Kamis, 27 Juli 2017

Underground Economy Indonesia Masih Tinggi

Kehancuran suatu negara sebenarnya secara langsung dapat diketahui dengan melihat kondisi perekonomiannya. Kekuatan perekonomian Indonesia saat ini tengah mengalami tekanan dari berbagai arah, belum lagi tercampur aduk dengan unsur politis. Selama beberapa tahun, perjalanan perekonomian Indonesia masih saja bertumpu pada indikator perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi.

Indonesia masih mengikuti asas keterbandingan antar negara dengan indikator pertumbuhan ekonomi tadi. Meskipun, pada dasarnya para ekonom telah banyak berargumen bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini sudah tidak lagi mampu untuk dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan dan kebijakan pemerintah.

Namun, demikian lah adanya. Setelah pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat terperosok menyentuh minus 6 persen lebih saat krisis ekonomi multidimensi, kini angka tersebut secara monoton naik secara positif. Kisaran angka pertumbuhan ekonomi nasional hingga 2016, masih berada pada range 4 - 6 persen per tahunnya. Namun, tahukah bahwa sesungguhnya ukuran pertumbuhan ekonomi nasional tersebut masih belum mencakup aktivitas ekonomi yang bersifat residual?.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini masih belum memasukkan faktor residual ekonomi. Residual tersebut dikenal dengan sebutan Underground Economy (UE). Dalam pengertiannya, UE didefinisikan sebagai aktivitas ekonomi namun belum tercatat secara resmi secara institusional atau kelembagaan. UE merupakan aktivitas perekonomian yang meliputi kegiatan ekonomi yang terjadi di "bawah tanah" atau sebenarnya merupakan kegiatan resmi (legal), tetapi belum dilaporkan secara resmi. Yang lebih ekstrem lagi, UE dikatakan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan secara ilegal atau secara sembunyi-sembunyi.

Tentu kita telah mengetahui contoh riil tentang kegiatan yang bersifat ilegal atau sengaja dilakukan secara sembunyi-sembunyi tersebut. Beberapa di antaranya adalah bisnis online, bisnis prostitusi, bisnis judi online, bisnis jual-beli online, Korupsi, illegal logging, illegal mining, illegal fishing atau kegiatan yang legal namun belum dilaporkan untuk menghindari pungutan pajak. Tidak hanya itu, UE juga mencakup kegiatan ekonomi informal yang berukuran mikro yang notabene tingkat ketahanannya sangat kecil dan mempunyai movement yang besar.

Sekitar tahun 2000-an, beberapa analis ekonomi mengatakan bahwa share UE terhadap PDB Indonesia berkisar antara 30 - 40 persen per tahunnya. Besarnya share UE tersebut secara eksplisit berdampak pada beban kerugian pajak yang ditanggung negara dikalkulasi mencapai 200 triliuan rupiah lebih. Bila diasumsikan bahwa UE meningkat setiap tahunnya, maka dapat diperkirakan kerugian pajak yang tertanggung oleh negara bisa mencapai 600 triliuan di tahun 2016 ini.
Sebagai contoh riil saja, misalnya kita ambil bisnis prostitusi di daerah Kalijodo yang hingga awal tahun ini diperkirakan mempunyai omset 1 miliar per hari. Bila setahun secara kasarannya bisa mencapai 200 miliar hingga akhir tahun. Ini kalau misalkan PDRB DKI sekitar 10 triliun saja, maka share bisnis prostitusi di Kalijodo sudah mencapai 2 persen untuk setahun. Dengan perhitungan sederhana saja sudah dapat diperkirakan bahwa share UE terhadap PDB nasional masih sekitar 20 persenan.

UE merupakan residual perekonomian yang seharusnya sudah dapat dihitung secara kasar di dalam menyumbang kue perekonomian Indonesia. Itu saja baru bisnis prostitusi yang berskala kecil, belum lagi bila kita hitung share nilai Korupsi dan illegal logging yang hingga saat ini kejadiannya semakin mencuat dan nilainya begitu besar.

Tentunya, share UE secara riil bisa diperkirakan lebih dari 40 persen terhadap PDB nasional. Ini masih merupakan hambatan sekaligus sebagai tantangan besar indikator statistik perekonomian Indonesia. Dengan demikian, diperlukan peran dan kebijakan yang tepat dari pemerintah dengan menerapkan sebuah sistem yang mampu meneropong aktivitas UE ini untuk mengetahui sharenya setiap tahun serta untuk mempertajam analisis perekonomian nasional setiap tahunnya.