Kamis, 27 Juli 2017

Deindustrialisasi Kian Memiriskan

Industri manufaktur merupakan salah satu tombak perbaikan ekonomi Indonesia. Selain terus mengalami pertumbuhan tiap tahunnya, share lapangan usaha ini terhadap kue ekonomi nasional beberapa tahun terakhir juga nampak besar.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2016 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 2016 mencapai 5,02%. Industri manufaktur tumbuh sebesar 4,1% dengan share mencapai 20,51%. Besarnya pertumbuhan yang positif dan share yang besar seharusnya menunjukkan kekuatan industri manufaktur untuk mendongkrak perekonomian nasional. Namun pada kenyataannya, lapangan usaha ini justru nampak lesuh dan mengalami kekeroposan.

Tahun 2013-2015 saja, tingkat penyerapan tenaga industri manufaktur stagnan sebesar 13%. Padahal, menurut Faisal Basri, industri manufaktur normalnya harus menyerap minimal 25% dari total tenaga kerja yang tersedia. Industri manufaktur yang menjadi tumpuan harapan industrialisasi semakin melemah bahkan pertumbuhannya melambat secara pasti.

Katanya pemerintah sih, industri kreatif rencananya menjadi salah satu "obat" kelesuhan industri manufaktur. Tapi, dalam setahun terakhir, share industri ini terhadap kue ekonomi nasional hanya sebesar 7,05% saja. Meski dengan tambahan alih-alih menyerap tenaga kerja lebih banyak. Indonesia yang notabene mempunyai pangsa pasar kuliner dan mode serta handycraft yang besar nyatanya belum cukup mampu "menutupi" kekurangkuatan prospek industrialisasi di Indonesia.

Hal tersebut memang tak mengherankan. Iklim industri manufaktur yang mengalami perlambatan tumbuh kembang, memang "sepertinya" menjadi dampak kekurangseriusan pemerintah. Betapa tidak, dalam RPJM pemerintah saat ini, proyeksi pertumbuhan dan share industri manufaktur tahun 2017 saja sebesar 21,3%. Sampai tahun 2019, dalam RPJM cuma memproyeksikan naik 0,3% menjadi 21,6%. Secara kasar, melalui RPJM ini pemerintah tampaknya tidak lagi fokus pada pembangunan industri manufaktur "habis-habisan" di Indonesia. Pembangunan negara yang bersumber dari pajak hanya mampu ditopang oleh lapangan usaha keuangan. Lapangan usaha ini pada 2016 saja mampu menyumbang pajak sebesar 3,2%. Sedangkan industri manufaktur hanya menyumbang pajak nasional sebesar 1,46%.

Kondisi ini juga menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah terhadap industrialisasi Indonesia kian "abu-abu" yang tak gamblang arah dan tujuannya. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang semakin menurun juga mengakibatkan aliran tenaga kerja tertuju pada lapangan usaha pertanian dan informal. Padahal, lapangan usaha ini tak berkaitan langsung dengan produktivitas.

Kita amati saja datanya, share lapangan usaha pertanian terhadap penerimaan pajak 2016 sebesar 0,12%. Di satu sisi, data BPS 2017 menunjukkan bahwa lapangan usaha pertanian memiliki share pada kue ekonomi kedua terbesar di bawah industri manufaktur, yakni sebesar 13,54%. Anomali begitu "terasa" dari kolaborasi data ini. Lapangan usaha pertanian yang punya share besar, tetapi ia tak mampu mendongkrak perekonomian karena multiplier effectnya yang kecil. Lapangan usaha ini seolah pun jadi "pelarian" tenaga kerja yang tereliminir oleh kualifikasi induastri manufaktur.

Jelas-jelas saja, wong 2/3 tenaga kerja Indonesia 2016 merupakan tenaga kerja berijazah SMP sederajat. Sebaliknya, industri manufaktur Indonesia lebih banyak "Pemberi Harapan Palsu", di saat isu industrialisasi kian semerbak, di saat yang sama mayoritas tenaga kerja lebih banyak diserap oleh industri berskala mikro, kecil dan menengah. Sedangkan industri berskala besar banyak yang berkarakter padat modal ketimbang padat karya. Ini tentu menjadi buah simalakama perkembangan ekonomi nasional. Begitu gencarnya industrialisasi digaungkan dimana-mana, malah yang terjadi adalah deindustrialisasi dalam beberapa lama. Dulu, sekitar tahun 80an sampai menjelang krisis, "peran" industri manufaktur pernah mencapai 60%.

Lantas, seiring dengan perkembangan zaman, justru menurun dan melambat dengan pasti mencapai separuhnya, bahkan sekarang tersisa satu digit saja. Anomali ekonomi macam apa ini? Hehehe...(*)