Kamis, 27 Juli 2017

IPM Tinggi, Betulkah Pendidikan Membaik?


Sekolah Tanpa Meja dan Kursi, sumber foto: https://www.bantuanhukum.or.id/web/tag/sekolah/

Pendidikan merupakan salah satu instrumen memutuskan jaring-jaring kemiskinan. Pendidikan menjadi tool tangguh pada waktu kondisi masyarakat mengalami keterpurukan ekonomi, konflik sosial, hingga stagnansi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Di Indonesia sendiri, pendidikan merupakan salah satu aspek utama pemerintah pusat hingga daerah untuk memberantas kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan ekonomi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan bergulirnya kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan Presiden Joko Widodo. IPM Indonesia per 2016 telah mencapai 70,18 dan ini menunjukkan bahwa hasil pembangunan infrastruktur sedikit banyak telah dirasakan oleh masyarakat Indonesia. IPM memang didefinisikan sebagai indikator output pembangunan dan menjelaskan bagaimana masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan sebagai penunjang pendapatan ekonomi, kesehatan dan pendidikan serta aspek lainnya. Angka 70,18 ini sudah tentu menunjukkan besarnya manfaat yang didapatkan oleh masyarakat secara menyeluruh, terutama di bidang pendidikan.

Telah kita ketahui bersama, bahwa yang ternyata masih bermasalah di Indonesia ini adalah aspek pendidikan. Hari Pendidikan Nasional yang biasa diselenggarakan setiap tahunnya relatif tak mampu memberi kesadaran kepada seluruh komponen bangsa intens terhadap pendidikan. Bila kita perhatikan, sedemikian banyaknnya anak-anak yang terlantar, dieksploitasi bahkan diperdagangkan. Pendidikan dinilai belum mampu memberikan pemahaman kepada siswa, terutama nilai-nilai dasar di dalam melaksanakan perannya sebagai suatu bangsa dan bernegara. Buktinya? Tak sedikit kita dengar perihal kejadian pemuda-pemuda Indonesia yang notabene memiliki kecerdasan dan keahlian justru memilih untuk melakukan tindakan makar kepada negara ini.

Pendidikan Indonesia juga dinilai gagal dalam melakukan peran dan fungsinya mendewasakan para pemangku kebijakan publik di negara ini. Sebagai bukti nyatanya, betapa sering kita amati tontonan para wakil-wakil rakyat yang bertikai, adu mulut, bahkan saling adu pukul di layar kaca teve. Ini menunjukkan bahwa pendidikan sekolah merupakan formalitas untuk mencapai suatu kedudukan dalam negara, tak bernilai signifikan terhadap moralnya setelah menduduki suatu jabatan tertentu. Pun, kegagalan pendidikan seperti demikian menunjukkan bahwa parangkat negara ini masih tak serius dalam memahami dan mengimplementasikan Nawa Cita dan jargon Revolusi Mental Presiden Joko Widodo sendiri. Ini merupakan sebuah kepincangan, bahwa pemerintah sendiri tak dapat mengaplikasikan pendidikan moral dan Pancasila yang pada kurikulum dulu diajarkan saat mereka masih sekolah.

Bila terdapat persoalan pendidikan, maka begitu besar memberikan dampak multiplier terhadap sendi-sendi kehidupan. Memang diakui, bahwa hingga saat ini pemerintah masih berfokus pada pembangunan infrastruktur. Bukan pada bagaimana melakukan peningkatan kualitas tenaga pendidik serta perbaikan kurikulum yang baku serta tepat sasaran. Sebagai contoh di Maluku Utara saja, hasil survei nasional terhadap guru menempatkan kualitas tenaga pendidik (guru) di Maluku Utara masih tertinggal atau sangat rendah. SDM sudah tersedia, seharusnya tinggal memoles saja sedemikian rupa sehingga kualitas guru semakin baik. Namun kenyataannya, nasib guru mengalami stagnan, setelah sertifikasi, sudah, selesai. Tak ada kualifikasi serta pelatihan yang khusus diperuntukkan, terutama bagi tenaga pendidik di daerah pelosok dan perbatasan.

Kondisi pendidikan Indonesia, meskipun kenyataannya IPM tinggi, tidak menjamin adanya kausalitas linier antara keduanya. IPM yang tinggi hanya menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah menikmati hasil dari pembangunan. Kendati demikian, pertanyaan yang muncul selanjutnya justru siapa yang menikmati pembangunan itu? dan dimanakah masyarakat yang menikmati hasil pembangunan itu?.

Kedua hal ini tentu perlu jawaban, dan jelas soal siapa yang menikmati dengan naiknya IPM 70,18 itu adalah masyarakat menengah ke atas. Masih ditemukannya beberapa kebijakan pemerintah yang salah sasaran di daerah menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam membangun regulasi serta pengawasan terhadap eksekusi kebijakan itu sendiri. Distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) di beberapa daerah masih belum merata, termasuk pula Kartu Indonesia Sehat (KIS) juga tak banyak masyarakat yang mendapatkannya.

Kemudian, dimanakah masyarakat yang menikmati hasil pembangunan. Sudah barang tentu, ketidakmerataan pembangunan menyebabkan proporsi masyarakat di daerah perkotaan merupakan pihak yang mayoritas menikmati hasil pembangunan pemerintah itu. Hal ini sudah sepatutnya menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Kualitas suatu bangsa dilihat dari seberapa besar kualitas pendidikannya. Dan kualitas pendidikan itu harus ditopang oleh beberapa hal, yaitu bangunan infrastruktur yang memadai serta layak pakai, tenaga pendidik yang berkualitas serta memiliki kemampuan teknis atau aplikasi, dan jangan lupa, pemerintah juga perlu menata ulang secara sungguh-sungguh soal kurikulum pendidikan itu sendiri.(*)