Kamis, 27 Juli 2017

Mengukur Kemiskinan Itu Impossible, Tapi...


Potret Penduduk Miskin, sumber:http://povertyinindonesia.blogspot.co.id/?m=1

Polemik yang disajikan media soal kemiskinan itu bukanlah hal baru. Ia sudah lama terjadi dan berulang. Untuk kesekian kalinya, baru-baru ini muncul artikel berjudul 'miring' soal garis kemiskinan. Tak hanya itu, beberapa waktu lalu media juga memberitakan angka kemikinan dan rasio Gini dengan pemaknaan yang tak tepat.

Definisi miskin memang begitu kompleks. Miskin bisa ditinjau dari beragam sudut pandang dan pada konteks mana ia dimaknai. Tak cukup dengan melihat secara kasat mata. Dalam konteks ekonomi, seseorang dikatakan miskin apabila ia tak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu terbagi menjadi dua pula, yakni makanan dan nonmakanan. Dari aspek sosial, orang dikatakan miskin juga didefinisikan lain lagi, tak hanya melalui ukuran numerik saja, tetapi juga ukuran nonnumerik. Kalaupun seseorang dapat makan setiap hari dengan besaran uang tertentu, lantas apakah ada kekhawatiran dalam dirinya bahwa besok dan lusa tak dapat makan. Sudut pandang sosial lebih kepada rasa, dan itu menambah definisi miskin lebih rumit lagi. Miskin juga menyangkut rasa cukup dan rasa keterjangkauan.

Seseorang bisa saja mengaku kaya, padahal ia merasakan adanya keterancaman di masa depan soal kebutuhan dasarnya. Seseorang bisa saja mengaku miskin, tapi ternyata ia merasa tak khawatir besok dan lusa dapat makan atau tidak.

Dari berbagai sudut pandang ini kemudian disatukan dan disederhanakan. Statistik mengambil peran dalam proses mengukur kemiskinan ini. Pengukuran kemiskinan nasional hingga kini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS mengukur kemiskinan itu juga punya dasar yang kuat disertai payung hukum yang jelas berupa Undang-Undang tentang Statistik. Sebagai badan yang resmi sebagai pengumpul data, BPS juga tak seenaknya lho mengukur jumlah penduduk miskin. BPS mengadopsi rambu-rambu internasional. Termasuk di dalamnya, metode pengukuran kemiskinan telah dimodernisasi sesuai visi dan misi Sustainable Development Goal's (SDG's). Dalam pelaksanaannya, BPS pun menyadari kelemahan time reference yang digunakan.

Sekarang, siapa di antara kita yang masih ingat apa saja yang kita makan dan kita minum seminggu yang lalu? Siapa yang ingat secara lengkap pengeluaran apa saja selama sebulan terakhir dan setahun terakhir?

Inilah yang berusaha 'ditangkap' oleh BPS untuk menentukan berapa sih nilai pengeluaran minimum makanan dan nonmakanan seseorang. Itu pun juga lebih detail, BPS mengkonversi kebutuhan makanan setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Makanan dan nonmakanan yang dicakup pun tak hanya yang berasal dari pembelian saja lho, tapi juga dari pemberian atau produksi sendiri.
Namun kembali lagi ke pertanyaan tadi, siapa yang betul-betul ingat secara lengkap apa yang ia konsumsi seminggu yang lalu, sebulan bahkan setahun yang lalu? Inilah yang menunjukkan bahwa mengukur kemiskinan itu impossible. Tapi, metode inilah yang hingga kini masih recommended digunakan. Masih belum ada metode lain yang lebih kuat mengcapture kemiskinan.

Kendati demikian, setidaknya pengukuran secara statistik diharapkan mampu mendekati definisi kemiskinan itu. Teknik wawancara dan format kuesioner untuk menggalih informasi pengeluaran rumah tangga juga demikian kompleks. Tak dapat dipungkiri pula bahwa jawaban responden terpilih sampel justru membuat bias pengukuran. Itu sudah risiko sampel. Zaman sebegitu modern, masih ada lho responden yang 'mengaku' miskin, ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengukur kemiskinan. Bagaimana mungkin ukuran kemiskinan menjadi tepat kalau responden yang terpilih sampel memberikan informasi yang tidak benar kepada petugas BPS.

Pendekatan yang digunakan oleh BPS pun juga dari sisi pengeluaran, mengapa? Kita lebih terbuka soal pengeluaran. Kita lebih mudah menjawab,"saya kemarin makan gorengan" daripada menjawab,"penghasilan saya sebesar ini buat jatah makan gorengan."

Orang ditanya pendapatan biasanya dikecil-kecilkan. Padahal, pengeluarannya sangat besar. Kalau dihitung malah minus, ditutupi oleh utang. Adapula karakter orang yang justru marah jika ia ditanyai pendapatannya berapa. Sebab, pendapatan adalah hal yang sensitif karena ia adalah indikator isi dalam dompetnya.

Untuk menghindari hal itulah, BPS lebih memilih mendekati pendapatan dari pengeluarannya. Inilah selemah-lemahnya mengukur kemiskinan. Inilah metode paling relevan untuk saat ini, terlebih kultur sosial masyarakat masih memelihara budaya rahasia, privasi, atau pribadi. Mengukur kemiskinan sekali lagi merupakan mission impossible, tapi setidaknya pendekatan pengeluaran BPS paling possible dilakukan.(*)