017 sebanyak 262 juta jiwa. Sedangkan menurut data realtime worldometer.info per April 2018, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 266.304.680 jiwa. Jumlah populasi ini menempatkan Indonesia masih berada di 20 negara dengan jumlah populasi penduduk terbesar di dunia.
Pertumbuhan penduduk dunia, sumber: worldometer.info
Menurut BPS, penduduk di Indonesia selama rentang waktu 2010 hingga 2015 tumbuh sebesar 1,38 persen. Kendati demikian, pada rentang tahun 2015 sampai 2020, pertumbuhan penduduk Indonesia diperkirakan turun menjadi 1,19 persen. Seiring dengan masuknya Indonesia dalam zona Bonus Demografi, data hasil proyeksi menunjukkan akan terjadi penurunan pertumbuhan hingga 0,62 persen dalam rentang tahun 2030 sampai 2035. Ini merupakan gerbang harapan bagi Indonesia untuk memaksimalkan segala kebijakan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih unggul.

Sebagaimana yang kita tahu, bahwa semakin padat populasi penduduk, maka permasalahan suatu negara akan semakin kompleks. Sebab, negara sebagai wadahnya harus menghadirkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi semua penduduknya. Walaupun ada harapan Indonesia akan bangkit, tetapi permasalahan yang berlandaskan kependudukan dan tatanan sosial masih membayangi. Bonus Demografi bisa berhasil, bisa juga tidak, tergantung kecepatan perbaikan pembangunan serta pemerataan hasil pembangunan itu sendiri.

Penduduk yang kian padat sudah mengeliminasi tata ruang. Kalau zaman dulu, konsep pembangunan diarahkan secara mendatar, sekarang menjadi bertingkat. Teori Robert Malthus soal jumlah penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan jumlah makanan mengikuti deret hitung, sedikit banyak telah terbukti. Pertumbuhan populasi penduduk Indonesia yang cepat berdampak pada kerentanan ekonomi.

Distribusi pendapatan kurang merata akibat kebijakan ekonomi nasional masih berpihak pada penduduk ekonomi menengah ke atas. Konsep ekonomi menetes ke bawah atau trickle down effect justru menjadi trickle up effect. Nyatanya, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Ada percumanya bilamana Indonesia mengklaim sebagai negara yang kaya SDM, sebab kemiskinan masih tampak begitu jelas di depan mata. BPS mencatat, persentase penduduk miskin Indonesia hingga Maret 2017 masih sebesar 26,58 persen. Bila dibandingkan antara kemiskinan di perkotaan dan perdesaan, data BPS menunjukkan bahwa kemiskinan paling banyak terdapat di perdesaan dengan persentase sebesar 13,47 persen di tahun 2017.
Fakta pengangguran di Indonesia
Penduduk Indonesia memang baru memasuki fase Bonus Demografi, tetapi jumlah pengangguran juga masih ada. Bonus Demografi yang identik dengan rasio ketergantungan yang rendah justru diwarnai oleh pengangguran terbuka, yang notabene didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menegah Atas (SMA), data BPS menunjukkan bahwa dari sebanyak 7 juta penganggur di Indonesia, 11 persennya merupakan lulusan SMK dan 8,29 persennya lagi merupakan lulusan SMA. Pada waktu Bonus Demografi sudah “menyapa” malah disuguhi banyaknya generasi penganggur. Hal ini menjadi pekerjaan rumah negara di bidang pendidikan. Tak semata memperjuangkan kuantitas lulusan, aspek kualitas lulusan juga perlu menajadi perhatian.

Kalau dipikir-pikir, yang namanya SMK adalah jenjang pendidikan yang mayoritas didominasi oleh pengajaran berbasis praktikum. Logikanya, setelah lulus, walau mereka tak mencari pekerjaan pun, mereka dapat menciptakan pekerjaannya sendiri. Kondisi yang sebaliknya justru memperlihatkan kurangnya partisipasi lulusan SMK terhadap permintaan pasar kerja. Selain adanya persaingan ketat, kualifikasi ketenagakerjaan, dan pilih-pilih jenis pekerjaan, faktor kemalasan juga ikut memengaruhi keinginan menganggur.

Itu baru soal pengangguran. Tak jauh berbeda ketika populasi penduduk kita sandingkan dengan kebijakan di bidang kesehatan. Tahun 2018 ini Indonesia juga menghadapi tantang serius soal penanganan negara di bidang kesehatan. Tingkat penyebaran penduduk yang tak merata di setiap daerah berdampak pada sulit negara untuk hadir dalam upaya penjaminan kesehatan penduduknya.

Selain infrastruktur yang tengah dibangun, jumlah tenaga kesehatan di Indonesia pun masih terbilang kurang. Baru saja kita menyimak betapa mirisnya kejadian gizi buruk di Asmat sana. Keterjangkauan secara wilayah mengakibatkan pemerintah kesulitan untuk memberi solusi kesehatan. Selain itu, populasi penduduk yang bertambah membuat pemerintah mengocok berulang kali bagaimana mengupayakan agar setiap penduduk mendapatkan kesetaraan hak mendapat jaminan kesehatan.

Ini baru tiga hal yang dikaitkan langsung dengan populasi penduduk. Belum lainnya, sudah pasti masalah akan menjadi lebih kompleks lagi. Sebab itu, persoalan penduduk di Indonesia tak bisa kita anggap enteng. Di balik jumlahnya yang terus meningkat, terdapat masalah-masalah baru yang perlu diantisipasi. Jumlah penduduk memang tak dapat dikurangi, tetapi masih bisa untuk ditekan.

Selain menggunakan program Keluarga Berencana (KB), generasi mudanya juga perlu disentuh dengan pendidikan perencanaan keluarga. Hilirnya akan memberi dampak positif pada Rasio Total Kelahiran atau Total Fertility Rate (TFR). Buktinya, TFR Indonesia sudah menyentuh angka 2 yang mengartikan bahwa program “dua anak, cukup” bisa dikatakan relatif berhasil.(*)