Kamis, 19 Oktober 2017

Parah! IKP Tiga Daerah Ini Terburuk di Indonesia

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan agenda rutin proses politik di Indonesia. Melalui pemilu inilah pangkal terbentuknya rezim pemerintahan yang baru, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Kendati demikian, setiap kali menjelang pemilu, terdapat konflik politik yang berakibat pada timbulnya konflik sosial, budaya bahkan berujuang perpecahan. Dalam kondisi inilah bisa kita katakan bahwa demokrasi di Indonesia masih sebatas jelas secara teori, tapi remang secara praktik. Demokrasi yang dipahami secara mudah sebagai benarnya orang banyak, sekarang bergeser menjadi benarnya sendiri-sendiri.

Pergeseran cara pandang politik inilah yang menimbulkan polemik. Politik yang awalnya masih murni, tetapi dalam implementasinya justru menimbulkan kerawanan-kerawanan di bidang lain.

Baru-baru ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis sebuah ukuran kerawanan tersebut dalam bentuk indeks, namanya Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). IKP merupakan indeks yang digunakan sebagai indikasi dini penyelewengan dan pemetaan kerawanan saat menjelang pemilu. Rilisan KPU ini merupakan yang perdana pada tahun 2017. Dalam sebuah video yang diunggah oleh Dit PPI IKP Kemkominfo berdurasi sekitar 1 menit, disajikan setidaknya ada tiga daerah yang mempunyai IKP terburuk, yaitu Papua Barat dengan IKP sebesar 3,381, diikuti Aceh sebesar 3,327 dan Banten sebesar 3,147.

Bagaimana dengan DKI Jakarta? Sebagai ibukota negara, DKI juga bisa dibilang memiliki IKP yang sedang, yakni sebesar 2,297. Ternyata, aksi damai berjilid-jilid ada kemungkinan tidak dimasukkan dalam perhitungan IKP DKI Jakarta sebab, selama itu kerentanan terjadinya friksi sosial saat itu demikian besar bahkan di beberapa wilayah selama proses politik bergulir, beberapa kejadian teror sempat mewarnai ibukota.
Di akhir, penulis ingin melakukan konformasi terhadap video unggahan Kemkominfo yang berdurasi 1 menit itu (video bisa Anda simak di sini), soal pengisi suara sebagai interpreter dari data IKP. Nilai IKP yang tertera pada video bernilai desimal, namun oleh interpreter dikatakan sebuah angka ribuan. Sepertinya perlu dilakukan moderasi terhadap video unggahan tersebut sehingga publik tidak salah dalam memahami IKP.(*)