Kamis, 12 Oktober 2017

Politik Itu Tak Konsisten? Ini Buktinya

Sebagai awalan, penulis ingin memberi pernyataan mengenai politik di negeri ini, yaitu

Politik itu tak konsisten

Sudah, begitu saja kira-kira. Ada alasan mengapa penulis menyatakan demikian, bahwa peta politik di negara ini demikian dinamis sehingga terkadang kita dibuatnya mengernyitkan dahi, mengapa partai politik (parpol) banyak yang tak konsisten. Peta politik sangat ambigu dan dapat berubah secara drastis kapan saja. Sebagai contoh murahan saja, kita dapati parpol yang saling berkoalisi namun kemudian berbalik arah, bahkan seartus delapan puluh derajat.

Hingga sekarang ini, percaturan politik tengah terjadi antara kubu Gerindra dan kubu PDIP. Kita tahu ini, malah kita perkirakan sedemikian mencuat menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2019 nanti. Bentukan koalisi yang terjadi antara Gerindra dan PDIP melahirkan letupan-letupan konflik politik dan berujung pada konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Baik pendukung Gerindra maupun PDIP, terlihat sama-sama tak mau kalah. Saling memberi impuls-impuls "kompor" politik sampai-sampai Presiden terpilih pun hingga kini masih saja dikritisi secara tak sehat. Sebegitu hebatnya kedua koalisi ini memberikan pendidikan politik yang tak sehat bagi masyarakat. Banyak kasus pencemaran nama baik anggota partai, pencatutan nama presiden, hingga membesar-besarkan masalah yang sebetulnya hendaknya dimaklumi sebagai kekurangan.

Kemenangan koalisi PDIP di pilpres 2014 lalu seolah menuliskan hukum "sah" untuk membabi-buta mengkritisi tanpa mengindahkan adab serta memaklumkan kekurangan satu dengan yang lainnya. Sepanjang perguliran politik Sang Presiden, mulai dari simbolik Satrio Piningit bercak kesuksesannya di Solo, hingga menguasai DKI Jakarta dan saat ini menjadi RI-1, selama itu pula masyarakat mengamati betapa peliknya sebuah perjalanan politik. Namun demikian, ada guyonan menarik bila dikuliti, misalnya saja peta politik antara Joko Widodo (Jokowi) dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Beragam kabar yang beredar di media massa maupun online, ada ketidakkonsistenan hubungan antara Jokowi dan PKS selama ini. Topik ini perlu diangkat untuk membuktikan pernyataan penulis di awal. Menurut laman detik.com (berita bisa Anda baca di sini), dulu, saat Jokowi menyalonkan diri untuk menjadi walikota Solo, PKS secara resmi mendukungnya, namun saat ia diusung PDIP dalam kontestasi Gubernur DKI Jakarta, PKS secara terang-terangan menjadi lawan politik Jokowi. Transportasi politik yang berbeda membuat kawan politik justru menjadi lawan. Maklum, namanya saja mencari kekuasaan.

Parpol seolah-olah bermain politik yang penting menang, tidak ada hasrat untuk menjalankan politik itu secara benar, wajar dan konsisten. Mungkin akan berbeda bila saat Jokowi menyalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta saat itu tanpa usungan PDIP. Apakah PKS bakalan mendukung Jokowi dan tidak segencar sekarang mendramatisir sikap kontranya terhadap Jokowi? Sepertinya tidak menjamin. Tapi masyarakat menyimaknya jadi lucu, karena PDIP "nempel" ke Jokowi, PKS buat kubu kontra bersama Gerindra dan melakukan manuver-manuver politik pelemahan karakter Jokowi. Aneh bukan? Sekejam itukah politik itu. Di Solo kawan, di Jakarta hingga RI1 malah jadi lawan. Sikap politik PKS dalam kubu Gerindra begitu kuat dan menonjol, apalagi PKS memiliki modal sosial dan politik yang besar dengan kader-kadernya yang militan dan kritis. Tak ayal bila beberapa hasil survei elektabilitas Jokowi kian terus mengalami penurunan akhir-akhir ini.

Politik semakin tak dapat kita petakan dengan pasti, ketika partai A tak mendukung partai B, belum tentu pula ia mendukung partai C. Partai A dan partai B bisa saja tiba-tiba sekubu jika ada kepentingan yang menguntungkan kedua partai. Kompleksitas kepentingan inilah yang menjadi faktor kesulitan peta politik di Indonesia. Kendati demikian, harusnya setiap partai itu konsisten agar tak ada lagi anggapan masyarakat bahwa sebuah partai disebut partai Bunglon atau partai bermuka dua.