Rabu, 02 Oktober 2019

Pengumuman Hasil Try Out Nasional (TONAS) USM Polstat STIS II 2019

TONAS USM STIS USM STAN STMKG SBMPTN UMBK
Pengumuman Try Out Nasional Online USM Polstat STIS 2019 ke-II
Selamat sore teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat belajar dan menyiapkan diri untuk mengikuti Ujian Nasional 2020, SBMPTN 2020, UMBK 2020, dan USM Polstat STIS 2020 bagi yang berminat.

Pada tanggal 27-29 September 2019 lalu, ngobrolstatistik.com telah mengadakan TONAS online untuk kedua kalinya. Peserta TONAS kali ini cukup banyak, ada sekitar 87 peserta dari berbagai daerah di Indonesia yang ikut serta dalam TONAS ini. Dari sekian peserta, diambil 3 peserta dengan nilai tertinggi untuk kemudian mendapatkan reward berupa pulsa reguler, lumayanlah bisa dibuat beli paket internet.

Peserta yang telah terdaftar akan masuk dalam sebuah grup WA yang dibuat oleh tim ngobrolstatistik.com sebagai tempat untuk sharing informasi terkait dengan aturan main dalam pengerjaan TONAS online. Jadwal pengerjaannya pun bebas, karena tim telah menyiapkan waktu yang berjalan secara otomatis ketika peserta telah mulai menekan tombol mulai pada sistem. TONAS online ini juga dapat dikerjakan di mana saja dan kapan saja selama rentang waktu tanggal 27-29 September 2019.

Program TONAS online ini merupakan salah satu rangkaian program yang tersedia dalam ngobrolstatistik.com sekaligus dalam rangka memperingati hari Statistik Nasional (HSN) 2019. Demikian sedikit pengantar dari penulis, sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses bagi teman-teman peserta TONAS online, semoga sedikit banyak program ini dapat memberi gambaran mengenai USM Polstat STIS Tahun 2020/2021 nanti. Berikut saya sampaikan juga pengumuman hasil TONAS online tersebut. Nantikan TO Mini yang akan diadakan dalam waktu dekat! So, keep stay tune!...



Kamis, 05 September 2019

Buku USM STIS 2020-2021 (Bahas Tuntas Kisi-Kisi dan Materi USM Polstat STIS 2020-2021)

Buku USM Polstat STIS 2020 2021 2022 2023
BUSM Polstat STIS 2020-2021
Open Pre-Order dari tanggal 2-15 September 2019

Judul: Sukses USM Polstat Stis 2020-2021
Penulis: Joko Ade Nursiyono
Tebal Buku: 388 halaman
Penerbit: @atpresssurabaya
ISBN: 978-622-7303-26-8
Harga: Rp. 80.000,00 (Pre-Order) belum termasuk ongkos kirim
Rp. 89.000,00 (Normal) belum termasuk ongkos kirim
Pemesanan: langsung menghubungi penulis di nomor WA: 081244019483
Alamat pengiriman dari Tigaraksa, Tangerang, Kabupaten Banten

Format Pemesanan: SUP_Jumlah pesanan_Alamat lengkap

Konten Buku
1. Materi per Bab
2. Contoh Soal dan Pembahasannya per Bab
3. Prediksi Soal USM Polstat STIS 2020-2021 2 Paket dan Pembahasannya

Blurb:

Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (Polstat STIS) merupakan salah satu sekolah Ikatan Dinas di bawah naungan Badan Pusat Statistik (BPS). Sebagai sekolah Ikatan Dinas, setiap tahunnya, Polstat STIS mengadakan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) melalui tes sebanyak empat tahap dengan sistem gugur untuk setiap tahapnya. Hal ini mengingat Polstat STIS mengutamakan kualitas calon mahasiswa yang berkompeten dan layak pendidikan selama 3 atau 4 tahun.
Adapun empat tahap seleksi PMB Polstat STIS terdiri atas Tahap I, yaitu tes kemampuan Matematika IPA; Tahap II, yaitu Seleksi Kemampuan Dasar CPNS (SKD); Tahap III, yaitu Psikotes, dan Tahap IV berupa tes kesehatan. Dari hasil pengamatan sejak PMB Polstat STIS TA. 2005/2006 hingga TA. 2019/2020 kemarin, tahapan yang banyak mengeliminasi peserta tes adalah Tahap I, yaitu tes kemampuan Matematika IPA. Tak sedikit dari peserta yang merasa kesulitan dalam menjawab persoalan pada tes kemampuan Matematika IPA tersebut.
Buku ini hadir sebagai salah satu referensi sekaligus pendamping bagi pendaftar Polstat STIS untuk mampu bersaing dan sukses lolos PMB Tahap I Polstat STIS. Disusun secara sistematis dengan desain praktis diharapkan dapat digunakan untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Konten dari buku ini terdiri atas rangkuman materi disertai contoh soal dan pembahasan untuk setiap babnya, diakhiri dengan dua paket soal latihan sekaligus prediksi PMB Polstat STIS tes kemampuan Matematika IPA berikut dengan pembahasannya. Semoga buku ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan mampu mendampingi peserta lolos hingga tahap IV Polstat STIS TA. 2020/2021. Selamat belajar dan semoga sukses!

Rabu, 04 September 2019

Iuran BPJS Naik 100%, Siapa Yang Diuntungkan?

BPJS JKN KIS
Iuran BPJS naik
Aspek kesehatan merupakan salah satu komponen utama ukuran kesejahteraan masyarakat. Dalam kacamatan statistik, aspek ini merupakan salah satu indikator dalam penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM didefinisikasikan sebagai indikator outcome dari pembangunan. IPM Indonesia dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Beragam upaya pembenahan pelayanan kesehatan telah dilakukan demi mendukung kualitas kehidupan masyarakat yang sehat sehingga memberi peluang memperbesar Umur Harapan Hidup (UHH).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, IPM Indonesia tahun 2018 adalah sebesar 71,39 poin. Sebagaimana tahun sebelumnya, IPM Indonesia sudah masuk sebagai kategori tinggi, yakni sekitar 70 sampai 80 poin. Hal ini patut disyukuri mengingat demikian banyak faktor yang menjadi hambatan pembangunan manusia di Indonesia. IPM yang semakin meningkat menunjukkan pembangunan baik di bidang pendidikan, ekonomi, serta kesehatan telah dirasakan oleh masyarakat.

Meski angka IPM terus meningkat, ada baiknya pemerintah tetap memiliki skala prioritas dalam menentukan kebijakan nasional. Sebab, IPM merupakan gambaran secara umum seberapa besar dampak pembangunan nasional pada setiap aspek penyusun IPM pada masyarakat.

Bukan baru-baru ini, topik kesehatan diguncang oleh besarnya defisit yang dialami oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). Di tengah bangkitnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kesehatan, pemberian pelayanan kesehatan masyarakat justru dipersulit dari sisi manajemen, administrasi, serta pendanaannya. Hasil audit BPKP mencatat, defisit anggaran BPJS tahun 2019 mencapai 28 triliun rupiah, atau membengkak 9,1 triliun rupiah dibandingkan tahun 2018. Kondisi ini diperkiraan akan semakin parah pada tahun 2024 nanti. Hasil proyeksi audit BPKP juga menyebutkan bahwa defisit anggaran BPJS jika tidak segera diatasi.

Beberapa bulan lalu sempat berserakan opini di berbagai media daring mengenai solusi untuk menutup defisit anggaran BPJS. Salah satunya adalah menaikkan cukai rokok. Wacana tersebut tidak mengherankan, di samping volume korporasi rokok di Indonesia yang masih gemilang, alasan untuk menurunkan angka kematian akibat rokok di Indonesia juga mewarnai gagasan demi menutup defisit anggaran BPJS. Lantas kemudian, isu-isu tersebut lenyap dan menguap. Entah kemana hilangnya, yang jelas permasalahan BPJS masih belum terselesaikan. Sudah tentu polemik yang ditimbulkannya merembet di kemudian hari.

Ternyata benar. Beberapa waktu ini, persoalan yang dihadapi BPJS akibat membengkaknya defisit anggaran internal kembali mengusik jalannya pemerintahan presiden Joko Widodo. Padahal, dilantik saja belum. Sabar saja ya, Pak. Kontroversial BPJS semakin membuat masyarakat terheran-heran. Apalagi, di tengah kondisi keuangan Indonesia yang tengah dirundung utang sebegitu banyak. Seakan negara ini tak lagi memiliki ruang untuk bernafas dari deburan ujian dan cobaan.

Belum lama ini, wacana kontroversi BPJS juga mencuat di permukaan publik. Seluruh direktur BPJS mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja mereka kepada pemerintah. Pemerintah sontak menolak, sebab tunjangan kinerja ya sepatutnya dikaitkan dengan prestasi kerja atau capaian kinerja yang dimiliki oleh BPJS terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Kenyataan di lapangan juga terlihat sebaliknya, banyak terdapat anomali-anomali pelayanan kesehatan dan administrasi yang berpotensi pada kerugian negara oleh BPJS.

Masyarakat juga dibuat pusing dengan wacana akan dinaikkannya iuran BPJS hingga 100 persen pada 2020 mendatang. Meskipun tataran kenaikannya hanya untuk nasabah BPJS kelas I dan II, namun sejak saat ini pula, banyak masyarakat yang menyatakan penolakannya terhadap kebijakan pemerintah. Di tengah defisit anggaran BPJS, direksi BPJS yang sudah mendapat penghasilan 300 an juta rupiah lebih per bulan, malah pemerintah memberi solusi menaikkan iuran BPJS sampai 100 persen. Masyarakat tidak mengerti dengan jalan pikiran pemerintah. Sebenarnya kenaikan iuran BPJS 100 persen tersebut menguntungkan siapa? Pelayanan BPJS juga tidaklah amat sempurna. Bahkan, yang dialami oleh penulis sendiri juga jauh dari espektasi yang diharapkan.

Mereka yang beruntung
Kesehatan memang mahal harganya. Tapi, untuk apa kesehatan dimahal-mahalkan?. Campur tangan pemerintah dalam kesemrawutan tata kelola BPJS seolah memberi sinyal adanya persekongkolan untuk menutup-nutupi kenyataan yang sebenarnya terjadi dalam tubuh BPJS. Kalau misalkan BPJS defisit, maka hukuman yang patut dikenakan adalah pada direksinya sendiri. Ketikdakmampuan mereka dalam memanajemen dan mengelola BPJS harus dibayar dengan harga diri pada direksinya. Minimal, setiap direksi menyumbang dananya dari sebagian gaji mereka untuk menutup defisit tersebut. Bukan justru mengorbankan nasabah yang notabene juga belum tentu dalam periode kenasabahannya mengklaim pelayanan BPJS.
Pihak selanjutnya yang diuntungkan adalah anggota DPR yang menyuarakan kenaikan iuran BPJS tersebut. Dengan gaji DPR yang fantastis, belum ditambah dengan dana reses mereka setiap periodenya, serta tunjangan-tunjangan lainnya, justru membiarkan defisit BPJS "mencaplok" habis pendapatan nasabah. Usaha meng-goal-kan wacana kenaikan iuran BPJS tersebut juga sedikit banyak akan melahirkan lahan-lahan korupsi baru di kemudian hari yang mengaitkan BPJS dan DPR serta pihak lainnya.

Sesat pikir
Entah apa yang bersemayam dalam benak orang yang mengatakan bahwa kenaikan gaji pejabat akan berdampak pada peningkatan kinerja mereka. Kinerja itu dalam kenyataannya tidak selalu linier menghasilkan pejabat yang jujur dan berintegritas. Apalagi kalau pemicunya melulu disebabkan penambahan gaji, tunjangan, atau insentif lainnya. Sebaliknya, penambahan gaji, tunjangan, atau insentif lainnya kepada pejabat atau pegawai dapat menimbulkan ladang-ladang kesempatan baru untuk melakukan penyelewengan keuangan dengan negara sebagai korbannya.
Kausalitas antara penambahan gaji, tunjangan, dan insentif lainnya dan peningkatan kinerja itu hanya berlaku ketika ditunjang oleh adanya kejujuran dan integritas. Dan yang perlu digarisbawahi, kejujuran dan integritas itu adalah dua hal yang tergantung pada diri pribadi pejabat atau pegawai masing-masing.

Jadi, kembali lagi pada prinsip dasar, yang utama adalah perbaikan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Negara ini sudah bosan memelihara koruptor dan pejabat kaya raya, sampai-sampai lupa memelihara anak yatim dan fakir miskin yang terlantar.(*)

Minggu, 28 Juli 2019

Pengumuman Hasil Try Out Online Nasional I USM Polstat STIS 2020-2021

Try Out Nasional USM Polstat STIS 2020 2021 2022 2023
Hasil Try Out Online I USM Polstat STIS 2020

Selamat malam teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat ya belajarnya. Kali ini saya akan mengumumkan hasil Try Out Online Nasional I USM Polstat STIS 2020 di ngobrolstatistik.com.

Berdasarkan data yang masuk, jumlah peserta yang mendaftarkan dari dalam TO I kemarin sebanyak 172 orang. Namun, sesuai aturan bahwa peserta yang mengumpulkan Lembar Jawabannya telat atau di luar rentang waktu TO yang berlaku, maka dengan berat hati dan sesuai aturannya, tidak saya masukkan dalam perhitungan, perangkingan, dan analisis hasilnya.

USM STIS
Median Nilai TO Online Nasional I USM Polstat STIS 2020
Berdasarkan hasil TO Online Nasional I yang telah masuk pada 21 Juli 2019, jam 22.00 WIB, peserta yang berhasil mengumpulkan ada sebanyak 46 orang. Hasil dari TO I menunjukkan bahwa median dari nilai seluruh peserta sebesar 58 dan setidaknya ada sekitar 50 persen peserta yang mendapatkan nilai atas median tersebut.

Kendati demikian, mayoritas nilai dari peserta TO I kali ini masih banyak yang berada di bawah 100 sehingga untuk ke depannya, saya harapkan teman-teman peserta lebih mempersiapkan diri lagi untuk mengikuti TO yang akan diadakan kembali melalui blog ini, baik yang bersifat gratis, maupun yang bersifat premium. Demikian sekilas pengantar pengumuman dari saya, berikut saya sampaikan hasil Try Out Online I Nasional USM Polstat STIS 2020-2021 di ngobrolstatistik.com.

Bagi peserta terbaik, dimohon untuk menghubungi saya secara pribadi untuk mengklaim reward sebagai peserta dengan nilai terbaik.

Semangat belajar dan semoga Lolos USM Polstat STIS 2020 mendatang.




Jumat, 19 Juli 2019

Try Out Nasional (TONAS) Online USM Polstat STIS 2020

USM STIS 2020 2021 2022 2023
Try Out USM Polstat STIS I oleh ngobrolstatistik.com
Selamat sore teman-teman semua para peserta Try Out daring ngobrolstatistik.com. Kali ini, kita akan mengadakan Try Out USM Polstat STIS 2020 bagian I. Berdasarkan hasil pendaftaran melalui grup Whatsapps kemarin, ada sebanyak 173 peserta yang akan mengikuti Try Out pertama ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa ngobrolstatistik.com menyelenggarakan beberapa TO USM Polstat STIS setiap tahunnya, baik berbayar atau gratis.

Bedanya, kalau TO yang berbayar atau premium, teman-teman selain dapat mengakses soalnya, di bagian akhir saya akan membagikan file terkait pembahasan dari soal TO. Kalau TO kali ini bersifat gratis ya teman-teman, tetapi di bagian akhir melalui grup akan saya bagikan hanya Kunci Jawaban (KJ) saja kepada teman-teman.

Sekian pengantar singkat dari saya, berikut ini saya rilis dengan resmi soal TO bagian I USM Polstat STIS 2020/2021 atau calon angkatan 62. Adapun aturannya sudah tertera di dalam soal, silakan baca baik-baik sebelum mengerjakan. Oh iya, peserta dengan nilai tertinggi nanti akan mendapatkan reward dari saya selaku penyelenggara TO ini. Demikian dan selamat mengerjakan.



Rabu, 10 Juli 2019

Menimbang Dampak: Upaya Pemerintah Membuka Peluang Maskapai Asing Masuk Indonesia

Tiket pesawat naik
Sebuah analisis sederhana
Sudah setengah tahun lebih, harga tiket pesawat seluruh maskapai yang beroperasi di Indonesia mengalami kenaikan. Hal tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat terutama mereka yang menjalani hidup di perantauan, entah dalam rangka transmigrasi, menuntut ilmu, entah bekerja kontrak.

Mobilitas masyarakat yang demikian tinggi tentu menuntut negara untuk menghadirkan pelayanan transportasi antar wilayah, utamanya antar provinsi di seluruh Indonesia. Tak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, pelayanan transportasi juga memberi sumbangsih besar dalam menggerakkan perekonomian melalui arus perdagangan antar regional. Namun, hal itu tidak terjadi untuk jenis transportasi udara yang notabene menggunakan pesawat.

Kira-kira bulan Desember 2018, harga tiket pesawat udara di Indonesia merangkak naik dari harga sebelumnya. Lebih-lebih menjelang awal tahun 2019 lalu, terjadi kecelakaan pesawat bermaskapai Lion Air yang hilang kontak sekaligus menelan korban. Dengan alasan meningkatkan pelayanan dan keamanan transportasi udara, maskapai menegaskan kembali adanya kenaikan harga tiket pesawat.

Pemerintah dalam situasi itu agaknya tidak berbuat lebih, sebab kepemilikan aset serta pengelolaan aset transportasi udara itu tidak semuanya berada di bawah naungan BUMN, melainkan juga menjadi milik swasta. Tarik-ulur kebijakan harga tiket pesawat pun tampak berlarut-larut, terlebih sekitar bulan Juni 2019, di Indonesia sudah masuk bulan Puasa. Masyarakat dibuat kebingungan lantaran adanya ketidakpastian langkah pemerintah untuk bisa mengendalikan harga tiket pesawat. Tak sedikit perantau yang mengeluhkan ketidakjelasan pemerintah dalam mengatur harga tiket sampai-sampai harganya tak sepadan dengan pendapatan masyarakat sehari-hari sebagai perantau.
Andil transportasi terhadap inflasi Desember 2018, sumber: bps.go.id
Bila kita amati bersama, andil transportasi terhadap inflasi bulan Desember 2019 bisa dikatakan besar, bahkan hampir menyamai andil bahan makanan. Ini sekilas menunjukkan bahwa transportasi pada saat tertentu bisa jadi menjadi prioritas utama yang dibutuhkan masyarakat. Namun, karena pendapatan riil masyarakat yang tidak mampu menjangkau fasilitas tersebut, maka berdampak menyumbang besaran angka inflasi.

Khusus harga tiket pesawat sendiri, kepala Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa situasi sekarang ini tidak biasa. Menurutnya, jika dilihat pattern tahun lalu, angkutan udara memberi andil inflasi di beberapa bulan tertentu, seperti hari raya dan libur sekolah. Ini agak aneh, karena harga tarif tiket pesawat tidak biasa sejak Januari 2019 (cnnindonesia, 1/4/2019).
Andil transportasi terhadap inflasi Maret 2019, sumber: bps.go.id
Pada Maret 2019, andil dari transportasi secara umum terhadap besarnya inflasi sebesar 0,02 persen. Hal ini masih mengindikasikan bahwa pengaruh dari kenaikan harga tiket pesawat sepanjang Januari hingga Maret masih dirasakan oleh masyarakat.
Andil transportasi terhadap inflasi April 2019, sumber: bps.go.id
Meski di satu sisi, fasilitas yang mendukung transportasi darat dan laut sudah ditingkatkan oleh pemerintah. Ada beberapa kendala yang menjadikan transportasi udara sebenarnya menjadi pilihan masyarakat. Salah satunya karena transportasi udara dinilai lebih efisien waktu dalam mendukung perjalanan serta mudik jelang Idul Fitri tahun 2019. Hal kedua yang menjadi pertimbangan masyarakat untuk lebih memilih transportasi udara adalah karena situasi laut yang tidak stabil beberapa bulan terakhir. Gelombang laut yang tinggi disertai angin yang kencan di beberapa daerah menjadikan risiko perjalanan melalui laut meningkat.

Berdasarkan data BPS, andil transportasi terhadap besarnya inflasi bulan April sedikit meningkat, menjadi 0,05 persen. Kendati di satu sisi, tiket pesawat demikian tinggi, banyak masyarakat yang justru memutuskan beralih pada transportasi darat dan laut. Harga tiket pesawat yang masih belum bisa dinego oleh pemerintah menjadikan pengaruhnya terhadap besaran inflasi masih tinggi.

Penumpang pesawat turun drastis
Sepertinya kinerja transportasi udara tahun 2019 menurun drastis. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah penumpang pesawat pada Januari-April 2018 mencapai 29 juta orang, sementara pada tahun ini jumlahnya hanya sekitar 24 juta orang. Tercatat, pada April 2019 lalu, jumlah penumpang pesawat hanya sekitar 5,66 juta orang. Kondisi ini terlihat menurun sebanyak 370.000 dibanding bulan Maret 2019 yang mencapai 6,03 juta orang.

Penurunan jumlah penumpang ini pada dasarnya bisa kita jadikan sebanyak suatu keniscayaan dalam perekonomian. Ketika harga tiket melambung dan tidak terkendali, maka nilai riil dari pendapatan masyarakat yang berkebutuhan terhadap tiket pesawat akan melemah. Harga penawaran dari maskapai tidak mampu diraih oleh pendapatan riil masyarakat sehingga mereka menahan pengeluarannya untuk bepergian menggunakan transportasi udara.

Di tinjau dari sisi permintaan, harga tiket pesawat yang mahal menyebabkan masyarakat menurunkan kuantitas kebutuhannya terhadap tiket pesawat. Bila tidak menahan, mereka mengurangi frekuensi perjalanan menggunakan pesawat, bahkan beralih untuk menggunakan transportasi darat atau laut. Hal inilah yang menyebabkan jumlah penumpang pesawat pada Januari-April 2019 turun drastis.

Alih-alih biaya operasional maskapai merangkak naik serta pergerakan rupiah yang mengalami depresiasi, pemerintah yang memiliki power pun tidak mampu berkutik memberi solusi untuk menekan harga tiket pesawat. Malah, yang beredar di media daring, pemerintah tampak saling lempar tanggung jawab terhadap naiknya level harga terendah tiket pesawat.

Maskapai pun memberikan penegasan bahwa memang sebenarnya dorongan menaikkan harga tiket itu sudah lama direncanakan. Sebab, biaya operasional bandara dan fasilitas pendukung transportasi udara juga membengkak. Namun sayangnya, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengakibatkan terjadinya shock ekonomi sehingga menyumbang inflasi hingga detik ini.

Maskapai asing masuk Indonesia?
Inilah wacana yang sempat membuat masyarakat menjadi pesimis dengan kinerja pemerintah. Di saat rupiah beberapa bulan lalu mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika, pemerintah malah mengompori akan hadirnya maskapai penerbangan asing masuk dan beroperasi di Indonesia.

Hal ini seolah-olah pemerintah tidak mau kecolongan untuk mendapatkan dolar untuk mereka pegang mengingat rupiah yang beberapa waktu tertekan. Di saat keharusan untuk membela rupiah akibat tertekan dan sempat menimbulkan pesimistis, malah mereka juga ingin meraup dan memilih untuk memegang uang asing ketimbang rupiah sendiri. Ini kan aneh.

Semestinya ketika rupiah tertekan oleh embargo peperangan dagang sedemikian rupa sehingga berdampak pada tingginya biaya operasional transportasi udara karena secara riil pesimis, semestinya kran maskapai asing masuk ke Indonesia tidaklah didengungkan kepada masyarakat.

Walaupun dalihnya akan meningkatkan tingkat persaingan usaha penerbangan dalam negeri, pada waktu yang sama malah berpotensi untuk menggelontorkan aliran dana kepada pihak asing. Seolah sudah jatuh tertimpa tangga, bukan? (*).

Selasa, 28 Mei 2019

Lebih Pilih Mana, Pengangguran Tinggi atau Inflasi Tinggi?

Pengangguran dan Inflasi
Memilih antara pengangguran dan inflasi
Beberapa waktu ini, saya kebetulan aktif sebagai salah satu bagian anggota platform brainly.co.id. Hitung-hitung sambil bekerja, juga membantu orang lain, ada banyak pertanyan menarik di sana yang bisa saya munculkan ke permukaan sebagai bahan diskusi. Sebetulnya saya lebih dominan nimbrung di bidang matematika, tetapi karena latar belakang pendidikan saya yang berbau ekonomi, jadinya sedikit-sedikit saya mengintip diskusi di bidang ekonomi.

Ada pertanyaan menarik yang disampaikan oleh seorang penanya di brainly.co.id itu, namanya saya lupa. Namun, yang jelas ia bertanya perihal ekonomi, pertanyaanya kurang lebih seperti ini:

Dalam perekonomian, lebih memilih mana antara pengangguran tinggi atau inflasi yang tinggi?

Kira-kira begitu pertanyaanya. Beberapa waktu kemudian saya mulai membaca-baca artikel untuk memperkaya informasi terkait pengangguran dan inflasi ini. Tak lama kemudian, saya menemukan beberapa artikel yang mengulas mengenai Kurva Philips yang mengaitkan antara pengangguran dan tingkat inflasi yang pernah diteliti di Amerika Serikat. Dalam artikel yang lain, saya membaca ulasan bahwa sebelum Kurva Philips ditemukan, sebenarnya Irving Fisher seorang ekonom asal Amerika juga telah mengemukakan teori hubungan antara pengangguran dan tingkat harga dalam karya tulisnya.

Terdoronglah saya untuk lebih menggali lagi hubungan antara pengangguran dan inflasi ini. Dari website Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu bps.go.id, saya memperoleh informasi mengenai inflasi year on year pada Februari 2019 adalah sebesar 2,57 persen, sedangkan inflasi year on year Februari 2018 sebesar 3,18 persen. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2019 sebesar 6,82 persen atau turun dari 6,87 persen di tahun 2018. Dari data tersebut terlihat adanya kecenderungan bahwa tingkat inflasi tahunannya menurun, diiringi pula dengan TPT yang relatif menurun.

Menurut time reference-nya, ada kemungkinan situasi ini hanyalah dalam jangka pendek. Tidak nampak sama sekali kurva Philips relevan di sana. Kemudian saya mengulik artikel kembali untuk melihat apakah memang benar di Indonesia, kurva Philips tidak sepenuhnya berlaku?

Dugaan saya ternyata benar. Kurva Philips tidak berlaku dan relevan dalam analisis makroekonomi di Indonesia. Hal tersebut dikuatkan dengan hasil studi empiris yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi (HIMIESPA) merupakan organisasi formal mahasiswa ilmu ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2018 lalu. Adapun datanya disajikan sebagai berikut:
Kurva Philips
Sumber: Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi (HIMIESPA) merupakan organisasi formal mahasiswa ilmu ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (2018); https://www.kompasiana.com/himiespa
Terlihat bahwa koefisien korelasi antara pengangguran dan tingkat inflasi di Indonesia positif meskipun kekuatan korelasinya lemah. Kendati demikian, data tersebut menunjukkan bukti bahwa kurva Philips di Indonesia tidak terjadi.

Mengapa Kurva Philips di Indonesia Tidak Terjadi?
 
Menurut analisis dari tim Himiespa UGM dalam artikelnya yang berjudul Apakah Kurva Philips Sudah Mati? Setidaknya ada dua alasan mengapa di Indonesia sendiri tidak ditemui adanya kurva Philips dalam keterkaitan antara variabel makroekonomi pengangguran dan tingkat inflasi. Pertama adalah menurunnya daya tawar tenaga kerja. Pada saat kurva Philips diujicoba kekuatannya dalam analisis ekonomi di AS, pada saat itu belum terjadi industrialisasi berbasis teknologi. Sedangkan saat ini, di Indonesia pun tengah terjadi industrialisasi di berbagai sektor sehingga tingkat ketergantungan terhadap tenaga kerja kian berkurang.

Alasan yang kedua berdasarkan pernyataan dari Friedman (1968) dan Blanchard (2017) yang menyatakan bahwa para pelaku pasar sekarang cenderung memiliki ekspektasi terhadap tingkat inflasi. Hal ini sangat tampak di Indonesia, pelaku pasar yang ada juga mempunyai analis-analis untuk melakukan prediksi dan simulasi terhadap kondisi dan prospek usaha yang dijalankan. Dengan bermodal teknologi, prediksi yang dilakukan berdasarkan statistik sehingga keputusan yang diambil oleh perusahaan juga lebih tepat sasaran. Meskipun dalam analisis jangka pendek akan terjadi kurva Philips, tetapi dalam jangka panjang kurva Philips kian melandai bahkan tidak terlihat sama sekali sebagaimana yang terjadi di Indonesia.

Kendati alasan pertama berlaku, di Indonesia juga terdapat keunikan mengenai tingkat pengangguran ini. Terdapat kelompok angkatan kerja yang sangat dinamis, ia adalah pekerja informal dan pekerja di sektor pertanian. Bila karyawan perusahaan sangat ditentukan oleh upah yang berkaitan langsung dengan inflasi, maka pada kelompok tersebut relatif tidak berlaku. angkatan kerja yang berpendidikan SD ke bawah lebih cenderung bekerja seadanya dan sedapatnya. Mereka tidak memiliki pilihan-pilihan atas pekerjaan sehingga di dalam pendataannya, mereka inilah yang bisa memberi anomali terhadap analisis-analisis makroekonomi. Ada sekitar 74,08 juta orang yang bekerja di sektor informal. Selama Februari 2018 - Februari 2019, jumlah pekerja informal ini juga terlihat menurun sebesar 0,95 persen. Artinya, tingkat perubahan pekerja di sektor ini demikian cepat karena pelakunya bisa beralih kerja bahkan tidak bekerja alias menganggur.

Jadi? Pilih Pengangguran Tinggi atau Inflasi yang Tinggi?

Pengangguran dan inflasi yang tinggi, keduanya merupakan masalah besar dalam perekonomian. Pengangguran yang tinggi berdampak pada terpuruknya perekonomian sehingga mengakibatkan tingkat kemiskinan bertambah. Di sisi lain, inflasi yang sangat tinggi juga menjadikan banyak perusahaan gulung tikar karena biaya produksi dan margin perdagangan yang tinggi. Pada waktunya juga menyebabkan PHK tenaga kerja besar-besaran dan pengangguran pun akan meningkat.
Dengan meninjau efek yang dikandung pada dua kondisi makroekonomi tersebut, saya mengambil solusi untuk memilih inflasi yang tinggi. Mengapa? Karena inflasi yang tinggi itu masih bisa dikendalikan oleh pemerintah. Dengan menggulirkan kebijakan yang tepat sasaran terhadap distribusi barang dan jasa serta mensubsidi barang-barang yang memiliki andil besar dalam pembentukan angka inflasi, saya rasa dampaknya tidak terlalu merugikan. Toh, di satu sisi, inflasi itu juga mempunyai fungsi untuk mendorong produsen meningkatkan kuantum produksinya untuk memenuhi permintaan pasar.

Agaknya akan lebih buruk bila saya memilih tingkat pengangguran yang tinggi. Sebab, pengangguran demikian rentan mengantarkan pada tingkat kemiskinan yang meningkat. Orang yang menganggur logikanya memiliki daya beli yang rendah terhadap barang dan jasa sehingga ia akan terjerumus pada kondisi tidak terpenuhi kebutuhan dasar. Di samping itu, pengangguran yang tinggi mengakibatkan lemahnya perekonomian akibat meningkatnya angka ketergantungan. Perekonomian tidak akan inklusif ketika pengangguran dan kemiskinan malah meningkat sebab tidak ada daya untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan manusia di sana. Oleh karena itulah mengapa ujung jemari saya memutuskan untuk memilih inflasi yang tinggi.(*)

Minggu, 26 Mei 2019

Prediksi USM Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistika (Polstat STIS) 2020

USM STIS 2020 2021 2022 2023
Prediksi USM Polstat STIS 2020
Selamat malam teman-teman semua, semoga kabar kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar tentunya. Tak terasa ya, USM Polstat STIS 2019 sudah mencapai tes Tahap III atau Psikotes. Bagi kalian yang belum beruntung, tenang saja, asalkan usia teman-teman maksimal 22 tahun per Oktober 2020, teman-teman tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti USM Polstat STIS selanjutnya, yaitu angkatan 62.

Beberapa waktu lalu, saya kebetulan sedang menyusun ramuan soal-soal yang saya dasarkan jejak pendapat dan wawancara teman-teman yang sudah melaksanakan USM Polstat STIS 2019 tahap I mengenai jenis dan bentuk soal yang keluar pada USM Polstat STIS. Kemudian saya mencoba susun prediksi untuk USM Polstat STIS 2020/2021 mendatang. Semoga dengan berdasarkan gambaran dari pengalaman teman-teman yang lolos USM Polstat STIS 2019 tahap I, sedikit banyak akan memberikan gambaran mengenai tipe dan bentuk soal USM Polstat STIS tahap I di tahun 2020/2021.

Harapan saya, teman-teman akan memperoleh gambaran riil mengenai soal apa saja yang keluar dan bagaimana level atau tingkat kesulitannya. Soal prediksi USM Polstat STIS 2020 ini juga dapat teman-teman gunakan sebagai ajang Try Out juga sebagai bahan evaluasi seberapa besar tingkat persiapan teman-teman yang akan mengikuti USM Polstat STIS Tahap I tahun 2020.






Berikut saya juga tautkan pembahasan soal prediksi tersebut dalam bentuk video dengan harapan sedikit membantu memberikan pemahaman mengenai solusi untuk setiap soal yang ada sekaligus memberikan pengetahuan baru yang berkaitan dengan soal-soal prediksi tersebut.






Demikian sedikit yang bisa saya bagi untuk teman-teman semua, semoga tahun 2020 nanti, teman-teman dapat LOLOS USM Polstat STIS 2020 dan menjadi angkatan ke-62 Polstat STIS. Tetap semangat belajar dan berdoa.

Rabu, 22 Mei 2019

Kisi-kisi USM Polstat STIS Tahap I Tahun 2020 Berdasarkan USM Polstat STIS 2019

SPMB Polstat STIS 2020
Kisi-kisi USM Polstat STIS 2020

Selamat siang teman-teman, semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat dan masih bersemangat belajar tentunya. Pada beberapa waktu lalu, saya telah mengunggah mengenai informasi awal mengenai semua hal yang berkaitan dengan Polstat STIS, USM Polstat STIS, sampai prospek bekerja di Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai kisi-kisi soal USM Polstat STIS 2020 dengan mengacu pada data jenis soal yang berhasil saya himpun dari teman-teman peserta USM Polstat STIS tahun 2019, pada 11-13 Mei 2019. Informasi yang saya kumpulkan ini setidaknya memberikan gambaran riil mengenai bab atau bahasan apa saja yang diujikan dan keluar dalam USM Polstat STIS 2019 dan sebagai bekal memprediksi USM Polstat STIS 2020.

Kalau saya amati, ada sebanyak 31 bab atau bahasan Matematika IPA yang keluar dalam USM Polstat STIS 2019. Beberapa bab atau bahasan juga terdapat beberapa rincian mengenai subbab yang keluar. Mengingat sejak 2018 lalu, USM Polstat STIS Tahap I hanya Matematika, maka saya sudah tidak perlu mengunggah mengenai kisi-kisi Bahasa Inggris.

Semoga sedikit hal yang saya bagi kepada teman-teman ini dapat bermanfaat dan setidaknya memberi gambaran mengenai apa saja yang harus teman-teman kuasai sebelum menghadapi USM Polstat STIS Tahap I. Prediksi USM Polstat STIS 2020 dalam waktu dekat akan saya unggah berikut dengan pembahasannya. Terima kasih. Selamat menyimak kisi-kisinya dan jangan lupa share ya teman-teman.