Kamis, 27 Juli 2017

Pencabutan Subsidi Listrik Tak Naikkan Kemiskinan?

Perhelatan opini publik soal kebijakan pencabutan subsidi listrik 900 VA semakin menarik. Pasalnya, selain ada pihak yang kontraproduktif terhadap kebijakan itu, ada pula yang pro dengan beberapa argumennya. Ya, meski banyak kejanggalan-kejanggalan logika yang digunakan.

Kita ketahui bersama bahwa listrik masuk sebagai kebutuhan vital sehari-hari. Sebagai komoditas yang dimonopoli satu penjual "atas nama" negara, listrik mau tak mau menjadi komoditas "mewah". Inelastisitasnya yang sempurna menyebabkan ketidakperdayaan masyarakat untuk tak membelinya.
Makin bertambahnya populasi penduduk, makin meningkat pula permintaan terhadap listrik.

Interaksi tersebut juga mengakibatkan peningkatan konsumsi kelistrikan nasional setiap tahunnya.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagai lembaga yang konsen terhadap seluk beluk permasalahan konsumen ikut menanggapi dampak yang akan timbul akibat kebijakan pemerintah tersebut. Sebagai satu lembaga pembantu konsumen mendapatkan hak dan kewajibannya, YLKI merasa perlu untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai maksud pemerintah mencabut subsidi listrik 900 VA yang pelanggannya sekitar 17,18 persen tipe pasca bayar.

Namun ada keanehan logika sekaligus data yang digunakan oleh YLKI untuk memahamkan masyarakat. Menurut YLKI, kebijakan pencabutan subsidi listrik 900 VA sudah tepat. Sebab, kenaikannya hanya pada konsumen listrik 900 VA saja. Selain itu, yang paling mencengangkan adalah pernyataan YLKI bahwa kenaikan TDL sebagai dampak pencabutan subsidi listrik tersebut tidak akan memiskinkan konsumen atau pelanggan. Mereka beralasan bahwa justru faktor pemicu kemiskinan adalah rokok (Kumparan, 2017).

Kalau kita pikir, logika macam apa ya yang digunakan?. Tidak berdasar dan besar terdapat pretensi gagal melakukan pemantauan terhadap angka statistik mungkin.

Pada akhir Mei lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis angka inflasi bulanan. Besar inflasi bulan Mei tercatat sebesar 0,39 persen. Penyumbang inflasi bulan Mei 2017, urutan pertama dishare oleh bahan makanan sebesar 0,17 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan gas sebesar 0,09 persen dan ketiga terbesar baru makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,06 persen.
Berdasarkan besar komoditas penyumbang inflasi tersebut saja sudah jelas. Tak bisa kita katakan bahwa kenaikan listrik tak menambah kemiskinan. Justru komoditas yang bebas diintervensi pemerintah itulah yang lebih mudah menyebabkan inflasi.

Meski di satu sisi, pemerintah menginginkan kita berhemat listrik, tapi di satu sisi berdampak menambah kemiskinan. Tak dapat dipungkiri bila TDL naik, biaya hidup akan naik yang artinya mengurangi daya beli masyarakat terhadap listrik.

Jika kebijakan pemerintah tak dilakukan secara hati-hati dan pengawasan ketat, tentu tak menjamin akan mencapai keadilan yang diimpikan. Mengurangi kemiskinan dengan menciptakan kemiskinan yang lain. Seperti galih lubang tutup lubang saja kan?.

YLKI berdalih rokok dan rokok lah yang menyebabkan kemiskinan. Padahal, mbok ya diamati dulu, kapan dan bagaimana rokok menjadi penentu kenaikan angka kemiskinan. Kita pahami bahwasannya yang hingga kini terancam kemiskinan adalah mereka yang tepat berada atau di sekitar garis kemiskinan. Apabila inflasi suatu saat meningkat, garis kemiskinan akan naik yang berakibat mereka yang tadinya tepat berada atau di atas sedikit dari garis kemiskinan masuk dan sekaligus menambah jumlah masyarakat miskin

Kalaupun dikatakan oleh YLKI bahwa rokoklah yang menyebabkan miskin. Wah, perlu dibedah lebih jauh soal jumlah penduduk yang merokok aktif. Pun, mereka semestinya juga menyediakan data penduduk yang merokok aktif dan menjadi pelanggan listrik 900 VA. Beberapa data seperti inilah yang bila ada akan menguatkan opini mereka.

Hemat listrik, negara dinilai mampu menghemat anggaran hingga 24 miliar per tahunnya. Dan dana sebesar itu katanya sih untuk membangun pembangkit-pembangkit listrik di daerah terpencil, khususnya wilayah timur Indonesia.

Pemikiran semacam ini memang positivism paradigm jangka panjang pemerintah yang tentunya perlu untuk dikawal. Yang penting satu hal, bahwa pemerintah sudah seharusnya mendesain perencanaan mendalam sebelum membuat sebuah kebijakan. Sebab ini menyangkut hajat hidup banyak orang dan termaktub dalam Undang-Undang 1945 pasal 33. Kejahatan terbesar manusia adalah jika kebijakannya mengorbankan kehidupan sesamanya.(*)