Kamis, 19 Oktober 2017

Data Itu Akan Berkualitas, Asal...

Begitu pentingnya data sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan. Tanpa data, tentu pembangunan akan ngawur dan tidak tepat guna. Tapi sekarang, yang masih menjadi permasalahan di Indonesia adalah bagaimana menghasilkan data yang berkualitas.

Kalau soal kuantitas data, Indonesia sudah punya banyak jenis datanya. Tapi soal kualitas, sepertinya perlu untuk menjadi perhatian bersama seluruh elemen bangsa. Data tak mungkin berkualitas tanpa adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya data itu sendiri. Sebagian masyarakat masih menganggap data mereka didapatkan dan hilang begitu saja. Petugas pengambil data hanya menyita waktu mereka tanpa adanya "hasil" yang berdampak langsung pada kehidupannya. Inilah mengapa, acapkali masyarakat merasa jengah atau bosan ketika petugas pengambil data datang dari rumah ke rumah.

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan satu-satunya otoritas bank data Indonesia saat ini yang menjadi rujukan pemerintah. Di dalam setiap kegiatannya, BPS sebetulnya telah merancang Standard Operation Procedure (SOP) yang jelas agar tidak terjadi benturan etika selama pelaksanaan kegiatan statistik berlangsung. Salah satunya mengenai bagaimana petugas BPS melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan aparatur unit pemerintah dari kecamatan hingga desa sebelum melakukan pencacahan terhadap responden. Kalaupun dalam kenyataan, masyarakat masih menemukan petugas BPS yang melenceng dari SOP, tentunya masyarakat juga sebaiknya mengklarifikasi ulang kebenarannya. Sebab, dalam setiap kesempatan BPS selalu melakukan kegiatan pelatihan petugas pencacah lapangan sebelum pelaksanaan kegiatan statistik. Salah satunya adalah bagaimana tatacara laporan kepada perangkat wilayah setempat sebagai etika pelaksanaan kegiatan statistik. Ya, istilahnya permisi dulu sebelum masuk ke rumah masyarakat.

Beberapa bulan lalu, di sebuah siaran televisi swasta terdapat pemberitaan miring soal etika pelaksanaan kegiatan statistik yang dilakukan oleh BPS. Menurut wawancara singkat di televisi itu menyebutkan bahwa petugas BPS tidak pernah melapor dulu kepada kepala desa sebelum melakukan pencacahan ke rumah warga. Lantas apakah benar demikian? BPS secara cepat mengklarifikasi pernyataan dalam wawancara tersebut dan memberi jawaban bahwa petugas BPS justru tidak melapor dikarenakan kepala desanya sudah berganti dan belum sempat berkomunikasi. Ini masih dalam taraf bagaimana etika pelaksanaan kegiatan statistik saja, belum yang lainnya.

Untuk menuju hasil berupa data yang berkualitas, tantangan yang dihadapi oleh BPS pun semakin besar rupanya. Beberapa waktu lalu, situs jangkaindonesia.com (7/09/2017) (berita bisa Anda baca di sini) memuat sebuah berita terkait kualitas data yang dikumpulkan oleh BPS. Judulnya demikian menyolok mata, yaitu:

"Data BPS tidak Akurat, Banyak Warga Belu Tak Dapat Raskin"

Dari judul saja sudah memiriskan. Memang benar bahwa kualitas suatu data salah satunya diindikasikan dari seberapa akurat data itu. Tetapi, dalam hal tugas dan fungsi, BPS hanya merupakan pihak yang mengumpulkan data. Sekali lagi hanya mengumpulkan data. Soal apakah kebijakannya tidak sama persis dengan data BPS, itu sudah masuk dalam pembahasan lain.

Dalam situs tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Belu juga mengungkapkan bahwa:

Data yang dibuat BPS ini belum akurat atau janggal. Untuk tahun 2017 ini masih banyak orang miskin tidak tercatat sebagai penerima raskin

Entah apakah ada semacam pemelitiran redaksi yang dilakukan oleh media tersebut entah tidak. Namun aneh rasanya bila BPS memiliki tugas membuat data. BPS tidak membuat data, tetapi BPS adalah lembaga yang mengumpulkan data. BPS hanya memotret fenomena yang ada, buka membuat data di atas meja untuk menyenangkan hati penguasa. Lebih lanjut, Sekda Belu juga menuturkan bahwa:

Menurut saya data kurang akurat, karena ada warga yang dulu tidak miskin, sekarang masuk jadi daftar miskin dan terima raskin, sementara yang benar-benar miskin nama tidak ada

Coba kita telisik kalimat redaksi pemberitaan tersebut. Sudah menjadi budayanya BPS, bahwa setiap akan melakukan pengambilan sampel, BPS selalu melakukan kegiatan yang namanya adalah updating rumah tangga. Kegiatan ini sudah masuk dalam SOP kegiatan statistik BPS yang tentunya diberlakukan sanksi apabila ada petugas yang melanggarnya. Dalam kegiatan updating, petugas memperbarui data setiap kepala rumah tangga termasuk anggota rumah tangga di dalamnya, termasuk melakukan konfirmasi apakah perubahan yang ada. Terkait kalimat tersebut, ada kemungkinan memang terjadi perubahan level ekonomi seseorang setiap waktunya. Bisa jadi, seseorang dianggap sebagai orang yang kaya, namun dua hari yang lalu, ia terkena musibah dan usahanya gulung tikar. Kan, bisa saja? Inilah mengapa BPS selalu melakukan updating. Karena salah satu syarat data yang berkualitas adalah memenuhi sifat kekinian (up to date).

Sedangkan untuk pernyataan selanjutnya, tentu baik BPS dan Sekda perlu melakukan klarifikasi bersama. Inilah mengapa, dalam setiap kegiatan yang dilakukan BPS, Pemerintah Daerah semestinya ikut andil. Bukan untuk mengintervensi. Bukan. Tetapi melakukan sebuah forum diskusi dan sinkronisasi data yang telah dikumpulkan oleh BPS. Ini semestinya, namun dalam kenyataannya, hanya beberapa daerah saja di Indonesia yang bisa menerapkan hal semacam itu. Dengan demikian, apabila terdapat kekeliruan data yang dikumpulkan oleh BPS, dengan cepat dapat diperbaiki. Sebenarnya BPS sendiri telah menerapkan Forum Group Discussion (FGD), khususnya dalam melakukan updating masyarakat miskin. Dalam FGD ini, petugas BPS melakukan sharing and connecting dengan aparatur desa dan tokoh masyarakat untuk melakukan klarifikasi sekaligus konfirmasi mengenai sejumlah masyarakat miskin yang ada di desa. Dalam forum singkat tersebut juga diputuskan sejumlah nama penduduk desa yang benar-benar miskin. Jadi, terasa aneh apabila terdapat pemberitaan tentang teknik BPS yang seolah-olah seenaknya memasukkan atau mengeluarkan masyarakat miskin dari daftar updating.

Sebetulnya, data yang diperoleh oleh BPS bakal sesuai harapan, yakni data yang berkualitas. Namun, saat ini kunci apakah sebuah data berkualitas atau tidak itu terdapat pada responden. Sampai detik ini, BPS selalu mengumandangkan kepada responden untuk memberikan informasi yang jujur dan apa adanya. Bagaimana mungkin data BPS akan berkualitas apabila di dalam setiap kegiatan statistik yang didapat hanya keterangan palsu, informasi bohong, atau data "sampah" dari responden. Kasus demikian nampak terang saat berkaitan dengan kemiskinan, masyarakat masih menilai jika ada pendataan BPS, maka mereka akan mendapatkan bantuan. Padahal, BPS hanya mengumpulkan data saja, tidak berwenang menentukan apakah kelak digelontorkan bantuan atau tidak.

Selain ketidakpahaman masyarakat terhadap pentingnya data yang akurat, ada sebagian lagi yang belum tahu mengenai upaya BPS dalam melindungi data. Saban waktu, petugas BPS menyatakan bahwa Data Responden Dirahasiakan, namun tetap saja responden tak mau memberikan informasi yang jujur kepada petugas BPS. Sebagai lembaga negara dalam bidang statistik, BPS juga mempunyai payung hukum kuat terhadap proteksi data responden, misalnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik. Di dalamnya jelas tertuang bahwa data responden itu akan dirahasiakan. Buktinya, dalam semua publikasi BPS, tidak tercantum nama kepala rumah tangga atau data individu perusahaan. Data yang disajikan oleh BPS adalah data agregat dan itu wajib dilindungi oleh negara. Tidak hanya oleh BPS saja.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa data BPS itu akan akurat dan berkualitas jika dalam pelaksanaannya didukung oleh pemerintah pusat dan daerah. Lebih penting lagi, kualitas data sejatinya berada di tangan responden. Oleh karenanya, untuk mendapatkan data yang berkualitas, responden terkena sampel atau sensus BPS hendaknya memberikan informasi dan data yang berkualitas pula sehingga himpunan data BPS juga merupakan data berkualitas pula. Sebaliknya, bila datanya saja tidak berkualitas, lantas dengan dasar apa kita membangun negara ini?