Jumat, 28 Juli 2017

Sulitnya Meneropong Underground Economy



Narboka Bisnis 'Bawah Tanah', sumber foto: http://www.acehterkini.com/2017/03/pemakai-narkoba-di-indonesia-tingkat-membahayakan.html/

Underground Economy (UE) dalam pengertiannya merupakan aktivitas perekonomian yang terjadi di “bawah tanah”. UE juga dipandang sebagai kegiatan ekonomi yang tidak tersorot oleh instansi yang disepakati mempunyai legalitas dalam mencatat aktivitas ekonomi. Tidak hanya meliputi aktivitas ekonomi yang dianggap legal, baik secara yuridis maupun secara konseptual, UE merupakan elemen perekonomian yang secara implisit menjadi residual pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Aktivitas yang ilegal memang sangat sulit untuk diidentifikasi, apalagi jika dikaitkan dengan kebijakan perpajakan. Masih banyak aktivitas ekonomi yang semestinya tercakup di dalam pencatatan resmi pemerintah yang luput dari kewajiban membayar pajak setiap tahunnya.

Beberapa catatan penting terkait UE ini memberikan sumbangsih besar dalam sejarah dan perjalanan perekonomian nasional. Pada tahun 2003, perkiraan UE yang dihitung oleh Chatib Basri mencapai 40 persen dari PDB nasional. Di tahun yang sama, Faisal Bari mengungkapkan bahwa besarnya UE Indonesia berkisar antara 30 persen  sampai 40 persen. UE tersebut diungkapkannya lebih banyak bersumber dari kegiatan ekonomi yang tidak membayar pajak, aktvitas korupsi dan aktivitas lain yang terjadi secara sembunyi-sembunyi. Tahun 2005, potensi UE yang berasal dari aktivitas illegal mining, illegal logging dan illegal fishing diperkirakan merugikan negara dari sisi pajak hingga menyentuh angka 263 triliun. Pada tahun 2010, UE Indonesia telah mencapai peringkat ke-77 dengan begitu maraknya aktivitas ekonomi “bawah tanah” ini. Hingga awal 2016, perkiraan kerugian pajak yang tertanggung oleh negara akibat adanya UE diperkirakan mencapai 600 triliun lebih.

Begitu besarnya dampak adanya residual perekonomian ini, namun masih belum tercakup dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), khususnya di wilayah Mauluku Utara. Selama ini, yang masih dapat diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) hanya angka PDRB saja. Belum mencakup aktivitas UE. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tahun 2014 saja yang sebesar 5,49 persen juga masih belum sepenuhnya mencakup aktivitas ekonomi “bawah tanah”. Termasuk pula pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Utara yang berkisar pada angka 6 persen selama 2010 hingga 2014. Angka pertumbuhan ekonomi tersebut masih belum terkoreksi dengan pertumbuhan ekonomi yang diciptakan oleh sektor-sektor ilegal, tercatat dan tidak dilaporkan. Dengan demikian, apabila volume dan variasi aktivitas UE ini diasumsikan semakin meningkat setiap tahunnya, maka setidaknya terdapat beberapa beberapa dampak yang kurang baik terhadap perekonomian yang notabene bakal menjadi bahan baku pengambilan kebijakan.

Pertama, beberapa angka statistik tentu tidak akurat, seperti angka pengangguran, angka pendapatan dan angka konsumsi atau pengeluaran. Aktivitas yang tidak tercatat secara berkala dan secara resmi, tentu akan menjadikan angka statistik underestimate. Maraknya aktivitas perekonomian yang berbasis online dalam konteks ini juga menjadikan aktivitas perekonomian tidak dapat dilihat secara kasat mata, sehingga secara hukum dan definitif tempat dan seluk-beluknya tidak dapat diketahui dan dicatat. Tidak hanya mengenai jumlah tenaga kerja yang mengurus bisnis online tersebut, hingga pendapatan dan angka konsumsinya pun tidak dapat ditelusuri dengan pasti. Belum lagi ditambah dengan masih maraknya aktivitas ilegal yang tersebar di wilayah Maluku Utara, di antaranya bisnis minuman beralkohol tinggi, usaha prostitusi terselubung yang kemungkinan omset per tahunnya bisa mencapai 2 sampai 3 persen PDRB, bisnis Narkoba yang masih terbungkus secara rapi, dan aktivitas legal lain yang belum tercatat.

Seluruhnya terdapat aktivitas ekonomi, mulai dari menimbulkan permintaan tenaga kerja, menimbulkan penawaran dan permintaan atau omset, hingga termasuk pendapatan oleh pelaku usaha dan tenaga kerja.

Kedua, karena pencatatan mengenai aktivitas ekonomi sangat berkaitan dengan kebijakan pajak, maka dapat diperkirakan akan terjadi perpindahan besar-besaran dari tenaga kerja yang berkecimpung di sektor ekonomi resmi ke sektor informal atau tidak resmi.

Dampak ketiga-nya merupakan efek multiplier dari dampak kedua. Apabila terjadi movement jumlah pekerja dari sektor resmi ke sektor informal, maka yang terjadi adalah turunnya penerimaan pajak secara implisit dan berhilir kepada turunnya pendapatan suatu daerah. Penuruan penerimaan pajak tersebut tentu sedikit banyak menjadi faktor koreksi besarnya PDRB dan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di wilayah Maluku Utara.  Beberapa dampak tersebut setidaknya menunjukkan sulitnya menciptakan PDRB hijau yang terkoreksi oleh UE. Dengan demikian, peranan pemerintah daerah wilayah Maluku Utara, terutama dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas perekonomian UE, terutama sektor informal, sektor ilegal dan sektor formal yang belum dilaporkan.

Tulisan ini dipublikasikan di Koran Malut Post