Senin, 16 Oktober 2017

Peringatan Hari Pangan Dunia: Ternyata Indonesia Masih Mengalami Masalah Ini

Tahukah kita hari ini adalah peringatan hari Pangan Dunia? Kesejahteraan manusia salah satunya dapat diukur dari kecukupan sandang, papan dan pangan. Cukup dalam artian tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu kurang. Kecukupan pangan menjadi salah satu indikator besar kecilnya biaya hidup sehari-hari. Pangan mempunyai posisi penting dalam menunjang segala aktivitas manusia, utamanya bagi mereka yang bekerja sebagai buruh kasar atau serabutan. Pangan yang cukup pastinya dibutuhkan supaya energi dapat dihasilkan.

Pangan sangat erat hubungannya dengan makan beras, khususnya di Indonesia. Ada anggapan umum yang terjadi di Indonesia, makan apapun kalau belum makan beras, maka belum dikatakan sudah makan. Maklum, makanan pokok di Indonesia kalau tidak beras, jagung, ya sagu. Tapi sekarang, hampir semua masyarakat Indonesia sudah menjadikan beras sebagai bahan makanan pokoknya sehari-hari. Terdapat pergeseran dibandingkan tahun 1990-an, dulu di desa-desa masyarakat masih ada yang rela menumbuk jagung untuk kemudian diolah menjadi nasi jagung.

Berdiskusi mengenai beras sebagai bahan makanan pokok, sampai saat ini masih menjadi tantangan tersendiri. Beberapa tahun lalu misalnya, data menunjukkan adanya surplus produksi besar, namun pemerintah tetap melakukan impor beras dari negara lain. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 menyebutkan bahwa jumlah produksi beras nasional mencapai 79,14 juta ton, ada peningkatan sekitar 11,7 persen bila dibandingkan produksi beras tahun sebelumnya yang sebesar 70,85 juta ton. Tetapi banyak kalangan mengkritisi pernyataan kementan bahwa terdapat surplus neraca domestik beras sekitar 11,38 juta ton bahkan ada kelebihan sekitar 20 juta ton bila ditambah stok awal (antaranews, 23/08/2016).

Sebenarnya mencocokkan data haruslah diambil dari beberapa sumber. Bila terdapat perbedaan antara nilai data BPS dan kementan, maka setidaknya keduanya dapat dijadikan data pembanding. Toh, kalau pun mempersoalkan di mana surplus beras tersebut sehingga pemerintah tetap melakukan impor beras, maka surplus itu dapat kita temukan pada 5 titik, yaitu rumah tangga, penggilingan padi kecil, pedagang dan gudang Bulog. Data BPS juga menyebutkan, selama tahun 2016, pemerintah RI hanya melakukan impor beras sebanyak 1,2 juta ton. Lebih lanjut, BPS juga menjelaskan alasan mengapa pemerintah tetap impor beras padahal produksi beras nasional mengalami surplus.

Jenis beras yang diimpor pemerintah selama tahun 2016 dari Januari hingga November mencapai Rp. 6,6 Triliun. Tetapi, impor beras tersebut nyatanya merupakan hasil kontrak impor pada tahun 2015 yang pelaksanaanya di tahun 2016. BPS juga memberikan klarifikasi bahwa terdapat ketimpangan data produksi beras nasional tersebut, bahwa impor beras selama tahun 2016 adalah impor beras untuk jenis khusus yang biasanya dikonsumsi di rumah makan dan restoran.

Berdasarkan kolaborasi informasi dan data itulah, sudah semestinya kita tahu arti  pentingnya data pangan nasional. Mengingat posisi data pangan demikian vital karena menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia, pembenahan data pangan pun terus dilakukan oleh pemerintah, yang dalam teknisnya dilakukan oleh BPS sebagai otoritas data statistik. Keakuratan data pangan hingga kini masih menimbulkan banyak perdebatan dan tantangan tersendiri. Sebab, selama ini data luas panen bisa dibilang ambigu miliknya siapa. Data luas panen sendiri merupakan data hasil perkalian data produktivitas dan data luas lahan. Kalau dulu, data produktivitas merupakan data yang biasa dikumpulkan oleh BPS berdasarkan hasil Survei Ubinan dengan instrumen berukuran 2,5 m x 2,5 m. Sedangkan data luas lahan merupakan data yang dikeluarkan oleh kementerian pertanian sehingga data akhirnya justru menimbulkan pertanyaan, data luas panen itu sebetulnya data siapa?

Berawal dari permasalahan ini, BPS melakukan kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk mengembangkan metode pengukuran data pangan, yaitu metode Kerangka Sampling Area (KSA). Kementan sendiri juga bekerjasama dengan LAPAN untuk menerapkan teknik mendapatkan luas lahan berdasarkan citra satelit sehingga diharapkan data luas lahan yang diukur lebih akurat dan dapat menjadikan estimasi luas panen untuk meneropong stok pangan nasional lebih terjamin.(*)