Kamis, 27 Juli 2017

Retorika Wajib Belajar 12 Tahun

Pendidikan tak ubahnya menjadi perhatian kita. Tuntutan zaman yang serba modern secara langsung mendorong kesadaran kita pada bidang pendidikan. Ya iya lah, tanpa pendidikan, bagaimana bisa negara kita dapat bersaing dengan negara lain?.

Pendidikan yang berlaku di Indonesia makin maju. Terlebih setelah "ketok palu" nya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang wajib belajar 9 tahun. Beragam sistem sudah diujicobakan dan dilaksanakan. Meski kita amati sendiri, usia kebijakan pendidikan masih berumur pendek. Ganti menteri pendidikan, ganti pula kurikulum dan segala perangkatnya. Entahlah. Eh tapi benar memang, menyoal pendidikan memang tiada jenuhnya. Misalnya kita mau sedikit "menagih" janji Nawacita soal target wajib belajar 12 tahun.

"Wah, kalau begitu setiap orang minimal harus mencapai sekolah menengah atas atau sederajat, dong?"
Iya, benar sekali. Kendati demikian, kalau berbicara dengan bekal data, banyak kalangan menilai bahwa wajib belajar 12 tahun itu hanya retorika belaka.
"Haaa...masak?"

Lho, nggak percaya? Coba kita cek datanya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) Indonesia tahun 2016 lalu saja untuk rentang umur 13-15 tahun sebesar 94,79 persen. Sedangkan APS untuk rentang umur 16-18 tahun adalah sebesar 70,68 persen.
Kondisi tersebut mengartikan bahwa, pada jenjang SMP sederajat saja, ternyata masih terdapat sebanyak 5,21 persen penduduk yang tidak sekolah SMP sederajat atau putus sekolah setelah tamat SD sederajat.

Selain kondisi itu, ada sebanyak 29,32 persen penduduk yang tidak mengenyam pendidikan SMA sederajat. Atau banyak siswa yang putus sekolah setelah menamatkan jenjang pendidikan SMP sederajat.

Kenyataan ini sungguh di luar harapan sekaligus tantangan komitmen Nawacita. Tak hanya itu, angka tersebut secara langsung juga menunjukkan betapa masih tingginya angka putus sekolah di Indonesia.
Mungkin keadaan tersebut ada pemicunya. Hasil kajian Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan bahwa ada permasalahan soal implementasi anggaran pemerintah di bidang pendidikan. Anggaran yang semestinya dalam APBD adalah 20%, nyatanya tak sepenuhnya diikuti oleh daerah. Setidaknya terdapat 20 sampel daerah yang diteliti oleh JPPI ini. Hasilnya? Semua daerah yang diteliti sama sekali tak menganggarkan sebesar 20%.

Pun dalam wujudnya Dana Operasional Sekolah (BOS), jika dikaitkan dengan APS tadi, sepertinya kemudahan biaya pendidikan melalui BOS masih tidak signifikan, dan ada pretensi kekurangseriusan pemerintah, utamanya untuk jenjang SMA sederajat. Ini perlu, mengingat komitmen wajib belajar 12 tahun adalah janji yang maksimal dapat dibuktikan dalam 5 tahun.

Persoalan mengenai BOS memang pelik. Meski telah digelontorkan dana oleh pemerintah pusat, ternyata berbagai daerah masih memberlakukan pungutan SPP. Kenyataan ini sontak ditampik oleh mendikbud meski dengan alasan yang sedikit "menggelitik".

Menurutnya, soal pungutan lain seperti SPP, itu tergantung kebijakan daerah masing-masing.  BOS di satu sisi berpotensi besar meningkatkan minat penduduk untuk menempuh pendidikan SMA sederajat, namun di satu sisi justru membuat kita berpikir ulang.

"Katanya SMA gratisan, Pak...tapi kok masih ada SPP dan iuran lainnya? Apanya yang gratis?"

Kebijakan daerah memantik kebijakan pusat yang ingin mengratiskan. Jadinya impas, hehe...maklum lah, sebagai rakyat tentu kita harus paham dengan Jer Basuki Mawa Bea, kalau ingin pandai ya berbekal biaya.

Jadi, soal apakah kebijakan wajib belajar 12 tahun itu memang "masih" retorika, sebenarnya ya tidak bisa disimpulkan sekarang. Sebab, pemerintahan masih berjalan, mungkin tahun 2018, hehe... Penuh harap sih ke depan pemerintah akan mampu melaksanakannya.(*)

Keterangan: data APS hanya mencakup sekolah formal, tidak mencakup sekolah informal