Jumat, 27 Oktober 2017

BPS Lakukan SBH Pada 2018 Nanti, Apa Itu SBH dan Manfaatnya? Inilah Penjelasannya

Survei Biaya Hidup
Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu data Badan Pusat Statistik (BPS) yang strategis. Data IHK inilah yang menjadi salah satu acuan pemerintah dalam mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Sebagai salah satu data rutinan BPS, IHK mempunyai peran penting dalam memotret kondisi harga-harga di level konsumen setiap waktunya. Dari sana, kita dapat melihat pola dan perilaku konsumen dalam merespon adanya fluktuasi atau bahkan volatilitas harga yang mereka terima.

Tentu kita sering mendengar istilah inflasi bukan? Istilah ini banyak dipakai dalam pembahasan mengenai perekonomian makro, khususnya di Indonesia. Kalau inflasi naik berarti harga-harga barang pun naik, kalau inflasi terjadi pengangguran cenderung bertambah, dan kondisi lainnya yang sejenis. Padahal, sebenarnya kalau ngobrol soal inflasi, kita berbicara soal persentase perubahan IHK. Jadi, IHK merupakan bahan baku perhitungan angka inflasi atau kondisi sebaliknya yaitu deflasi.
Infografis Inflasi dan IHK September 2017, sumber: bps.go.id
Jika kita runut, inflasi atau deflasi dihitung berdasarkan persentase perubahan IHK, lantas data IHK didapatkan dari mana? Data IHK sendiri dikumpulkan oleh BPS dalam kegiatan statistik rutinnya, yaitu Survei Biaya Hidup (SBH). SBH pertama kali dilakukan oleh BPS sekitar tahun 1977/1978. SBH kemudian dilanjutkan secara rutin, yaitu di tahun 1988/1989, 1996, 2002, 2007 dan 2012. Hingga perhitungan inflasi bulan September dan Oktober hingga akhir tahun 2017, dasar perhitungannya masih menggunakan IHK 2012.

Kalau kita amati dengan saksama, IHK yang digunakan sebagai landasan menghitung inflasi sepertinya relatif usang sehingga memerlukan perbaruan tahun dasar perhitungan IHK. Tahun dasar IHK yang terlampau lama justru akan membuat nilai IHK telah bias terhadap kenyataannya di masyarakat. Terlebih dengan hadirnya teknologi dan sarana informasi, sedikit banyak mengubah pola dan perilaku konsumsi masyarakat di Indonesia. Kalau dulu, transaksi keuangan masih menggunakan uang giral, sekarang bergeser pada transaksi non-tunai atau via transfer ATM. Dulu banyak masyarakat yang harus merogoh sejumlah rupiah untuk menuju pasar dan berbelanja bahan kebutuhan pokoknya, sekarang transaksi pembelian belanjaan bisa dilakukan hanya dengan smartphone atau telepon pintar. Pun kalau dulu kita masih berlama-lama berantre untuk mendapatkan tiket perjalanan semisal dengan pesawat atau memesan akomodasi perjalanan, sekarang cukup dengan membuka jasa layanan berbasis online, semua itu menjadi semakin mudah. Inilah beberapa pergeseran pola dan perilaku konsumsi yang terjadi hingga saat ini. Utamanya disebabkan oleh hadirnya teknologi dengan fitur dan kontennya yang kian canggih.

Perkembangan teknologi dan informasi menjadi pangkal dari perubahan pendapatan masyarakat. Kalau sekitaran tahun 1990-an, kita masih menggunakan mekanisme mendirikan usaha secara manual, sekarang justru bisa berubah dan memperbesar peluang untung usaha karena berbasis online. Demikian halnya pola dan perilaku tarikan dan dorongan permintaan dan penawaran barang dan jasa di pasar. Perubahan tersebut begitu fundamental sehingga memotivasi produsen mampu menciptakan inovasi dan ekspansi produk berkualitas lengkap dengan aksesorisnya. Ujung dari keadaan inilah yang menjadi dasar BPS memperbarui IHK melalui SBH yang akan dilakukan pada tahun 2018 nanti. BPS memandang perlu karena impact dari perkembangan teknologi dan informasi berdampak pada berubahnya paket komoditas (commodity basket) serta diagram timbang hasil SBH tahun 2012. Kedua hal tersebut dinyakini tidak lagi relevan untuk menggambarkan keadaan saat ini secara tepat.

SBH tahun 2018 nanti setidaknya memiliki dua target, yaitu menghasilkan paket komoditas terbaru dan diagram timbang ter-update sebagai bahan kalkulasi IHK. Tak hanya itu, IHK yang nantinya didapatkan juga akan menjadi dasar (base) untuk perhitungan angka inflasi periode selanjutnya. Pelaksanaan dari SBH tahun 2018 dilakukan seperti biasanya, dengan unit observasi berupa sampel rumah tangga yang independen setiap triwulan melakukan self enumeration selama tahun 2018. Rumah tangga terpilih sampel nantinya akan mencatat pengeluaran konsumsi non-makanan setiap bulan, sedangkan untuk konsumsi makanan dicatat saban harinya selama seminggu pada bulan terakhir untuk masing-masing triwulan.

Sebagai survei yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, SBH tahun 2018 nantinya dilaksanakan di 90 kota dengan komposisi 34 ibukota provinsi dan 56 kabupaten/kota. Survei ini hanya dilakukan di daerah perkotaan (urban area) dengan sampel sebanyak 14.160 blok sensus (BS) dengan total sampel rumah tangga sebanyak 141.600 rumah tangga. Oleh karena begitu banyaknya sampel yang rumah tangga pada SBH 2018 nanti, responden terpilih setidaknya diharapkan ikut serta mendukung kelancaran survei ini. Sebab, data IHK tahun 2018 itulah yang nantinya digunakan untuk menghitung inflasi sebagai salah satu indikator makroekonomi Indonesia sekaligus menjadi pondasi menghitung inflasi pada tahun-tahun berikutnya.(*)