Kamis, 27 Juli 2017

Menakar Infrastrukturisasi Tol Indonesia



Pembangunan infrastruktur terus bergulir. Setiap tahun anggaran digelontorkan untuk membangun dan membangun. Pemerintah setiap rezimnya memang punya skala prioritas tersendiri dalam mengeksekusi pembangunan.

Berita soal pembangunan jalan tol baru-baru ini menjadi topik hangat di muka publik. Mengingat pula, budaya mudik sudah dimulai. Cuti nasional kurang dua pekan lagi. Pemerintah nampaknya cukup serius melakukan percepatan pembangunan jalan nasional termasuk tol.

Pemberitaan potret hasil percepatan pembangunan jalan jelang mudik memang jadi "gosip nasional". Pasalnya, bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, baru kali ini ada sosok pemerintahan yang cekatan dalam menyediakan fasilitas publik. Entah itu cuma pencitraan entah memang benar nyatanya.

Indikasi kasaran soal bagaimana Indonesia ini membangun adalah banyaknya jalan baru, tol dan bangunan baru. Estimasi bagaimana perekonomian suatu negara tumbuh pun, juga dilihat berdasarkan fenomena tersebut. Tentu lucu, bila kita menyatakan perekonomian tumbuh, tapi pusat-pusat ekonomi baru serta potensi-potensi baru sama sekali tak terlihat. Bagaimana mungkin kita berkata, "Eh ekonomi kita tumbuh 7% lho..." Tapi di sekitar kita banyak bangunan roboh, jalan rusak dan berkubang.

Perlu kita tahu bahwa perjalanan pembangunan infrastruktur Indonesia mulai pesat sejak tahun 1973. Di mana pada waktu itu, presiden Soeharto telah gencar membangun jalan tol di Indonesia. Hingga akhir rezim sekitar 1998, ia tercatat telah membangun jalan tol sepanjang 490 km. Di akhir masa ia menjabat itu pula, kondisi utang Indonesia adalah sebesar US$ 68,7 miliar. Rasio utang terhadap PDB pun lumayan besar, yakni 57,7 persen.

Beralih ke zamannya BJ Habibie dan Gus Dur. Karena usia pemerintahannya terlalu singkat, sekitar dua sampai tiga tahun, sebenarnya belum relevan bila dibandingkan rezim Soeharto yang lumayan lama. Pada masa Habibie, panjang jalan tol yang berhasil ia rampungkan adalah sepanjang 7,2 km selama dua tahun. Terlebih dengan stabilitas politik dan ekonomi nasional yang saat itu tak stabil menjadikan utang negara pun membengkak jadi US$ 132,2 miliar dan rasio utang terhadap PDB sebesar 85,4 persen.

Kondisi yang relatif sama dialami Indonesia selama Gus Dur memerintah. Nilai utang Indonesia makin membubung hingga menyentuh Rp. 1.232,8 triliun, meski bila mengacu pada nominasi dolar tampak turun menjadi US$ 129,3 miliar. Hal tersebut terlihat dari beban negara terhadap PDB. Rasio utang saat itu bertambah menjadi 88,7 persen. Pembangunan jalan tol di Indonesia semasa Gus Dur hanya mencapai 5,5 km saja. Kendati demikian, di akhir pencopotan jabatannya oleh MPR, rasio utang negara terhadap PDB relatif menurun menjadi 77,2 persen.

Setelah Gus Dur, pembangunan infrastruktur Indonesia juga terus dilanjutkan. Yaitu oleh Megawati Soekarno Putri. Tercatat panjangnya jalan tol yang berhasil dibangun selama Mega relatif signifikan dibandingkan dua rezim berusia pendek sebelumnya, yakni sepanjang 34 km. Meski demikian beban utang negara oleh beliau nampaknya mulai diminimalisir pelan namun pasti. Dari besaran rasio utang terhadap PDB tahun 2002 sebesar 67,2 persen, menjadi 56,5 persen di akhir masa jabatannya. Bila diamati, setiap tahunnya terjadi pembangunan jalan tol sekitar 10 km saja.

Estafet pembangunan infrastuktur jalan tol selanjutnya diemban oleh SBY. Dengan visi dan misi pemerintahan yang berbeda dari rezim sebelumnya, SBY dinilai merupakan presiden dengan usia pemerintahannya yang lumayan lama. Dua periode pemilu berhasil beliau menangkan secara telak. Selama 10 tahun memerintah, SBY mampu merealisasikan pembangunan jalan tol Indonesia mencapai 212 km. Utang negara pun juga nampak terus ditekan sedemikian rupa sehingga sampai di akhir ia memerintah, rasio utang negara terhadap PDB tersisa 24,7 persen dan besaran utang sebesar US$ 209,7 miliar. Kenyataan ini memberikan informasi kepada kita bahwa terdapat keberhasilan pembangunan jalan tol sepanjang 21,2 km per tahun di masa SBY. Dua kali potensi pembangunan dibandingkan rezim sebelumnya.

Nah, yang sedikit "nyleneh" adalah pembangunan infrastruktur pada pemerintahan Jokowi kali ini. Dengan memandang potret jalan tol yang demikian besar dan berhasil dilakukan di beberapa wilayah Indonesia, publik dibuat sedikit bertanya-tanya. Apa benar demikian?. Ataukah potret foto jalan tol yang viral cuma sebatas pencitraan atau replika semata?. Berdasarkan data dari detik_com (2017) dan instragram @otaksehat(2017), pemerintahan Jokowi berhasil membangun jalan tol nasional di beberapa wilayah Indonesia dengan total panjang mencapai 568 km. Itu pun dilakukan selama 2014 - 2017 berjalan semenjak beliau dilantik menjadi presiden RI ke-7. Soal utang negara sih memang kalah telak dibandingkan pemerintahan Soekarno yang hanya US$ 6,3 miliar. Utang negara sampai saat ini adalah sebesar US$ 258,04 miliar dengan rasio utang terhadap PDB sebesat 27,5.

Kalau diamati sih, negara ini selama hidupnya tak pernah lepas dari utang, hehe...jangankan negara, kita yang sehari-harinya butuh sayur, ikan dan nasi saja juga punya utang, minimal pernah punya utang kepada orang lain. Menurut menkeu, Sri Mulyani (2017) sih, rasio sebesar 27,5 persen itu masih well alias baik-baik saja. Tentu beliau punya pandangan tersendiri tentang pembangunan banyak dengan utang banyak. Pun, beliau juga menampik bahwa meski utang banyak, toh rasio utang Indonesia terhadap PDBnya sendiri masih relatif lebih baik dibandingkan dengan negara lainnya. Jepang saja saat ini sudah tembus 250 persen. Sama halnya Amerika yang sedang dalam kondisi ketidakpastian politik dan ekonominya, rasio utangnya terhadap PDB sebesar 108 persen.

Lagi dan lagi, kita harus jeli melihat pembangunan pesat dengan kondisi kekuatan finansial negara ini. Sederhananya, ada pandangan bahwa dengan kebiasaan kita mampu melunasi utang kepada orang lain, maka secara tak langsung menanamkan trust kepadanya sebagai pemberi utang. Yang penting isi dompet kita masih ada uang meski sedikit, dan bersamaan dengan itu, kita memenuhi kebutuhan sehari-hari kita.

Konsep pembangunan banyak dengan banyak utang sepertinya juga demikian. Potensi finansial negara yang terjamin pastinya memberikan trust negara pemberi utang untuk senantiasa menolong jikalau keuangan lagi seret. Toh, mereka percaya kepada Indonesia bahwa Indonesia pasti melunasinya. Kalaupun tak mampu melunasinya, surat berharga milik negaralah jaminannya. Selesai kan? Hehe...(*)

Sumber data: instagram @otaksehat, liputan6_com, harianindo_com