Senin, 23 Oktober 2017

Sebab Data Tak Uptade, Bantuan Pemerintah Jatim Salah Sasaran, Inilah yang Semestinya Perlu Dipahami Oleh DPRD Jatim

Berbicara mengenai data hingga saat ini tiada hentinya. Ada saja permasalahan yang harus kita telaah bersama, duduk bersama dan membicaraan mengenai apa yang salah dengan data kita. Bukan siapa yang salah jika sebuah data salah. Beberapa hari yang lalu, sebuah situs online bernama inikata.com merilis berita berjudul:

Data BPS Tak Update, Bantuan Pemerintah di Jatim Salah Sasaran

Berita tersebut diunggah pada tanggal 16 Oktober 2017 (dapat Anda baca di sini). Dari judulnya saja sangat menohok Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai banknya data untuk bahan pengambilan kebijakan pemerintah. Namun, di dalam uraian berita tersebut ada sesuatu yang justru mengganjal bagi penulis. Anggota komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim) menyatakan bahwa masyarakat miskin yang harusnya menerima KIP dan KIS dan bantuan lainnya dari pemerintah tak ada yang menerima bantuan tersebut. Mereka kecewa karena data BPS tak update data terbaru tentang masyarakat miskin di Bojonegoro dan Tuban.

Berdasarkan pernyataan tersebut, setidaknya ada dua hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama adalah soal data BPS yang tidak update (kekiniaan, aktual). Data yang baik adalah data yang bersifat update, terkini atau aktual. Dengan demikian, kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran. Kalau memang Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sejumlah 10.000 buah dan akan digelontorkan kepada 10.000 penerima, maka data soal siapa yang berhak menerima bantuan KIS dan KIP itu haruslah update. Jangan sampai, sebanyak 10.000 yang digelontorkan malah justru nama-nama yang ada di dalam data justru telah naik level ekonominya dari prasejahtera ke keluarga sejahtera.

Jangan pula terjadi, dari 10.000 kartu yang akan diberikan ke Desa A, malah justru disalurkan ke Desa B. Inilah memang perlunya data itu untuk direfresh, diupdate atau diperbaruhi sebelum dilakukan pemberian bantuan. Tapi, untuk melakukan update data, itu perlu dana atau biaya. BPS memang menjadi pihak yang berwenang dalam melakukan updating data, tetapi bagaimana mungkin updating data akan berjalan tanpa adanya biaya yang cukup?

Lagipula, BPS juga mempunyai periode waktu (lag) untuk setiap kegiatan statistiknya. Tentu akan mahal biayanya, apabila kegiatan updating data dilakukan secara terus menerus. Kembali lagi pada persoalan ada tidaknya biaya atau anggaran pelaksanaan updating data itu. Dalam rangka mewujudkan ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan updating data yang maunya dilakukan secara kontinu, seyogyanya pihak DPRD lah yang semestinya memberikan support semisal menggelontorkan dana tersebut agar kegiatan updating data dapat dilakukan oleh BPS setiap waktunya. Sebenarnya soal updating data, BPS selalu melakukannya sebelum survei dilakukan. Tetapi tentunya, setiap saat data itu mengalami sedikit atau banyak perubahan dan itulah tantangannya selama ini.

Yang kedua, yang perlu kita perhatikan bersama adalah bagaimana data yang dikumpulkan oleh BPS itu berujung pada mekanisme untuk mendapatkan KIS dan KIP. Jika terdapat kejadian data yang dikumpulkan BPS ternyata tidak terkini dan menyebabkan penerima bantuan KIS dan KIP tak tepat sasaran, maka kita perlu menelisik konsep dan definisi kependudukan antara BPS dan Disdukcapil.

Ini perlu kita jabarkan mengingat data jumlah penduduk antara BPS dan Disdukcapil selalu terdapat gap. BPS menggunakan konsep dan definisi penduduk menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau UN, sedangkan Disdukcapil menggunakan konsep dan definisi penduduk berdasarkan Kartu Keluarga (KK). Perbedaan ini harus dijabarkan mengingat KIS dan KIP dalam proses mendapatkannya harus membawa dasar administrasi berupa KTP dan atau KK. Bagaimana mungkin kebijakan pemerintah akan benar jikalau penduduk menurut BPS dan Disdukcapil saja memang berbeda.

Pun, yang menjadi sasaran bantuan KIS dan KIP adalah sebesar 25 persen penduduk termiskin. 25 Persen tersebut secara jelas menjadi kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Jadi, apabila tim DPRD Jawa Timur menemukan ada penduduk yang sebenarnya layak mendapatkan KIS dan KIP, seharusnya itu perlu bukti konkret apakah mereka termasuk dalam 25 persen itu atau tidak. Selain itu, DPRD juga perlu mengklarifikasi bagaimana dan atas dasar apa penduduk sebanyak 25 persen termiskin itu mendapatkan KIS dan KIP. Hal ini perlu ditarik benang merahnya mengingat banyak pihak yang justru mencari siapa yang salah bila kebijakan salah, bukan apa yang salah.(*)