Jumat, 11 Januari 2019

Mudah Paham Logika Matematika

Mathematics Logic
Mudah belajar Logika Matematika
Hai teman-teman, apa kabarmu hari ini? Semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat belajar menuju UMBK USM Polstat STIS 2019. Kali ini saya akan berbagi lagi mengenai satu bab yang biasa diajarkan dalam matematika, yaitu tentang logika matematika.

Bab ini selain juga diujikan dalam USM Polstat STIS, UNBK, dan SBMPTN, beberapa soal juga diujikan dalam beberapa USM Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) semisal STMKG atau AMG dan STAN. Bab ini selain melatih logika berpikir, juga melatih ketelitian dalam membaca dan memahami. Oleh karena itu, acapkali saya sendiri pun terkecoh dengan soal-soal logika matematika ini.

Terlepas dari itu, setidaknya kita terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan kita sehingga ke depan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Beberapa waktu lalu saya juga mendapatkan pesan singkat tentang logika matematika ini. Yang mengirimkan pesan singkat itu meminta saya untuk mengunggah materi logika matematika karena banyak dari teman-teman yang masih belum paham dan mengerti betul soal logika matematika, terutama bila soal yang disajikan berupa simbol-simbol matematis atau pernyataan berbentuk kalimat matematis. Jadi, saat inilah waktu yang tepat bagi saya untuk sharing sedikit tentang logika matematika.

Baiklah demikian sedikit pengantar dari saya, selamat belajar dan semoga paham dengan materi berikit ini. Semoga sukses menuju USM Polstat STIS 2019, UNBK 2019, SMBPTN 2019, atau ujian masuk PTK PTN lainnya.





Senin, 31 Desember 2018

Mencermati Arah Paket Kebijakan Ekonomi Akhir Tahun

paket kebijakan ekonomi
Arah paket kebijakan ekonomi
Di akhir tahun menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang, capaian ekonomi pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan masyarakat. Pihak oposisi pemerintah menganggap bahwa capaian saat ini tidak sesuai dengan harapan. Dalam kampanye Pilpres 2014 lampau, presiden berjanji akan menjadikan pertumbuhan ekonomi meroket hingga 7 persen. Ironinya, sampai titik nadir pemerintahan pertumbuhan ekonomi terus meleset dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketidakpuasan pihak oposisi terhadap capaian pertumbuhan ekonomi kian menjadi-jadi beberapa bulan terakhir.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan di angka 5 persen dalam 3 tahun terakhir. Pada kuartal awal 2018, Indonesia disambut dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06 persen. Pada kuartal kedua sampai kuartal ketiga 2018, angka pertumbuhan ekonomi sempat memberi sinyal kecemasan, karena pertumbuhan ekonomi 2018 diperkirakan kembali meleset dari target. Situasi ini tentu menjadi amunisi bagi pihak oposisi untuk melancarkan sejumlah serangan politik. Meskipun, pemerintah berdalih bahwa iklim investasi di Indonesia saat ini tengah berkembang pesat.

Pemerintah sendiri menyakini, bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun ini diprediksi sebesar 5,20 persen. Namun, dengan melihat kondisi perekonomian yang ada, serta didukung dengan data statistik hasil jepretan BPS, rasa-rasanya angka pertumbuhan sebesar itu sulit dicapai. Mengapa? Sebab sampai kuartal ketiga 2018, ekonomi Indonesia hanya bisa tumbuh sebesar 5,17 persen. Kuartal sebelumnya masih bertengger di angka 5,27 persen. Dengan hitungan sederhana, untuk meraih pertumbuhan ekonomi 5,20 persen, pemerintah perlu upaya merealisasikan target pertumbuhan ekonomi kuartal keempat 2018 minimal 6 persen. 

Meski kenyataan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia meroket sebagaimana janji presiden waktu itu, menteri keuangan mengungkap bahwa pertumbuhan ekonomi 5 persen itu sudah lumayan baik, kalau melihat tekanan eksternal. Perekonomian Indonesia yang relatif perkasa di tengah lesunya perekonomian global akibat perang dagang antara China dan Amerika Serikat (AS) mungkin terlihat baik-baik saja. Namun, apakah kita merasa puas dengan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar itu? Di tengah defisit neraca berjalan, tentu pertumbuhan ekonomi yang berputar di sekitar 5 persen masih belum menambah keyakinan kita bahwa pertumbuhan ekonomi sampai saat ini berkualitas.

Melalui pendekatan pengeluaran, Mintaroem (2017) menyatakan selama ini sekitar 50 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh sektor konsumsi. Padahal, struktur perekonomian yang bertumpu pada sektor konsumsi dinilai akan dipengaruhi daya beli masyarakat. Ketika terjadi penyumbatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, maka kekuatan ekonomi akan rapuh. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita semestinya lebih fokus memperhatikan kualitas dibandingkan kuantitas dari pertumbuhan ekonomi.

Menyoal kualitas
 
Dalam kacamata saya, pertumbuhan ekonomi dikatakan berkualitas apabila pertumbuhan tersebut dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Selama ini yang terjadi justru sebaliknya, pertumbuhan ekonomi malah dinikmati oleh pemilik modal dan masyarakat ekonomi menengah ke atas. Menurut Kuncoro (2012), ironi yang terjadi berkaitan dengan kualitas pertumbuhan ekonomi selama ini adalah penurunan kue nasional yang dinikmati kelompok 40 persen penduduk termiskin diikuti oleh kenaikan kue nasional yang dinikmati oleh 20 persen kelompok terkaya. Kenyataan ini mengindikasikan masih adanya ketimpangan serius antara kelompok penduduk miskin dan penduduk kaya. Sebagai bukti, rasio Gini Indonesia sejak 2014 hingga semester I 2018 masih berkisar 0,3 – 0,4 poin.

Penentu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tak terlepas dari kemampuannya untuk menggerus kemiskinan. Pada Maret lalu, BPS mencatat angka kemiskinan nasional telah menyentuh satu digit, yakni sebesar 9,82 persen. Angka kemiskinan tersebut memang terendah sejak krisis moneter 1998. Walaupun demikian, di tengah pertumbuhan ekonomi yang bila ditinjau dari perbandingan antarnegara tadi tampak baik-baik saja, justru menyimpan sejumlah permasalahan. Sebab, pertumbuhan ekonomi masih bertumpu pada sektor konsumsi, pemerintah sepertinya belum benar-benar fokus untuk mengejar target pertumbuhan 6 persen di kuartal akhir tahun ini.

Arah kebijakan ekonomi akhir tahun

November lalu, pemerintah kembali merilis paket kebijakan ekonomi XVI. Ringkasnya, isi dari paket kebijakan tersebut dijabarkan dalam tiga poin utama. Pertama, pemerintah hendak melakukan perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan atau memperluas pemberian tax holiday. Yang kedua, pemerintah akan merelaksasi kembali Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagai upaya untuk mendorong aktivitas ekonomi pada sektor-sektor unggulan. Terakhir, pemerintah akan memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan.

Kalau kita simpulkan, pada kuartal empat tahun ini, pemerintah berupaya menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan menguatkan sektor investasi. Pemerintah menganggap bahwa ketika investasi masuk, pada waktunya mendorong terciptanya lapangan kerja. Investasi juga dinyakini mempunyai peranan penting sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi.

Kendati demikian, investasi yang tengah digencarkan pemerintah masih memiliki beberapa kelemahan. Investasi memang dapat berdampak domino terhadap semua sektor, namun realisasinya tak menjamin pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melaju kencang. Pertumbuhan 6 persen itu justru terancam meleset, bahkan bisa jauh dari prediksi.

Sebetulnya, pemerintah bisa saja mengambil jalan pintas untuk mencapai pertumbuhan sebesar itu. Sektor konsumsi agaknya masih menjadi harapan, porsi sektor tersebut 50 persen lebih masih mendominasi kue ekonomi. Intrumennya juga mudah, karena sudah menjadi “budaya” pemerintah selama ini. “Budaya” itu adalah dengan mengendalikan inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat.

Pemerintah cukup menjaga agar fluktuasi harga komoditas tetap stabil di penghujung tahun. Takaran inflasi yang selama ini dipatok 2,5 – 4,5 persen bisa ditunaikan apabila harga-harga barang dan jasa tetap dikawal menjelang Natal dan Tahun Baru. Agaknya taktik mencapai pertumbuhan ekonomi melalui sektor konsumsi memberi efek sesaat, namun setidaknya upaya untuk mencapai target pertumbuhan dapat dipenuhi. Fokus pada sektor investasi memang penting untuk menjamin kualitas perekonomian jangka menengah dan panjang, tapi target jangka pendek juga tak kalah penting. Berharap pertumbuhan ekonomi melesat, malah nyatanya: meleset.(*)

Artikel ini dimuat di Harian Malut Post, 27 Desember 2018

Sabtu, 29 Desember 2018

Inilah Kunci Jawaban Prediksi Soal USM Polstat STIS 2019

Pembahasan Soal USM STIS
Kunci Jawaban Prediksi Soal UMBK USM Polstat STIS 2019
Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya saya memohon maaf karena saya baru bisa mengunggah Kunci Jawaban Prediksi sekaligus Soal Try Out UMBK USM Polstat STIS 2019 ini agak telat dari waktu yang saya tentukan karena ada gangguan teknis jaringan internet di daerah saya hampir selama 3 hari. Untuk itulah baru sekarang saya bisa unggah KJ-nya.

Kunci Jawaban ini merupakan acuan bagi teman-teman semua yang ikutan mencoba TO UMBK USM Polstat STIS 2019 pertama di ngobrolstatistik.com. Bagaimana cara mengetahui nilai yang didapatkan? Begini, jadi KJ yang sudah teman-teman tulis di lembar kertas kemarin silakan cocokkan dengan KJ ini. Untuk mengetahui nilai kalian, cukup hitung berapa yang BENAR dikali +2, yang SALAH dikali (-1), dan yang tidak menjawab silakan dikali 0.

Dari hasil penjumlahan setelah dikali pembobot soal itulah nilai yang kalian dapatkan. Agar mudah saya analisis tingkat persaingan peserta TO ini, silakan kirimkan nama lengkap kalian, provinsi domisili (tempat kalian saat ini tinggal), dan nilai yang kalian dapatkan berdasarkan pembobot soal tadi ke nomor WA: 081244019483, SAYA INGATKAN BAGI MEMBER GRUP WA Pejuang STIS 2019 atau grup WA USM STIS silakan kirimkan di grup.

Bagaimana formatnya?

NAMA LENGKAP/PROVINSI/NILAI
Contoh: Joko Ade Nursiyono/Jawa Timur/75

Kirim ke WA: 081244019483

Demikian yang bisa saya sampaikan terkait pemetaan hasil TO pertama UMBK USM Polstat STIS 2019 di ngobrolstatistik.com kali ini. Ingat ya, tanggal 20 Januari 2019, ngobrolstatistik.com akan mengadakan Try Out Premium (Berbayar), bagi yang berminat silakan ikuti terus unggahan di blog ini, Terima kasih dan semoga kalian sukses LOLOS USM Polstat STIS 2019 nanti.




Selasa, 25 Desember 2018

Inilah Prediksi USM STIS 2019 yang Bisa Kamu Jadikan Try Out USM STIS

Prediksi USM STIS 2019
Prediksi USM STIS 2019 sekaligus bahan Try Out Pertama ngobrolstatistik.com
Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat saja dan tetap lanjut belajarnya, ya. Kesempatan kali ini merupakan kesempatan emas bagi saya sebab saya akhirnya bisa mengadakan Try Out USM STIS menuju UMBK Polstat STIS 2019 mendatang kembali.

Selain sebagai prediksi USM STIS 2019, 60 soal kali ini juga sekaligus bisa digunakan sebagai ajang Try Out USM Polstat STIS 2019. Sebelum mengerjakan soalnya, silakan baca baik-baik aturan mainnya, karena saya mengajak teman-teman benar-benar belajar kejujuran dan mampu mengevaluasi diri sendiri. Setiap soalnya ada bobotnya masing-masing, jadi tentukanlah strategi agar nilai yang kalian dapatkan sesuai harapan.

Poin tiap soal pun juga sudah saya sesuaikan dengan aturan main dalam USM Polstat STIS 2018, di mana poin soal BENAR adalah +2, dan SALAH adalah -1, sedangkan untuk TIDAK MENJAWAB adalah 0.

Demikian sedikit pengantar dari saya, semoga teman-teman bisa mengerjakan soal dengan lancar. Kunci Jawaban (KJ) soal ini akan saya unggah sehari setelah saya unggah soal ini. Silakan menilai diri sendiri dengan jujur, mengerjakan dengan timing secara jujur. Saya tantang kalian jujur kepada diri kalian sendiri!.

Selamat mengerjakan dan semoga sukses LOLOS USM Polstat STIS 2019 sekaligus menjadi mahasiswa angkatan 61. Semangat!!!




Kamis, 20 Desember 2018

Memotret Potensi Desa melalui PODES 2018

Data PODES 2018
Memotret Potensi Desa dengan Data
Pembangunan desa merupakan salah satu target utama pemerintah. Sebagaimana yang telah tertuang dalam program Nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kerja negara kesatuan, data akurat mengenai karakteristik perdesaan menjadi perhatian.
 
Prioritas membangun desa merupakan upaya pemerintah sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berbekal daya dukung semua lapisan masyarakat, program membangun desa terus digaungkan untuk mengawal pencapaian target-target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
 
Membangun Indonesia dari pinggiran memang bisa dilakukan kapan saja. Sistem pendanaan negara untuk melaksanakannya bisa dikatakan siap. Ironinya, data dasar yang bisa dijadikan acuan membangun desa rupanya belum tersedia secara maksimal. Beragam karakteristik perdesaan diperlukan sebagai ukuran prioritas pembangunan.
 
Untuk menyediakan data dasar mengenai desa, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan kegiatan Pendataan Potensi Desa (PODES). PODES merupakan kegiatan sensus terhadap seluruh wilayah administrasi dengan cakupan kabupaten/kota sampai setingkat desa dan kelurahan.
 
Tujuan pelaksanaan PODES juga sejalan dengan komitmen pemerintah. PODES memberi andil besar menghasilkan data mengenai potensi desa atau kelurahan, baik dari segi sosial, ekonomi, sarana, dan prasarana wilayah. Data potensi tersebut mencakup pula soal karakteristik infrastruktur yang ada di daerah pinggiran. Ketersediaan mengenai klasifikasi atau tipologi mengenai desa menjadi salah satu konsen pendataan PODES.
 
Membangun tanpa data tentu memiliki risiko besar. Diperlukan adanya pemutakhiran terhadap peta administrasi desa untuk meminimalisir risiko pembangunan. Pemutakhiran peta desa kelak dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan Sensus Penduduk 2020.
 
Hasil PODES 2018
 
Salah satu keistimewaan data PODES 2018 dapat digunakan dalam pengklasifikasian desa dalam tiga kategori. Pengklasifikasian desa itu berdasarkan Indeks Pembangunan Desa (IPD). Data hasil PODES 2018 BPS menyebutkan bahwa tahun 2018 terdapat sebanyak 83.931 wilayah administrasi setingkat desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebaran wilayah administrasi tersebut meliputi 75.436 desa, 8.444 kelurahan, dan 51 unit pemukinan transmigrasi (UPT/ Satuan Permukiman Transmigrasi atau SPT). Selain itu, tercatat sebanyak 7.232 yang merupakan wilayah administrasi kecamatan dan 514 wilayah kabupaten atau kota.
 
Bila dibandingkan, jumlah wilayah administrasi desa dan kelurahan terus mengalami peningkatan. Jumlah desa dan kelurahan tahun 2011 masing-masing sebanyak 70.390 dan 8.083, tahun 2014 bertambah menjadi 73.709 dan 8.412. Penambahan wilayah administrasi desa dan kelurahan ini bukan tanpa sebab. Semenjak pemerintah menggelontorkan sejumlah Dana Desa, banyak terjadi pemekaran desa di di Indonesia. Dana Desa rupanya mendorong masyarakat desa untuk berpacu menciptakan wilayah administrasi baru untuk mendapatkan porsi Dana Desa lebih besar.
 
Hal lain yang tak kalah menarik dari hasil PODES 2018 adalah perkembangan IPD-nya. Tahun 2018, IPD Indonesia meningkat menjadi 59,36 dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 55,71. Sebagai ukuran yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa pada suatu waktu, IPD kian menjadi perhatian pemerintah. Hasil PODES 2018 menunjukkan bahwa Indonesia masih mengoleksi sebanyak 14.461 desa tertinggal (19,17 persen). Sedangkan desa yang tergolong berkembang tercatat 55.369 (73,40 persen).
 
Sementara itu, desa yang sudah tergolong mandiri adalah 5.606 (7,43 persen). BPS menyebutkan, selama kurun waktu 2014 sampai 2018, terjadi penurunan jumlah desa tertinggal sebesar 8,85 persen atau 6.518 desa.
 
Diketahui bahwa sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang merupakan target RPJMN 2015 – 2019 adalah mengurangi jumlah desa tertinggal sampai dengan 5.000 desa, rupanya target itu telah ditunaikan oleh pemerintah.
 
Kendati begitu, sasaran yang telah dicapai masih memiliki beberapa catatan. IPD yang terus membaik patut untuk ditinjau lebih dalam. Sampai tahun ini, ketimpangan pembangunan desa masih terus terjadi. Pembangunan desa di beberapa provinsi masih butuh sentuhan pembangunan lebih serius. Persentase desa tertinggal masih mendominasi wilayah timur Indonesia. Persentase desa tertinggal di Papua masih sebesar 87,12 persen dan Papua Barat sebesar 82,03 persen. Lantas bagaimana dengan kondisi di Maluku Utara?
 
Kondisi desa di Malut
 
Indeks Pembangunan Desa (IPD) merupakan indikator komposit sebagai ukuran perkembangan pembangunan wilayah desa. Berdasarkan hasil PODES 2018, Maluku Utara (Malut) masih memiliki desa tertinggal dengan persentase 37,90.
 
Malut yang merupakan daerah kepulauan tentu masih butuh pembangunan infrakstruktur, terutama jalan dan jembatan. Pembangunan infrastruktur menjadi modal utama bagi Malut untuk meningkatkan IPD pada periode mendatang. Dampak domino pembangunan infrastruktur dalam 2 – 3 tahun dinyakini dampat memperbaiki aspek lainnya, seperti pelayanan dasar, transportasi, pelayanan umum, termasuk di dalamnya memberi dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintah desa. 
 
Pemerintah masih mempunyai pekerjaan rumah dalam suasana pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jalan penghubung antara desa ke pusat-pusat ekonomi belum terwujud secara maksimal. Akibat dari konektivitas yang demikian sulit, sedikit atau banyak dinyakini memperlambat perputaran ekonomi perdesaan. Bencana alam yang setiap saat mengintai dan pencemaran lingkungan juga masih menjadi masalah serius untuk ditangani: segera.(*)
 
Artikel ini dimuat di harian Malut Post

Senin, 17 Desember 2018

Menggambar Kurva Fungsi dengan Turunan dalam Semenit

turunan dan aplikasinya
Belajar menggambar kurva berbagai fungsi dengan turunan pertama dan turunan kedua
Hai teman-teman! Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajarnya. Kali ini saya mau Out of Topic lagi, saya mau membahas tentang teknik menggambar kurva berbagai jenis fungsinya. Mungkin, dalam literatur di sekolah, kalian sudah mendapatkan bahan memahami hal ini, tetapi dalam kenyataannya, saya masih mendapati teman-teman kita yang kesulitan ketika mendapatkan soal terkait grafik atau menggambar kurva fungsi.

Oleh karena itulah, kali ini saya akan berbagi sedikit mengenai bagaimana menggambar kurva fungsi berikut dengan beragam jenis dan karakteristik yang terkandung dalam fungsi tersebut. Setidaknya, ulasan yang sedikit ini bisa teman-teman manfaatkan untuk bekal menghadapi USM Polstat STIS 2019, UNBK, SBMPTN 2019, maupun di jenjang perkuliahan nanti bagi yang berminat pada jurusan FMIPA. Selamat belajar dan semoga sukses!




Rabu, 12 Desember 2018

Menjaga Harga Kopra

kopra
Harga Kopra Anjlok

Baru-baru ini, fenomena turunnya harga kopra terjadi di seluruh wilayah, terutama Indonesia Timur. Ironinya, pemerintah belum mengetahui akar permasalahan yang terjadi di pasar kopra. Tentu hal ini memiriskan mengingat kopra menjadi salah satu komoditas andalan Indonesia, terlebih bagi masyarakat Maluku Utara (Malut).

Data Badan Pusat Statistik (2018) menunjukkan, Nilai Tukar Petani (NTP) nasional per Oktober adalah 103,02. NTP nasional ini bila dibandingkan bulan September 2018 turun sebesar 0,14 persen. BPS Malut mencatat, Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 0,20 persen, sedangkan Indeks Harga yang Dibayarkan Petani (Ib) juga naik sebesar 0,34 persen. Berdasarkan data tersebut, kenaikan Ib lebih besar daripada kenaikan It. Artinya, kenaikan pengeluaran sehari-hari petani melebihi kenaikan pendapatan dari lapangan usaha pertanian. Ongkos untuk mengolah lahan sampai menghasilkan komoditas pertanian rupanya melebihi biaya makan sehari-hari, biaya menyekolahkan anak, serta biaya perumahan.

Penurunan NTP nasional ini ternyata juga diikuti oleh Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) di beberapa wilayah. Di Maluku Utara sendiri, NTPR Oktober 2018 turun sebesar 1,15 persen. Ditengarai, penurunan NTPR ini salah satunya diakibatkan turunnya rata-rata kelompok tanaman perkebunan rakyat, terutama kelapa. Mengingat kopra sebagai salah satu produk dari kelapa, harga kopra akan terpengaruh.
Stabilisasi harga

Harga kopra sempat terpuruk hingga Rp. 2.000 per kilogram, ada baiknya pemerintah melakukan langkah pengendalian harga. Riwayat harga kopra yang mulanya bergerak di kisaran Rp. 14.000 per kilogram itu kian memprihatinkan. Jikalau persoalan ini belum bisa diatasi sampai 2019, bisa jadi memberi efek negatif bagi kesejahteraan petani.

Beberapa pemerintah daerah saat ini tengah melakukan upaya mengatasi harga kopra. Di Tidore Kepulauan, misalnya, pemerintah berencana memberikan penyertaan modal bagi pengusaha agar dapat membeli kopra dengan harga layak. Pemerintah provinsi Maluku Utara juga akan menggelontorkan dana sekitar 5 miliar untuk mendongkrak harga kopra. Meski demikian, pengendalian harga kopra tak cukup dengan sejumlah dana. Keberanian dan kejelian pemerintah dalam memerangi spekulan harga serta memutus rantai pemasaran kopra sangat dibutuhkan.

Selain itu, perlindungan hukum perdagangan kopra secara nasional perlu diterapkan lagi. Era orde lama, Presiden Soekarno pernah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 1963 Tentang Kopra. Mandat peraturan itu tertuang dengan dibentuknya Badan Usaha Kopra (BUKOPRA) yang salah satu tugasnya adalah menjamin stabilitas harga kopra. Ironinya Perpres itu tidak lagi dijalankan sampai saat ini.

Ancaman kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi persoalan sampai saat ini. Harga kopra yang terjun bebas di tingkat petani setidaknya memberi tanda, bahwa negara diminta hadir untuk menstabilkannya. Terlebih, kebanyakan petani  belum memiliki wadah untuk berkontribusi dalam tarik-ulur harga kopra.

Data BPS menyebutkan bahwa angka kemiskinan nasional per Maret 2018 menyentuh satu digit (9,82 persen). Kendati demikian, angka kemiskinan Maluku Utara per Maret malah naik, BPS Malut mengungkap jumlah penduduk miskin di Malut per Maret 2018 sebesar 6,64 persen. Kondisi tersebut naik dibandingkan kondisi September 2017. Terjadi kenaikan 3,2 ribu penduduk miskin. Masyarakat yang bergerak di sektor pertanian dinyakini berisiko tinggi terjerumus dalam kemiskinan. Saat harga komoditas penyumbang turbulensi ekonomi mengalami penurunan, sedangkan harga kebutuhan pokok sehari-harinya lebih tinggi, daya beli petani makin lama makin tergerus. Sebab apa yang mereka bayarkan tak sebanding dengan apa yang mereka peroleh.

Kita belum bisa puas dengan kemiskinan satu digit. Upaya untuk lebih meminimalkannya justru lebih berat. Kita menghadapi permasalahan fundamental di mana angka kemiskinan lebih dikarenakan adanya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang cenderung meningkat. BPS Malut mencatat, nilai P1 dan P2 Malut sejak 2015 sampai 2017 cenderung meningkat. P1 tahun 2015 sebesar 0,7, 2016 sebesar 0,73, dan meningkat di tahun 2017 menjadi 0,81. Sedangkan P2 di tahun 2015 adalah 0,13, lalu di tahun 2016 0,18 kemudian meningkat menjadi 0,20 di tahun 2017.

Penurunan harga kopra yang tendensi melambat berpotensi memperdalam jurang pendapatan antara penduduk ekonomi terbawah dan ekonomi teratas. Perbedaan pendapatan di antara penduduk miskin juga semakin parah. Petani kopra tampaknya menunggu-nunggu kebijakan pemerintah. Sebagai solusi jangka pendek, jaminan harga kopra diberikan untuk agar mereka tidak memperbesar peluang petani kopra terjungkal dalam kemiskinan. Tetapi, dalam jangka panjang, intervensi harga ditengarai belum cukup efektif untuk menjamin kesejahteraan petani.

Proses hilirisasi produk turunan kelapa yang ada, rupanya belum diterapkan. Selama ini, produk turunan kelapa mayoritas diolah menjadi kopra. Petani belum mendapatkan sentuhan khusus bagaimana cara mengubah kelapa menjadi beberapa produk olahan yang lebih menguntungkan. Ketergantungan petani kopra pada satu jenis produk turunan kelapa menjadikan risiko mengalami kerugian amat besar. Lebih-lebih saat harga kopra sedang anjlok seperti sekarang. Persaingan dagang antara produk minyak kelapa sawit dan produk minyak olahan kopra menjadi salah satu penentu pembentukan harga kopra.

Penyediaan wadah seperti organisasi perkopraan dinyakini dapat meningkatkan daya tawar petani dalam pembentukan harga. Regulasi sebagai bentuk payung hukum perdagangan hasil perkebunan kelapa turut menjaga minat petani kopra. Tak hanya itu, masalah harga kopra juga dikarenakan belum tersedianya pasar untuk menyerap kopra dari petani. Volume kopra yang membeludak, tentu akan merugikan petani tanpa adanya kepastian pangsa pasarnya.

Sentuhan teknologi bagi para petani menjadi urgen apabila terjadi variasi harga di beberapa wilayah. Ketidaktahuan petani kopra terhadap perbedaan harga inilah yang memberi “angin segar” para tengkulak memainkan harga. Pemanfaatan grup daring sebagai wadah bagi para petani kopra untuk mendapatkan informasi harga pasar kopra merupakan sebuah keharusan. Dengan begitu, ke depan petani sendiri bisa memperkirakan harga jual kopra. Selain itu, mereka dapat menyiapkan strategi pemasaran apabila terdapat persaingan harga yang tidak sehat.

Harga kopra tidak semestinya dibiarkan begitu saja, apalagi menyelepekannya. Sebab, kondisi itu dalam jangka panjang berdampak menambah kemiskinan. Di tengah berjuang menyabung nasib, petani kopra terancam bergeming. Kalau aktivis dan mahasiswa ribut dengan berdemo sana-sini, bahkan menelan korban berjatuhan, petani kopra tetap bergeming. Bergeming akibat sebegitu sengsara mengusahakan kopra.(*)

Selasa, 20 November 2018

Cepat Paham Logaritma

Loagritma
Cepat paham Logaritma
Hai teman-teman, kali ini kita kembali out of the box dari genre blog ini, kita akan ulas tentang logaritma. Bahasan tentang logaritma ini merupakan bagian dari subbahasan matematika dasar.

Kemampuan dalam memahami logaritma sangat diperlukan, terlebih bagi mereka yang sedang berada di level sekolah menengah atu kejuruan. Logaritma juga menjadi salah satu bab standar kelulusan baik dalam Ujian Nasional (UN), UNBK, SBMPTN atau SNMPTN serta USM Polstat STIS.

Untuk USM Polstat STIS sendiri, hampir setiap tahun ada soal logaritma ini. Paling tidak 2 sampai 4 butir keluar dalam USM Polstat STIS.

Pada tahun 2019 mendatang, soal logaritma kemungkinan akan keluar lagi. Oleh karena itulah maka amat penting kita membahas mengenai logaritma, mulai dari beberapa konsep dasar, bedanyan dengan logaritma natural, sifat-sifat dan operasi logaritma, sampai pertidaksamaan logaritma.

Mungkin demikian sedikit pengantar dari saya. Berikutnya saya akan berbagi dengan teman-teman mengenai logaritma serta beberapa contoh soal dan pembahasannya yang barangkali merupakan pola soal yang umumnya diujikan, khususnya USM Polstat STIS 2019.




Kamis, 15 November 2018

Cepat Paham Persamaan dan Pertidaksamaan Mutlak


bilangan mutlak
Cepat paham persamaan dan pertidaksamaan mutlak
Persamaan dan pertidaksamaan mutlak merupakan salah satu bahasan bab matematika. Konsep bilangan mutlak yang memiliki syarat dan ketentuan terkadang membuat kita bingung. Terlebih bila ingin mencari penyelesaian sebuah persamaan atau pertidaksamaan.

Dalam kesempatan ini, saya kembali akan berbagi mengenai konsep bilangan mutlak berikut dengan beberapa macam contoh soal yang biasa diujikan atau ada di dalam buku-buku matematika secara umum. Kita tak perlu takut dalam mengerjakan persamaan dan pertidaksamaan bilangan mutlak, sebab jikalau konsep dasarnya kita paham dan kita pegang, kemungkinan besar kalau mendapatkan sebuah soal, kita akan mampu mengerjakannya.

Unggahan kali ini juga sekaligus menjawab berbagai macam keluhan siswa, baik siswa SMP atau SMA sederajat yang merasa kurang paham. Mereka yang belum paham acapkali hanya diberikan sekilas materi tentang bilangan mutlak, namun minim contoh soal dan variasinya. Oleh karena itulah, saya kembali berbagi pada teman-teman sekiranya sedikit banyak bisa membangkitkan pemahaman teman-teman terhadap materi persamaan dan pertidaksamaan mutlak ini. Selamat menyimak dan semangat menuju USM Polstat STIS 2019, UN 2019, dan SBMPTN 2019. Sukses buat kalian semua!