Rabu, 27 September 2017

Astaga! Indonesia Masih Belum Terbebas Korupsi, Ternyata Alasannya Begini

Susah lepas dari korupsi, dokpri.
"Manusia itu tidak akan berbuat buruk ketika ia mampu menemukan kehendak Tuhan di dalam kehendak dirinya"

Sengaja penulis mengutip perkataan Cak Nun di awal sebagai sebuah pengingat sekaligus kata nasihat agar tetap hati-hati dan waspada dalam berperilaku. Terlebih bila menyangkut kepentingan orang banyak yang dalam konteks negara kita sebut sebagai kepentingan rakyat.

Korupsi. Satu asupan "berat" kita sehari-hari. Belum juga kita membersihkan badan dan halaman rumah di pagi hari, berita korupsi sudah kita dengar, bahkan memekakkan telinga. Istilah ini begitu semerbak di tanah air yang katanya kaya raya ini. Sederetan penghianat negara ternyata semakin bangga menampakkan kebiadabannya di depan rakyat karena telah mengutil atau menjambret uang negara yang seharusnya dinikmati oleh rakyat.

Setiap periodenya, rakyat serasa dibohongi untuk mencarikan para calon pejabat negara melalui coblosannya. Meski di malam harinya, mereka yang terpilih menduduki kursi empuk dan punya kerjaan hasil coblosan itu mulai berkhianat sekaligus menyiapkan strategi halus untuk menipu dan mencuri.

Demikian banyaknya kasus korupsi di negara ini. Bisakah kita menghitungnya dengan jari berapa jumlah kasus korupsi yang menjerat sederetan koruptor itu? Bisakah kita mengira seberapa besar kerugian negara akibat ulah "Tikus Negara" yang melenyapkan uang negara secara tak senonoh itu? Soal data, begitu banyak sebetulnya yang menunjukkan numerik tentang kasus korupsi di Indonesia hingga saat ini. Laman situs cnnindonesia.com (2016) menyatakan bahwa berdasarkan data Mahkamah Agung (MA), setidaknya terdapat 453 kasus korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2016. ICW (2017) melalui situs merdeka.com juga menyatakan bahwa ada sebanyak 482 kasus korupsi yang terjadi sepanjang 2017 dan kasus tersebut belum tuntas. Secara historis, hasil kajian ilimiah ekonomi Universitas Gajah Mada (2016) melalui situs beritagar.id juga menyatakan bahwa selama periode 2001-2015, ada sebanyak 2.321 kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Jumlah kasusnya saja begitu fantastis, lantas bagaimana besar kerugian yang dialami oleh negara? tahun 2010, kerugian negara akibat korupsi diperkirakan mencapai Rp. 2,1 triliun, tahun 2013 sebanyak Rp. 7,4 triliun, dan tahun 2016 kerugiannya yang terlaporkan akibat korupsi adalah Rp. 3 triliun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak hanya menditeksi kasus korupsi hanya pada tingkat pemerintah pusat saja, tetapi selama tahun 2016, setidaknya terdapat 62 kasus korupsi yang terbukti menjerat sejumlah pemerintah tingkat desa dan negara mengalami kerugian hingga mencapai Rp. 18 miliar (merdeka.com, 2016).

Belum lagi soal korupsi E-KTP yang hingga kini masih diusut oleh KPK. Kasus korupsi berjamaah E-KTP ini tidak hanya merugikan negara secara materiil, tetapi secara administrasi dan psikis juga banyak merugikan rakyat kecil. Disinyalir ada sejumlah oknum politisi, pengusaha bahkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang "ikut bermain" di dalam korupsi berjamaah identitas rakyat ini.

Korupsi tampaknya tak selesai dan masih menjadi "hantu" bagi negara ini. Ingatan kita tentu masih segar soal kasus BLBI beberapa waktu lalu. Setidaknya negara dirundung kerugian hingga Rp. 138,4 triliun. Jumlah itu bahkan melebihi kerugian akibat bencana Tsunami Aceh di tahun 2004, yakni sebesar Rp. 42,7 triliun.

Seolah korupsi telah menjadi budaya birokrasi kita. Hasilnya jelas banyak memengaruhi stabilitas ekonomi, politik dan sosial di Indonesia. Mau bukti? Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016 saja mengalami penurunan, dari yang sebelumnya sebesar 72,82 menjadi 70,09 saja. Salah satu penyebab penurunan IDI tahun 2016 adalah kurangnya peran lembaga-lembaga demokrasi, khususnya di daerah. Birokasi negara ini nampaknya belum menunjukan "kedewasaan" dan masih carut-marut.

Akhirnya, korupsi tak hanya terjadi di level nasional, namun juga terjadi hingga level desa. Apalagi, pemerintah rezim ini memberikan Anggaran Dana Desa (ADD) yang besarnya menggiurkan. Selain memicu pesatnya pemekaran wilayah, kontrol terhadap aliran uang rakyat tersebut juga terancam terbengkalai. Belum lagi korupsi yang dilakukan oleh oknum birokrat setingkat kabupaten/kota atau provinsi.

KPK begitu gencarnya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa waktu ini. Setidaknya publik tahu mengenai pemberitaan 7 kepala daerah yang tersandung korupsi. Setelah OTT gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti beberapa waktu lalu, muncul lagi nama-nama koruptor yang berhasil diciduk oleh KPK dalam OTT-nya. Mulai dari Bupati Pamekasan Ahmad Syafi'i, Wali Kota Tegal Siti Masitha, Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Suryadi dan baru beberapa hari ini pemberitaan kasus korupsi juga menjerat Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

Tampak bahwa edukasi pemerintahan dan pendidikan anti-korupsi kepala daerah yang beberapa waktu lalu digulirkan oleh pemerintah tak sesuai harapan. Deretan nama-nama tersebut bukanlah manusia "kurang pandai" atau "manusia ceroboh", bukan. Deretan nama-nama itu adalah intelek semua, banyak pengalaman dan bahkan ada yang sudah menyabet gelar PhD. Pendidikan memang tak selamanya menjamin kepribadian manusia berjalan sesuai kehendak Tuhan. Terkadang manusia juga memberanikan diri untuk sengaja menerobos palang pintu aturan yang digariskan oleh Tuhan.

Selain pendidikan, tingkat pendapatan juga terlihat tidak berpengaruh sama sekali terhadap jumlah kasus korupsi di Indonesia. Kita bisa saksikan bahwa kebanyakan pelaku korupsi adalah mereka yang berpendapatan besar, bahkan sudah dapat dikatakan kaya. Sungguh lucu apabila ada selentingan pemerintah yang ingin menaikkan gaji profesional agar terhindar dari perbuatan korupsi ini. Sebab, korupsi adalah soal kesempatan dan soal pribadi setiap orang. Orang yang profesional sekalipun, apabila terdapat "kesempatan" boleh jadi ia bisa melakukan tindakan korupsi. Jangankan korupsi uang, mungkin ada dari kita yang terbiasa korupsi waktu.

Quo vadis negara Indonesia? Jika negaranya adalah sarang koruptor. KPK yang diejawantahkan sebagai "kucing" yang menangkapi "tikus" kini ada unsur kesengajaan digerogoti dari dalam dan diintervensi habis-habisan oleh Dewan. Beragam upaya dilakukan baik melalui hak angket hingga sekarang hendak digelontorkan hak meminta keterangan. Banyak kasus korupsi yang sengaja dikubur oleh sejarah bangsa ini, mereka tersimpan rapi hingga kini. Uniknya, bangsa Indonesia itu begitu sabar. Setiap hari mereka dimintai suara seraya diberi sekarung beras, namun di malam hari dicuri kembali dan mereka dengan renyahnya melontarkan senyuman kepada si pencuri itu di pagi harinya saat si pencuri meminta maaf atas kelakuannya. Bangga sekali jadi rakyat Indonesia.(*)