Selasa, 19 September 2017

Astaga! Ternyata Film G30S/PKI Mengandung Kejanggalan Seperti ini


Memori tentang Gerakan 30 September yang disinyalir kuat dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) ternyata muncul kembali. Padahal, memori itu dalam beberapa rezim sempat terkubur dalam, meski tersisa histori secara tekstual dalam buku-buku sejarah Indonesia.

Peristiwa pahit dan dilumuri suasana cekam 1965 tentu menunjukkan betapa peliknya mengupayakan perdamaian politik dan kemanan Indonesia saat itu. Namun, tiada angin pun hujan, histori kebiadaban melebihi krisis Rohingnya itu kini diembuskan kembali. Entah isu, entah kenyataan, banyak kalangan menyebutkan bahwa di era pemerintahan Joko Widodo ini, bibit-bibit komunisme yang mengafiliasikan dirinya pada PKI kembali bermunculan. Entah ini hanyalah manuver-manuver politik, entah memang fakta disertai data yang akurat, tiada orang pun yang mengetahui.

Beberapa hari lalu, berbagai media memberitakan soal kejadian pengepungan terhadap kegiatan seminar di gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Suasana semakin panas karena massa pengepung menyatakan bahwa di dalam gedung LBH telah berlangsung seminar PKI. Mengingat aroma PKI merupakan aroma yang memicu keamanan, aparat keamanan secara cepat melakukan pemantauan dan menangkapi sejumlah orang yang disinyalir telah melakukan tindakan anarkis.

Dari kasus tersebut, terdapat polarisasi massa, baik yang pro terhadap kegiatan seminar maupun yang kontra. Mapolda Metro Jaya padahal sudah menyatakan bahwa acara seminar PKI itu hanyalah isu belaka. Menurutnya, isu yang ada terus berkembanh, kadang-kadang di media sosial dan berupa hoax. Itu yang kemudian dijabarkan oleh orang-orang yang hanya menerima informasi sepihak.

Hal yang senada juga disebutkan oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Idham Aziz. Menurutnya, di dalam gedung LBH tidak ada kegiatan yang sifatnya seminar PKI. Ia berharap semua pihak tetap menenangkan diri sebab ia sendiri yang terus melakukan pemantauan acara tersebut (detik.com, 2017).

Demikian bahayanya sekelibat kondisi keamanan dan kenyamanan menjadi genting di Indonesia. Padahal, katalisatornya hanya berupa isu. Makanan isu ini bukanlah hal baru terjadi di negara ini, malah secara historis pun, peristiwa G30S/PKI 1965 pun banyak dipangkali oleh semerbaknya isu-isu regional yang berujung pada isu nasional.

Data historis juga jelas tertuang apik dan kronologis mengenai isu yang berkembang menjelang tragedi pembunuhan tujuh perwira tinggi 30 September 1965. Salah satunya yang diungkapkan dalam memoar kesaksian Dr. H. Soebandrio, seorang wakil perdana menteri I dan pernah menjadi menteri luar negeri Indonesia (ebook bisa Anda baca di sini). Meskipun kurang menyakinkan, tetapi kesaksian tersebut selaras dengan buku John Roosa yang berjudul "Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto" yang diterbitkan tahun 2008 dan diprakarsai serta diterjemahkan bersama Institut Sejarah Sosial Indonesia. Buku setebal 392 halaman itu memuat relatif detail mengenai permulaan situasi keamanan Indonesia hingga pasca pembantaian tujuh perwira dan berlanjut pada pembunuhan massal pasca G30S/PKI termasuk dalih-dalih apa yang digunakan dalam penangkapan masyarakat sipil yang diduga menjadi anggota PKI (ebooknya dapat Anda baca di sini).

Soal data berapa korban peristiwa G30S sendiri masih pro dan kontra. Ada beragam versi dan sejarah nasional pun tak menuliskannya secara pasti. Namun yang jelas, korban kebiadaban G30S sendiri termasuk dalam cerita di film G30S/PKI berjumlah tujuh orang. Sejarah sendiri mencatat titik gentingnya Gestapu adalah tanggal 30 September 1965, demikian halnya dalam film era Orde Baru. Tapi sejarah ternyata disengajakan lupa ingatan, bahwa pembantaian massal dan banyak memakan korban termasuk rakyat kecil terjadi pasca G30S itu sendiri. Katalisatornya sama, yakni isu keanggotaan PKI. Siapapun dia, entah pejabat entah rakyat sipil, kalau ada sangkut pautnya dengan PKI serta organisasi sayapnya, seperti Gerwani, maka tuduhan melakat abadi berujung hilangnya nyawa pun terjadi. Padahal, anomali penangkapan massal rakyat pengikut PKI banyak terjadi salah tangkap, kesaksian korban salah tangkap ini bisa kita baca dan resapi dalam kesaksian alumni tapol 1965/1966 (ebooknya bisa Anda baca di sini).

Rumitnya persoalan G30S/PKI justru mendesain kerangka pemikiran berbagai kalangan masyarakat. Terlebih saat ini masyarakat mulai lebih kritis menanggapi segala hal. Beberapa waktu lalu, dan hingga kini masih up to date adalah rencana TNI AD memutar kembali film berdurasi sekitar 3 jam 37 menit G30S/PKI produksi PPFN Jakarta (filmnya bisa Anda saksisakan di sini). Menanggapi hal ini, panglima TNI AD sendiri menyebutkan bahkan menonton film tersebut disarankan (detik.com, 2017). Kebijakan tersebut mungkin bagus, meski di satu sisi justru akan berdampak buruk bagi stabilitas masyarakat, lebih-lebih para generasi muda. Layak atau tak layak, menonton film G30S/PKI itu perlu untuk pengetahuan tentang sejarah, meski efek sampingnya justru bisa menjadi peletup-peletup isu yang sebenarnya tidak benar. Pun, bisa jadi kelak isu-isu itu berkembang ke atas kontestasi politik dan menjadi salah satu transportasi kekuasaan pada pemilu tahun 2019.

Dulu, anak seumuran bawang seringkali menonton film G30S, meski sekitaran tahun 1992 hingga rezim Orde Baru tumbang, frekuensi kebijakan wajib nonton sesekali membuat berbagai pihak merasa jenuh. Tak kuat menyaksikan manusia saling bunuh membunuh seperti itu. Rasanya sudah mulai jengah sekaligus jijik, ketika manusia tega menyileti kulit manusia bahkan memotong organ vital. Tontonan yang secara kontinu itu sedikit demi sedikit membuka kesadaran dan aspek kritis masyarakat bahwa apa yang ia saksikan pada layar lebar atau layar tabung tak lebih dari rekaan semata, sebab penggrendelan pers di era Orde Baru begitu ketat. Tembok-tembok universitas seolah merupakan telinga yang siap mendengar dan membedil siapapun yang militan terhadap pemerintah.

Ciuman anyir pun semerbak dalam film G30S/PKI itu. Wong filmnya saja setengah bisu, sepanjang alur dan settingnya kurang tersinkronisasi dengan halus sehingga menimbulkan tanda tanya tambahan, apa benar demikian?

Kesaksian Dr. Soebandrio dalam memoarnya juga menambah dugaan kuat bahwa film G30S/PKI mengandung banyak residu-residu sejarah termasuk upaya-upaya pemutarbalikan fakta dan data. Menurutnya, film G30S/PKI lebih banyak mengutamakan operasi pembunuhan oleh PKI menggunakan palu dan arit, padahal sebagai menlu Soekarno saat RRC memberikan bantuan sejumlah peralatan senjata untuk Indonesia, itu adalah senjata api, bukan palu dan arit. Soebandrio memberikan sinyalemen kuat bahwa data itu tak benar, sebab bila memang PKI merupakan organisasi yang seutuhnya merupakan Dewan Jenderal saat itu, pastinya kaum buruh dan petani PKI melakukan pembunuhan massal dengan senjata pemberian RRC. Namun di film, hanya simbol palu dan arit saja yang mencolok, misalnya pembantaian sejumlah jamaah ketika usai Sholat, para PKI membantai korban menggunakan palu dan arit. Soebandrio jelas memberikan kode bahwa PKI diejawantahkan secara simbolis saja dalam film, bukan pada kenyataannya.

Soebandrio juga mengkritik soal adanya Timor-Timur dalam peta yang digunakan dalam film itu. Hal senada juga dituturkan oleh sejarawan LIPI tentang adanya kesalahan peta dalam tayangan G30S/PKI.

Sejarawan LIPI juga mengkritisi soal deskripsi tokoh DN Aidit yang dalam film tersebut sebagai seorang perokok, kenyataan menurutnya, justru DN Aidit bukanlah seorang perokok, apalagi ruangan rapat bawah tanahnya penuh kepulan asap, ia menganggap penggambarannya tidak akurat. Untuk hal sesepele itu saja tidak akurat sehingga menimbulkan anggapan bahwa data saksi matanya juga tidak akurat. Lah..apalagi soal penghambaran utamanya?

Lebih lanjut, sejarawan LIPI juga menyarankan agar film G30S/PKI tidak dipertontonkan pada anak-anak. Alasannya karena di dalamnya banyak terdapat aksi kekerasan dan pembunuhan serta anggapan buruk tentang tertara nasional yang saat itu juga dikritisi oleh petinggi AURI, misalnya tentang keberadaan dan latar tempat dalam film di daerah Halim.

Mencokolkan kembali cerita di balik film G30S/PKI sangat sebenarnya memiliki dua sisi. Di satu sisi menimbulkan banyak tanya soal keakuratan dan kebenaran data dan fakta sejarah tentang kejadian itu sendiri, di sisi lain justru semakin menguatkan pihak kontra Soeharto, sebab di dalam tayangan film itu, Soeharto kok tidak masuk dalam salah satu target penangkapan oleh PKI yang katanya menunggangi militer Indonesia saat itu. Kemudian juga lebih pada dampak psikis para korban salah tangkap oleh pihak militer saat itu yang justru tak dimasukkan dalam film. Inilah mengapa, sampai sàat ini di Indonesia itu, sop buntut informasi masih menjadi bahan baku utama pemicu konflik, lebih-lebih dalam suasana jelang pemilihan penguasa, isu adalah bahan bahar utama, lalu agama menjadi bumbunya. Sedap bukan?. Itulah faktanya.