Rabu, 01 November 2017

Hotel Alexis dan Griya Pijatnya Mau Ditutup? Anies-Sandi Sebaiknya Perlu Perhatikan Beberapa Hal Ini

Hotel Alexis ditutup? Betulkah?, dokpri

Kabar semerbak mengenai upaya pemerintah provinsi DKI Jakarta menutup Hotel dan griya pijat Alexis menuai beragam polemik baru. Hotel ini dikabarkan akan ditutup oleh Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiana Uno. Entah benar-benar ditutup entah tidak, yang jelas per tanggal 27 Oktober lalu, izin operasi hotel sekaligus griya pijat tersebut sudah berhenti menunggu keputusan dari pemerinta apakah menerbitkan surat izin kembali atau tidak.

Selama Ahok dan Djarot memerintah, beberapa kali pemprov DKI sudah memberi teguran kepada manajemen hotel Alexis. Pasalnya, terdapat laporan bahwa hotel tersebut merupakan tempat bisnis prostitusi kelas kakap yang ada di DKI. Kendati demikian, beberapa kali Ahok dan Djarot menyatakan belum mendapatkan bukti valid terkait adanya bisnis esek-esek di hotel Alexis dan griya pijatnya. Pihak Alexis pun juga berdalih mereka telah melaksanakan perusahaannya sesuai prosedur dan aturan yang diberikan pemprov DKI tentang perhotelan dan akomodasi pariwisata di Indonesia.

Seusai Ahok dan Djarot lengser, Gubernur dan Wagub DKI yang baru, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menilai perlu dan harus menutup hotel Alexis sebagai wujud menciptakan ketenangan bagi warga sekitar karena selama ini hotel tersebut memiliki stigma negatif. Sebetulnya, Ahok pun telah menyatakan meski Alexis tidak pernah didapati adanya bisnis prostitusi terselubung, ia menyatakan bahwa ada "Surga" di lantai 7. Dan kemudian oleh Anies rencananya justru seluruh operasi Alexis bakal dihentikan. Apakah gubernur bakal berani? atau bakal blunder secara halus? Coba kita telusuri bersama.

Pada tahun 2017, Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta diperkirakan sebesar Rp. 8,7 triliun. Dari besaran PAD tersebut, sektor hiburan menyumbang PAD sebesar Rp. 251 miliar. Tahun ini DKI juga mendapatkan pemasukan dari pajak hotel mencapai Rp. 488 miliar per Mei 2017 (kabar3.com, 3 Mei 2017). Sedangkan data dari laman wartaekonomi.co.id (31/10,2017) dinyatakan bahwa Alexis merupakan salah satu hotel taat pajak dan membayar pajak sebesar Rp. 30 miliar per tahun. Artinya, sekitar 2 sampai 6 persen pemasukan sektor pajak hotel DKI disumbang dari hotel Alexis dan griya pijatnya.

Kebijakan Anies dan Sandiaga Uno tentunya perlu banyak pertimbangan. Sebagai salah satu hotel elite, Alexis juga menjadi salah satu tempat menginap para pajabat dan pengusaha. Kalau pun pemprov DKI bersikukuh menutup, ada sebanyak 1.000 karyawan Alexis yang bakal diPHK dan menjadi pengangguran ke depannya. Jumlah pengangguran di DKI pun bakalan bertambah dan bisa jadi menjadi bumerang bagi pemprov DKI di bidang ketenagakerjaan.

Tak hanya itu, bila hotel Alexis dan griya pijatnya memang benar terdapat bisnis prostitusi terselubung, maka penutupan Alexis bakal berdampak menimbulkan tempat-tempat prostitusi yang lain di sekitaran DKI. Sebab, soal prostitusi itu soal penyakit masyarakat. Kalau pun ditutup usahanya dengan mekanisme penghentian izin operasi, itu bukan solusi sebenarnya. Sebab, masalahnya ada di lantai ke-7 seperti yang dikatakan oleh Ahok. Toh, bukti nyata pun belum dikantongi oleh pihak pemprov soal keberadaan bisnis esek-esek tersebut di Alexis.

Kalau pemprov DKI terlalu prematur mengambil kebijakan seperti ini, justru kelak bakal menjadi blunder. Pihak Alexis juga menuntut pemprov untuk mengklarifikasi mengenai stigma negatif terhadap Alexis dan griya pijatnya. Pun, banyak pula partai politik yang menuntut pemprov DKI untuk membuktikan bahwa Alexis dan griya pijatnya telah melanggar aturan seperti yang didugakan. Kondisi ini pun menimbulkan beragam anggapan di kalangan masyarakat. Mengingat hotel Alexis merupakan hotel tempat orang-orang berduit menginap, ada opini pula bahwa jikalau bisnis prostitusi itu tidak terbukti, maka ada banyak anggota dewan yang justru menjadi pelanggan sekaligus menjadi baking bisnis prostitusi di Alexis. Bila opini ini kenyataan, maka Anies dan Sandiaga pastinya akan berlawanan dengan orang-orang pentolan dan pengusaha baik lokal maupun asing. Ini menjadi tantangan terbesar bagi Anies dan Sandiaga yang sudah menegaskan akan menutup Alexis pada masa kampanyenya.

Ada celotehan masyarakat yang justru menyayangkan kebijakan Anies dan Sandi ini. Pasalnya, pendapatan besar dari Alexis sebenarnya potensial sekali untuk mewujudkan janji Anies-Sandi soal DP Rumah 0 persen saat kampanye kemarin.

Beberapa pertimbangan tersebut seharusnya dipikirkan matang-matang oleh Anies-Sandi. Kalau pun mau memutus bisnis prostitusi di Alexis, bukan hentikan operasi hotelnya, tapi hentikan bisnis prostitusinya, itu pun kalau terbukti. Selain itu, pemprov juga harus memikirkan bilamana operasi hotel Alexis dihentikan, 1.000 karyawannya tetap mendapatkan penghasilan pengganti. Anies-Sandi diharapkan meniru apa yang telah dilakukan oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, sosok pemimpin yang berani dan tegas menutup Gang Dolly yang merupakan wahana prostitusi terbesar di Asia Tenggara. Bu Risma menutup Gang Dolly dengan cara memberikan modal finansial dan modal kemampuan bagi eks pekerja seks komersial (PSK) Gang Dolly. Meski awalnya terjadi penolakan besar-besaran, lama kelamaan mlempem juga para baking bisnis esek-esek di sana dan semakin meredam dan lenyap.

Anies-Sandi semestinya juga tak terlalu bangga untuk bisa menunda-nunda pemberian perpanjangan izin usaha Alexis. Pemberitaan pendukung Anies-Sandi juga tidak perlu terlalu lebay dalam memberitakan surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang jelas-jelas dikatakan di dalam surat tersebut "belum dapat diproses."
Surat Dinas PMPTSP DKI Jakarta tentang Hotel Alexis, roportasenews.com, 2017

Karena, bisa jadi kalimat tersebut hanya bentuk akal-akalan pemprov DKI saja yang berakhir blunder kebijakan, tetap memperpanjang izin operasi Hotel Alexis dan Griya pijatnya. Kalaupun dibekukan alias tidak diberi izin, Alexis bisa jadi berganti nama baru dan kembali mendaftarkan dirinya kemudian diberikan izin. Lagi dan lagi bakalan blunder, kan?

Rakyat sebenarnya tak muluk-muluk menuntut kebijakan dari pemimpin. Cukup tindakan sama dengan omongan dan janji saja rakyat sudah bahagia telah memilih pemimpinnya. Rakyat sekarang kan nggak suka pegang uang melulu. Rakyat sekarang lebih suka pegang janji alias omongan pemimpinnya. Itu saja.